Ketua DPP HIPMI, Disebut Terima Suap Rp 89 M dari Pengusaha

oleh -123 views
Link Banner

Porostimur.com, Banjarmasin – Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau Hipmi, Mardani H Maming terseret dalam kasus suap.

Mantan Bupati Tanah Bumbu sekaligus crazy rich Bugis Kalimantan itu disebut menerima aliran dana kasus suap izin usaha tambang semasa menjabat bupati antara 17 Februari 2016 hingga 3 Juli 2018.

Demikian diungkapkan Direktur Utama PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN), Christian Soetio dalam sidang dengan terdakwa mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu, Dwidjono Putrohadi Sutopo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (13/5/2022).

Christian menjadi saksi dalam sidang tersebut bersama Manajer Operasional PT Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE), Suryani; dan pegawai PT PCN, Muhammad Khabib.

Christian menduduki posisi Dirut PT PCN menggantikan posisi kakak kandungnya Henry Soetio yang telah meninggal dunia pada Juni 2021.

Keterangan dan pengakuan dari Christian itu sempat menjadi perhatian dari anggota Hakim Pengadilan Tipikor Ahmad Gawi.

Baca Juga  Simple Plan Rilis Single ‘Wake Me Up (When This Nightmare’s Over)’ untuk Album “Harder Than It Looks” 

Hakim pun bertanya, berapa nilai uang suap yang mengalir.

“Saksi tadi menyampaikan bahwa dana yang mengalir ke Mardani totalnya berapa?,” tanya hakim Tipikor.

“Ratusan miliar yang mulia. Mohon maaf yang mulia, transfer ke Mardani, tapi transfernya ke PT PAR dan PT TSP,” kata Christian.

Kemudian, Chirstian menyatakan mengetahui aliran dana itu karena pernah membaca pesan WhatsApp dari Henry Soetio yang ditujukan kepada Resi, pegawai bagian keuangan PT PCN.

Resi diperintahkan mentransfer duit ke Mardani H Maming lewat PT PAR dan TSP.

“Ada berapa kali perintah itu?” lanjut Ahmad Gawi bertanya.

“Yang saya tahu di WA berkali-kali yang mulia,” jawab Christian.

“Berapa totalnya?” tanya Ahmad Gawi.

“Total yang sesuai TSP dan PAR itu nilainya Rp 89 miliar yang mulia,” ucap Christian Soetio mengutip laporan keuangan PT PCN yang dia baca di persidangan.

“Jadi total Rp 89 miliar untuk TSP dan PAR?” tanya Ahmad Gawi.

Baca Juga  Peringati Hari Kartini, Bhayangkari dan PT Grab Menandatangani MoU Digitalisasi UMKM se-Indonesia

“Betul yang mulia,” jawab Christian.https://d-33443794163773994114.ampproject.net/2204292129000/frame.html

“Itu sejak tahun?” lanjut Gawi.

“(Tahun) 2014 yang mulia, sampai 2020. TSP dan PAR masuk Grupnya 69. Yang saya ketahui, yang saya dengar, punyanya Mardani,” ucap Christian.

“Memang tidak langsung ke Mardani dari Resi itu?” tanya Ahmad Gawi.

“Siap yang mulia,” kata Christian.

Christian mengaku pernah mendengar dari Henry Soetio bahwa kakaknya hendak diperkenalkan kepada terdakwa Dwidjono Putrohadi oleh Mardani H Maming.

Kabar ini Christian terima lewat sambungan telepon.

Christian sempat mendengar soal hutang piutang antara Henry Setio dan terdakwa Dwidjono.

Christian turut menunjukkan selembar bukti ikatan hutang piutan antara Henry Soetio dan Dwidjono Putrohadi kepada majelis hakim.

Diketahui, dugaan  suap sendiri terjadi lantaran penerbitan IUP kepada PT PCN semasa Mardani H Maming menjadi sebagai Bupati Tanah Bumbu tahun 2011.https://d-38759511271590972777.ampproject.net/2204292129000/frame.html

Saat itu, Mardani H Maming menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT Prolindo Cipta Nusantara. 

Baca Juga  Penyidik Polres Kepulauan Sula Periksa Kontraktor Jembatan Wai Baleha

Bendahara Umum PBNU itu akhirnya secara langsung menghadiri sidang kasus suap izin usaha pertambangan (IUP) di Pengadilan Tipikor, Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) yang digelar, Senin (25/4/2022). 

Ketua DPD PDIP Kalimatan Selatan (Kalsel) ini hadir secara langsung setelah tiga kali mangkir persidangan dan hanya mengikuti sidang secara online di pekan sebelumnya dalam kapasitas sebagai saksi fakta.

“Yang saya cek adalah paraf kepala dinas. Kalau sesuai aturan, maka saya tandatangani. Dia datang membawa SK ke saya,” kata Mardani H Maming saat memberikan kesaksian dalam sidang tersebut.

Menanggapi kesaksian Mardani, terdakwa menyampaikan bahwa atas pengalihan IUP dimaksud,

Terdakwa memaraf SK pengalihan IUP setelah Bupati menandatangani SK dimaksud. (*)

No More Posts Available.

No more pages to load.