Kepala Desa di Halmahera Selatan Dukung Perang Lawan Politik Uang dan Hoax

oleh -37 views
Link Banner

Porostimur.com | Labuha: Program Pengawasan Partisipatif yang digagas Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara dengan nama BASIKAP (Bawaslu Siap Awasi Kampong) mendapat dukungan para Kepala Desa.

Launching Kampong Anti Politik Uang dan Anti Hoax, di Desa Amasing Kota dan Desa Labuha, Kecamatan Bacan, yang dipusatkan di lapangan merdeka, acara tersebut berlangsung pada Selasa pagi tadi (28/7/2020), dihadiri langsung sejumlah kepala desa di kecamatan tersebut.

Pada acara tersebut para kepala desa membacakan komitmen mereka bersama Bawaslu Halsel memerangi politik uang dan anti hoax diantaranya, Kami Warga Masyarakat Kecamatan Bacan berkomitmen Terlibat aktif dalam pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, mewujudkan demokrasi yang bersih, dan bermartabat.

Selain itu, Menjadi bagian dari Bawaslu Halmahera Selatan untuk siap mengawasi dan menjadi pelopor dalam pengawasan Pemilu Partisipatif Kampong Sadar DPT. Berkomitmen menolak praktek politik uang dalam Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 serta Siap menjadi bagian dalam memberantas berita hoaks, melawan politisasi Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan dalam Pemilihan Tahun 2020.

Kepala Desa Labuha, Badi Ismail mewakili sejumlah kepala desa di kecamatan Bacan dalam sambutanya memberikan apresiasi terhadap Bawaslu Halmahera Selatan yang melibatkan kepala desa dan masyarakat turut serta mengawasi jalannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halsel pada Pilkada 2020.

Baca Juga  Terinspirasi Musik Afrika Barat, Jose Gonzalez Lepas "Swing"

Dia mengatakan, pengawasan partipasif berbasis masyarakat akan dapat meningkatkan kualitas pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan dan pelanggaran selama tahapan Pikada berjalan.  

“Saya berharap dengan pengawasan partisipatif, masyarakat tidak segan-segan menemukan bukti dan melaporkan kepada Bawaslu. Karena, Pilkada 2020 adalah tanggung jawab bersama,” ujar Badi Ismail.

Sebab lanjut Badi Ismail, politik uang ini sangat membahayakan dan mencederai demokrasi. Ia meminta Bawaslu tanpa tebang pilih agar memproses kepada para kandidat dan tim pemenangnya yang mau bermain politik uang bahkan calon/kandidatnya digugurkan.

“Kami berharap seluruh stakeholder dan pemangku kepentingan agar bahu membahu bersama Bawaslu kita lawan politik uang di Pilkada Halsel yang akan digelar pada bulan Desember mendatang,”sebutnya.

Baca Juga  Panglima TNI Mulai Sore Tadi Berkantor di Papua, Kapolri-BIN-Kemenlu Lacak Keterlibatan Asing

Sementara itu, Ketua Bawaslu Halsel Kahar Yasim pada kesepatan itu menyampaikan, tanpa mengurangi peran kelembagaan Bawaslu dalam fungsi pengawasan, pelibatan masyarakat akan membantu fungsi pengawasan.

Menurutnya, dengan pemberdayaan masyarakat itu dapat meningkatkan kualitas pengawasan pilkada. Sebab lanjut Kahar Yasim, secara kelembagaan personalisasi Bawaslu memiliki keterbatasan.

“Bawaslu memiliki personil yang terbatas, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif sangat membantu Bawaslu menciptakan Pilkada yang bermartabat,”kata Kahar Yasim seraya meminta semua kalangan tetap mematuhi ketentuan itu.    

Kahar Yasim mengatakan, dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016 sangat tegas memberikan peringatan siapapun yang terlibat politik uang akan dikenakan sansi pidana. “Dalam ketentuan Undang-Undang sudah sangat jelas, siapapun baik pemberi dan penerima mendapat hukuman pidana penjara,” sebutnya.

Rais Kahar selaku Kordinator Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Bawaslu Halsel berharap dengan adanya kegiatan tersebut masyarakat di Ibu Kota Kabupaten Halsel dapat menyadari betapa bahayanya Politik uang dan Hoax. “Untuk itu kami berharap, bersama Bawaslu masyarakat dapat memerangi Hoax dan Politik uang, sehingga terciptanya Demokrasi yang adil”,kata Kordiv PHL Bawaslu Halsel.

Baca Juga  147 Warga Kembali Mendatangi Gerai Vaksinasi Presisi Polda Maluku

Tambahan ouput dari kegiatan ini juga kata Rais Kahar, seluruh desa (249 desa) akan memasang baliho Himbauan ANDA MEMASUKI KAWASAN DESA SADAR DPT, DESA NANTI  POLITK UANG DAN DESA ANTI HOAX. Acara tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi public yang melibatkan unsur instansi yang dianggap berkompeten dalam memerangi Politik uang dan Anti Hoax, yakni Bawaslu Halsel Rais Kahar, pihak Kesultanan yang diwakili oleh Jogugu Kesultanan Bacan Mohdar Arif, Samsir Hamajen sebagai Ketua PWI Halmahera Selatan, pihak Kepolisisan diwakili Kabag Ops Polres Halmahera Selatan AKP Sinar Samsu. Mewakili Kodim 1509 Labuha Serma LP Sudjati, Kejaksaan Negeri Halsel Kasipidum Rizky Septa Kurniadi, serta KPU Halmahera Selatan Rusna Ahmad. (adhy)