Ketua Komisi III DPRD Kepsul Harap Masayarakat Pohea Bawa Kasus Mesjid Pohea ke Ranah Hukum

oleh -122 views
Link Banner

Porostimur.com|Sanana: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) berharap Masayarakat Pohea melaporkan Proyek pembangunan Masjid Pihea, Kecamatan Sanana Utara ke pihak berwajib (Polisi-Jaksa), sebab,

Hal ini guns mempercepar proses hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, sebab DPRD tidak punya kewenangan melaporkan semua masalah yang terjadi di Negeri Dad Hia Ted Sua ini.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Kepsul, Lasidi Leko kepada awak media Selasa (24/12/2019), bahwa DPRD tidak punya kewenang dalam Tata Tertib (Tatib) DPRD, terkecuali DPRD bentuk Panitia Kerja (Panja) setelah itu hasil kerja panja baru direkomendasi ke pihak berwajib dalam hal ini Polres dan Jaksa.

Baca Juga  Kapolda Maluku Hadiri Video Conference Bersama Wakapolri, Bahas Inpres No 6 Tahun 2020

“Untuk itulah DPRD berharap masyarakat Pohea segera melaporkan dugaan kerupsi Proyek pembangunan Masjid Pohea yang menguras APBD sebesar Rp 4.2 miliar yang terindikasi korupsi ke pihak berwajib,” ujar Lasidi.

Lasidi melanjutkan, Insya Allah dalam waktu dekat DPRD menyurati Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara, untuk melakukan audit investigasi proyek Masjid Pohea.

Ketua Komisi III DPRD Kepsul, Lasidi Leko

Menurutnya, DPRD juga berkerja keras membangun komunikasi dengan berbagai pihak untuk memberikan informasi dugaan korupsi tersebut ke pihak yang berwajib.

Berdasarkan data yang dikantongi awak media, menyebutkan anggaran Pembangunan Mesjid Pohea tahap pertama berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor 645/129.PKPU/KESRA-KS/X/2015 tanggal 07 Oktober 2015, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV. Ira tunggal Bega atas pekerjaan Pembangunan Mesjid Pohea, dengan nilai kontrak sebesar Rp488.427 000.00 yang bersumber dari APBD 2015.

Berdasarkan Surat perjanjian (Kontrak) tahap kedua dengan nomor910.916/451.2/45.CK/DPUPRPKP-KS/2017 tanggal 12 April 2017 antara PPK dan CV Sarana Mandiri yang mengejerkan Proyek mesjid tersebut dengan anggaran sebesar Rp 957.996.903,00 yang bersumber dari APBD 2017,jelas Lasidi.

Baca Juga  Ridho Guntoro: PDI Perjuangan Siap Kawal & Menangkan FAM-SAH di Pilkada Kepulauan Sula

Sedangkan Kontrak dengan nomor 910.916/027/09.PKP/DPUPRPKP-KS/IX2018 tanggal 19 September 2018 antara PPK dengan CV. Sarana Mandiri dengan anggaran sebesar Rp 1.959.904.793,00 yang bersumber dari APBD 2018.

Sedangkan Kontrak Kerja 910.916/08/kontrak/-Perkim/DPUPRPKP-KS/VIII/2019, tertanggal 23 Agustus 2019, antara PKK dengan CV. Dwiyan Pratama pekerjaan mesjid pohea Lanjutan dengan anggaran sebesar Rp 294. 093.402,00 bersumber dari APBD 2019. (ifo)