Ketua DPD KNPI Kepsul Angkat Bicara Sikapi Pernyataan Pemilik Toko Indoraya

oleh -506 views
Link Banner

Porostimur.com | Sanana: Ketua DPD KNPI Kabupaten Kepulauan Sula Saiful Sibela angkat bicara menyikapi berbagai keluhan masyarakat terkait persoalan harga bantuan sembako dan kartu ATM yang di duga ditahan oleh pemilik toko Indoraya Sanana yang menjadi distributor tunggal bantuan sembako.

Kepada porostimur.com, Kamis (30/4/2020) Saiful menjelaskan bahwa sesuai Pedoman Umum Program Sembako yang disusun oleh Kementerian/Lembaga lintas sektor terkait, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kantor
Staf Presiden, Sekretariat TNP2K, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan
dan bank penyalur anggota Himbara, kartu Keluarga Sejahtra dan PIN tidak diperbolehkan untuk dipegang
dan disimpan oleh pihak-pihak lain selain kelompok penerima manfaat (KPM).

Baca Juga  Usman-Bassam Akan Rangkul Semua Pihak

Sebab mereka dari kelompok KPM itu ada pengurus KPM 1 orang sebagai kordinator KPM. Apa lagi pihak E- Warung atau suplayer yang bekerja sama untuk menyediakan sembako tidak berhak untuk memegang kartu Kelompok penerima manfaat (KPM)

“Jadi pertanyaan adalag ibu Febi ini sebagai apa? pendamping PKM atau hanya pemilik toko dan mitra penyedia sembako”, cetus Saiful.

Ketua DPD KNPI ini menjelaskan bahwa Jika pemilik toko Indoraya tidak bisa memegang kartu kerluarga Harapan, karna itu menyalahi aturan.

Karena pada KKS tertera nama Pengurus KPM, nomor KKS, nama Bank Penyalur, dan nomor telepon pengaduan.

Saiful juga menjelaskan bahwa dari sisi toko atau E – warung juga ada kriteria dalam hal penyediaan sembako sesuai harga pasar tidak boleh melakukan permainan harga sembako.

“Sedangkan harga yang dipotong oleh toko Indoraya itu terlalu melebihi harga pasaran, ini juga sudah masuk dalam dugaan permainan harga yang perlu kita sama-sama awasi”, ujarnya.

Baca Juga  Rilis Single Baru, Vebrie Verona Sindir Nissa Sabyan?

Saiful bilang, Bank Penyalur dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota harus memastikan kecukupan jumlah dan sebaran e-warung untuk menghindari antrean dan permainan harga bahan
pangan di atas harga wajar, mencetak dan memasang penanda e-warung
di e-warung.

Penanda e-warung minimal
berukuran 50 cm x 50 cm. Berikut penanda
e-warung yang digunakan.

“Jadi alasan keterbatasan alat itu bukan suatu alasan, jika memang mau memberdayakan masyarakat seharusnya bukan cuma satu toko saja yang di jadikan suplayer”, tukasnya.

“Di sini banyak toko-toko sembako yang bisa menyediakan sembako dan juga alat elektronik data capture (EDC) yang di butuhkan”, pungkas Saiful. (ifo)