Kesiapan KPWBI Provinsi Maluku Pada Periode Ramadan / Idul Fitri 1441 H

oleh -80 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Kebutuhan uang (tunai) selama periode Ramadhan – Idul Fitri 1441 H tahun ini untuk mendukung perekonomian di Provinsi Maluku diperkirakan mencapai Rp1,38 Triliun.

Kebutuhan ini meningkat sekitar 30% dibandingkan periode yang sama tahun 2019.

Bila dibandingkan dengan perkiraan kebutuhan uang secara nasional pada periode Ramadhan – Idul Fitri 1441 H maka kebutuhan uang di Provinsi Maluku hanya mencapai 1%.

Kebutuhan uang ini masih akan dipengaruhi oleh Kebijakan Pemerintah pada masa pandemic Covid-19, antara lain: Hari libur Idul Fitri 1441 H diatur ulang menjadi akhir tahun 2020, sehingga jumlah hari libur dari semula 12 hari menjadi 5 hari; Himbauan Pemerintah untuk tidak melakukan mudik pada hari Raya Idul Fitri tahun ini; Percepatan dan penambahan jumlah serta jenis penyaluran Bansos; THR hanya diberikan kepada ASN serta anggota TNI dan Polri golongan 3 kebawah serta kemungkinan mayoritas pekerja swasta tidak menerima THR.

Apabila dilihat dari jenisnya maka kebutuhan uang tersebut didominasi oleh Uang Kertas yang mencapai 80% sedangkan uang logam hanya 20%.

Baca Juga  13 Orang Meninggal Usai Disuntik, Korsel Tegaskan Tak Ada Kaitan dengan Vaksin

Kondisi tersebut sejalan dengan kebutuhan Nasional yang lebih dari 99% merupakan Uang Kertas.

Maraknya pembukaan gerai minimarket nasional (Indomaret dan Alfamaret/Alfamidi) diperkirakan menjadi pendorong meningkatnya kebutuhan Uang Pecahan Kecil, termasuk uang logam.

Sementara apabila dilihat dari pecahannya maka 75% kebutuhan uang tunai tersebut merupakan Uang Pecahan Besar.

Menyikapi kondisi Pandemi Covid-19 maka Bank Indonesia melakukan strategi khusus dalam memberikan layanan pemenuhan uang tunai, antara lain: pertama, kepada mitra strategis BI (termasuk rekan-rekan Media), dilakukan secara wholesale dengan pengambilan uang (penukaran) secara langsung di BI oleh perwakilan mitra strategis atau bank yang bekerja sama dengan mitra tersebut.

Kedua, kepada masyarakat dilakukan oleh seluruh kantor layanan Bank yang tetap beroperasi sesuai dengan kebijakan masing-masing bank. Terkait hal ini, kami telah meminta perbankan agar menjaga ketersediaan uang layak edar yang higienis baik melalui teller maupun mesin ATM/CDM/CRM, serta senantiasa mengedukasi/menerapkan protokol kesehatan/pencegahan penanganan Covid-19.

Baca Juga  BPK Temukan 4.000 Kasus Keuangan Negara, Nilainya Triliunan

Disisi lain, BI juga memperkuat layanan/fasilitas pembayaran non tunai terlebih dengan himbauan untuk meminimalkan kontak fisik termasuk dalam kegiatan transaksi. Transaksi Non Tunai memiliki beberapa keuanggulan, antara lain: Cepat-Mudah-Murah-Aman-Handal (CEMUMUAH).

Sementara itu, guna mengurangi beban masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonominya, Bank Indonesia telah menurunkan Fee SKNBI dari capping maks. Rp3.500 menjadi maks. Rp2.900 di sisi nasabah yang telah berlaku sejak 1 April 2020.

Selain itu untuk meringankan UMKM terutama yang tergolong Usaha Mikro, Bank Indonesia dan industri SP telah menyepakati penurunan MDR QRIS dari 0,7% menjadi 0%.

Bank Indonesia juga mendorong perluasan akseptasi QRIS dari sisi merchant, termasuk memfasilitasi donasi sosial maupun keagamaan.

Baca Juga  Danrem 151/Binaiya Berbagi Tali Asih ke Panti Jompo Inakaka Paso dan Lapas Anak Ambon

Inovasi use – case QRIS juga dikembangkan untuk mitigasi Covid-19 dalam bentuk akuisisi Tanpa Tatap Muka (TTM) dengan mengirimkan foto QRIS melalui messaging apps. Pedagang cukup mengirimkan foto QRIS melalui messaging apps (cth : whatsapp) kepada customer.

Selanjutnya customer memasukkan gambar tersebut ke aplikasi QRIS untuk melakukan pembayaran. Ada 6 PJSP yang sudah mengembangkan model QRIS TTM, yaitu: Linkaja, Gopay, Dana, BCA, UOB, BPD NTT. Jumlah merchant QRIS di Provinsi Maluku juga mengalami peningkatan dari 5.200 merchant di Januari 2020 menjadi 7.000 merchant pada awal Mei 2020. (keket)