Kepala BPKAD Kabupaten Buru Bantah Penyelewengan DAK Kesehatan TA 2020

oleh -43 views
Link Banner

Porostimur.com | Namlea: Kepala BPKAD Kabupaten Buru, Mohammad Hurry, SE membantah adanya dugaan, penyelewengan Dana Alokasi Khusus (DAK) kesehatan Tahun Anggaran 2020 senilai Rp. 11 Milyar lebih yang ramai diberitakan media sehari sebelumnya.

Pernyataan ini disampaikannya kepada media pada Ahad (24/1/2021).

“DAK-nya masih ada dan belum dilunasi kepada rekanan yang mengerjakan proyek Puskesmas Airbuaya karena proyeknya belum dirampungkan 100 persen,” jelasnya.

Lebih jauh informasi menunjukkan hal ini mengakibatkan rekanan yang mengerjakan proyek tersebut tidak dibayar lunas, bahkan ada yang belum sama sekali menerima pembayaran.

Namun Hurry mengaku, kalau rekanan belum dilunasi bahkan ada yang belum dibayarkan. Untuk penjelasan lebih lanjut ia mempersilahkan salah satu staf eksekutif untuk menerangkannya mewakili pimpinan OPD yang berhalangan hadir.

Staf ini juga menguatkan ada permintaan untuk proses pembayaran dua item pekerjaan Puskesmas Airbuaya dan pengadaan Mobil Pusling dari pos DAK kesehatan 2020.

Dalam rapat itu terungkap kalau baru ada rencana pembayaran kewajiban kepada rekanan di tahun anggaran 2021 menggunakan DAU .

Mohammad Hurry mengaku sudah mendapat izin Sekda guna meluruskan penjelasan salah satu staf eksekutif di rapat tadi. “Benar, DAK kesehatannya sudah ditransfer pusat dan kita belum lunasi karena rekanan yang mengerjakan proyeknya belum rampung seratus persen,” akunya.

Baca Juga  Jalankan Program Ketahanan Pangan, Lantamal IX Ambon Olah Lahan Tidur

Hurry lalu mencontohkan proyek Puskesmas Airbuaya yang dikerjakan oleh Arnis Kapitan alias Hai menggunakan bendera CV Mulia Pratama. Proyek ini belum dilunasi karena belum rampung sampai per 31 Desember 2020 lalu.

Ditanya wartawan, konon Anis Kapitan diduga pernah mendatanginya di rumah maupun di kantor guna membujuk dirinya mencairkan proyek yang belum rampung dengan iming-iming imbalan, Mohammad Hurry tidak menjawabnya.

Namun satu sumber terpercaya menguatkan kalau Arnis Kapitan pernah menemui Kepala BPKB dan membujuknya mencairkan dana proyek. Namun ditampik kepala BPKAD,

Sedangkan Hurry lebih lanjut mengatakan, ada terjadi kekeliruan dari staf eksekutif saat rapat bersama Komisi III yang menerangkan, kalau proyek itu akan dibayar menggunakan DAU APBD TA 2021.
Meluruskan omongan tadi, yang benar, tegas Hurry, bahwa proyek tersebut tetap dibayar menggunakan DAK TA 2020. Namun pembayarannya tertunda akibat proyeknya tidak diselesaikan tepat waktu.

Sebagaimana diberitakan, staf eksekutif ini dalam rapat tersebut mengatakan, kalau pendapatan daerah tidak capai target sehingga DAU tahun anggaran 2020 tidak mencukupi permintaan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Buru.

“Uang memang defisit pak.Jadi belum bisa Katong bayar akang tahun 2020.Tetap nanti Katong bayar tahun 2021,” jelas staf ini.

Baca Juga  HIPMI Malut Minta Gubernur Serius Tangani Covid-19

Mendapatkan penjelasan seperti tadi, Ketua Komisi III, Jamaludin Bugis, sempat mempertanyakan sandaran hukum yang digunakan eksekutif dengan mengalihkan DAK untuk membiayai yang lain.
Kata Jamaludin Bugis, DAK itu kini sudah tidak ada dan dipakai untuk kegiatan yang lain.

Menyikapi hal tersebut. Ketua Fraksi PPP dan PDIP , Bambang Langlangbuana untuk turut angkat bicara. Dirinya meminta eksekutif mencermati perkataannya dengan baik, karena dari penjelasan eksrkutif tadi ada potensi adanya penyimpangan yang telah dilakukan Pemkab Buru.

Ditegaskan Bambang, kalau item pekerjaan yang dibiayai DAK kesehatan ini total mencapai Rp.11 milyar lebih, mulai dari puskesmas Airbuaya, pengadaan mobil hingga pagar.

Dari pekerjaan itu, lanjut Bambang, yang menarik sesuai penjelasan eksekutif sudah ada transferan dari pempus 100 persen seraya dicontohkan proyek Puskesmas Airbuaya senilai Rp.6,9 milyar yang telah terbayar baru 50 persen.

Bambang bilang, seharusnya sampai per 31 Desember 2020 lalu fisik proyek sudah dilunasi sesuai porsi DAK yang diberikan pempus Namun sampai saat dengar pendapat rekanan belum dibayar Rp.3,4 milyar lebih.

Bambang lalu menyentil penjelasan dari eksekutif yang akan membayar pekerjaan tersebut di tahun

Baca Juga  Awal Maret, BMKG Prediksi Cuaca Ekstrem di Beberapa Wilayah

Bambang lalu menyentil penjelasan dari eksekutif yang akan membayar pekerjaan tersebut di tahun anggaran 2021 dengan menggunakan Dana Alokasi umum (DAU).

“Apa ini sudah bapak fikirkan tidak melanggar hukum ?,” kata Bambang di hadapan Asisten III

Ditegaskan lagi olehnya, ketika Komisi III menyetujui hutang rekanan itu dibayar menggunakan DAU TA 2021, maka mereka berdelapan di komisi tersebut ditambah Ketua DPRD sebagai koordinator koordinator komisi semua kena hukumnya.
“ini Katong kena semua. Dan kalau mau dibayarkan proyek yang harus dibayarkan DAK tahun 2020 dengan menggunakan DAU 2021, Selaku pribadi maupun atas nama sekertaris komisi III, Beta menolak ini dibayar menggunakan DAU 2021.Harus menggunakan DAK 2020” tegas Bambang Langlangbuana.

“Lalu DAK yang telah masuk ke sini digunakan untuk apa?.Ada pelanggaran hukum di sana. Pa haji, hati-hati. Ini tidak boleh pak, ini tipu-tipu namanya,” lagi ingatkan Bambang Langlang Buana.
Sedangkan Asisten III, Mansur Mamulaty SPd yang dihubungi Jumat sore, membenarkan rekaman rapat dengar pendapat yang berakhir tanpa ada titik temu dan videonya kini beredar luas di youtube tersebut. (ima)