Ketua DPRD Maluku Diperiksa KPK Terkait Korupsi Proyek Kementerian PUPR

oleh -137 views
Link Banner

@Porostimur.com | Jakarta – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Ketua DPRD Provinsi Maluku, Edwin Ardian Huwae. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Halmahera‎ Timur, Rudi Erawan (RE).

Rudi Erawan merupakan tersangka baru dalam kasus ‎suap proyek pembangunan dan pengadaan jalan milik Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) di Maluku dan Maluku Utara.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RE,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (6/3/2018).

Tak hanya Edwin, tim penyidik juga memanggil satu saksi lainnya untuk proses penyidikan Rudi Erawan. Saksi tersebut berasal dari pihak swasta yakni, Ronny Ari Wibowo.

Link Banner

Rudi Erawan sendiri diduga menerima suap dan gratifikasi yang berkaitan dengan proyek pembangunan dan pengadaan jalan milik KemenPUPR. Dia diduga menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp6,3 miliar.
Atas perbuatannya, Rudi Erawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca Juga  Polda & Kemenag Maluku Sepakat Jalin Kerjasama Penyuluhan Agama Kamtibmas

Sejauh ini, KPK sudah menetapkan sebelas orang tersangka dalam kasus ini. Sebelas tersangka tersebut yakni, Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan; Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir; Mantan Anggota DPR‎ RI, Damayanti Wisnu Putranti; swasta, Julia Prasetyarini; Ibu Rumah Tangga, Dessy A Edwin.

Kemudian, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary; Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, Sok Kok Seng, dan empat Anggota DPR RI lainnya yakni, Budi Supriyanto; Andi Taufan Tiro; Musa Zainuddin; serta Yudi Widiana Adia.‎ (web-oke)