KKP Luncurkan Peta Okupasi Sektor Kelautan dan Perikanan

oleh -40 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menggandeng lembaga lain meluncurkan peta okupasi nasional sektor kelautan dan perikanan. Lewat peta ini, pola usaha perikanan yang semula turun temurun dari orang tua, menjadi profesi yang memiliki standardisasi. Peta okupasi juga disebut meningkatkan sumber daya manusia di sektor tersebut.

“Penyusunan peta okupasi ini akan menjadikan profesi nelayan, pembudidaya ikan, maupun pengolah perikanan ini sebagai profesi yang memiliki kehormatan. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang diakui oleh negara,” jelas Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan atau BRSDM Sjarief Widjaja, melalui siaran pers, Senin (16/11).

Terdapat dua hal yang harus dilakukan untuk menyusun peta okupasi nasional ini. Pertama, merumuskan semesta masalah seperti struktur ketenagakerjaan di industri perikanan. Misalnya, pada penangkapan ikan, untuk kapal di atas 24 meter atau 30 GT telah ada standar umum dari International Maritime Organization atau IMO.

Sementara, untuk pengaturan standarisasi tenaga kerja kapal penangkap ikan di bawah ukuran 24 meter diserahkan kepada yuridiksi masing-masing negara. Namun, di Indonesia struktur ketenagakerjaan ini belum diputuskan. Padahal, jumlah kapal dibawah 24 meter di Indonesia mencapai 625.000 unit. Lalu, yang berukuran di atas itu hanya sekitar 11.000 unit.

Kedua, lanjut Syarief, menyusun levelling atau tingkat dan jenis pekerjaan, menyangkut perbedaan hak dan kewajiban masing-masing pekerja.

Peta okupasi yang diluncurkan di Kota Bogor, Jumat (13/11), disebut Syarief, sebagai kerangka acuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI pada bidang kelautan dan bidang perikanan.

Penyusunannya dilakukan bersama dengan para stakeholders terkait, yaitu asosiasi industri, asosiasi profesi, akademisi, dan praktisi di bidang kelautan dan perikanan. Tujuannya menyiapkan strategi bersama untuk menghadapi tantangan kualifikasi SDM terkini.

Baca Juga  Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI Resmikan Gereja Ulath

Pengesahan peta okupasi ini sendiri melibatkan empat lembaga lainnya, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas, dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Peta okupasi ini terdiri dari 251 okupasi atau jenis jabatan dalam proses bisnis kelautan dan perikanan. Sebanyak 126 di antaranya merupakan jenis jabatan di bidang kelautan, dan 125 lainnya jenis jabatan bidang perikanan.

Daya Saing SDM
Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan atau Puslatluh KP, Lilly Aprilya Pregiwati menjelaskan, peluncuran peta okupasi bertujuan untuk menyinergikan program dan kegiatan pelatihan, pendidikan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan dengan peta okupasi.

Selain itu, kegiatan peluncuran juga diselenggarakan sebagai wadah koordinasi dengan stakeholders terkait tindak lanjut penerapannya.

Ia pun berharap, peta okupasi ini dapat memberikan manfaat dalam perencanaan dan pengembangan SDM kelautan dan perikanan, baik di lingkungan pendidikan maupun pelatihan vokasi dalam dunia usaha dan industri.

Direktur Bina Produktivitas Kemnaker, Fahrurozi berharap peta okupansi akan membantu peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia. Saat ini, lebih dari 56% angkatan kerja Indonesia berpendidikan SMP ke bawah.

“Bagaimana kita mendorong competitiveness kita ketika modal SDM kita begitu? Belum lagi tingkat pengangguran, pekerja sektor informal, dan sebagainya,” ucapnya.

Perebakan pandemi covid-19, lanjutnya, telah meningkatkan jumlah pengangguran di Indonesia, yang semula sempat turun ke bawah 5 juta.

Tantangan yang dihadapi pun kian berat. Terlebih di tengah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, di mana tenaga kerja luar dengan berbagai keahlian semakin gampang masuk ke Indonesia. Jelas ini akan mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan di Indonesia.

“Dengan kondisi 56% tenaga kerja berpendidikan SMP ke bawah, jangankan bersaing dengan tenaga kerja luar, bersaing di dalam negeri saja tidak mampu,” lanjut Rozi.

Baca Juga  Hari ini Walikota Ambon Akhiri Jabatan Selaku Ketua Apeksi Wilayah VI

Di samping itu, di tengah revolusi industri 4.0, ada banyak sekali pekerjaan yang hilang. Meski,terdapat banyak pekerjaan baru yang dibutuhkan. Untuk itu ia menyarankan agar KKP menyiapkan strategi pengembangan agar SDM yang ada memiliki skill sesuai pekerjaan baru yang muncul, sehingga mereka bisa aktif di pasar tenaga kerja dan bisa berkontribusi terhadap bangsa dan negara.

Peningkatan keahlian sesuai peta okupasi, juga agar bonus demografi yang diperoleh Indonesia, atau usia produktif masyarakat lebih dari 50% mulai 2010, bisa dimanfaatkan dengan baik.

“Penyelenggaraan pelatihan vokasi harus tetap relevan dan mampu menjawab tantangan penyediaan SDM di Indonesia,” pungkasnya.

Senada, Direktur Ketenagakerjaan Bappenas, Mahatmi Saronto menyampaikan, kebanyakan lulusan pendidikan SMA maupun SMK bahkan belum memiliki keahlian di pasar kerja. Untuk itu ia menilai perlu adanya reformasi besar-besaran pada sistem pendidikan dan pelatihan Indonesia, termasuk penataan terhadap akses pelatihan.

Penyusunan rencana kebutuhan tenaga kerja kelautan dan perikanan juga harus disesuaikan dengan peta okupasi yang dibuat.

“Saat ini, semakin tinggi tingkat pendidikan memiliki akses terhadap pelatihan yang lebih besar. Sebaliknya, yang pendidikannya semakin rendah justru malah aksesnya semakin sulit. Ini terbalik,” tegas Mahatmi.

Lanjut dia, pengembangan SDM ini terkendala beberapa hal. Pertama, kualitas maupun kuantitas Technical and Vocational Education and Training (TVET) yang masih  sangat terbatas. Selain itu, koordinasi antarpemangku kepentingan dinilai masih sangat minim. Informasi pelatihan pun masih terbatas.

Tak kalah penting, keterlibatan swasta dalam kegiatan pendidikan vokasi juga masih minim. “Seharusnya swasta terlibat lebih besar dalam penentuan kebijakan pendidikan vokasi ini. Begini lho yang kami butuhkan. Intervensinya harus lebih kuat. Sedangkan pemerintah lebih sebagai fasilitator,” terangnya.

Baca Juga  Karim Benzema Tegaskan Real Madrid Masih dalam Perburuan Gelar Liga Spanyol

Ia berpendapat, ke depan pemerintah bersama dunia industri, lembaga pendidikan, dan lembaga sertifikasi harus melanjutkan pengembangan peta okupasi ini dengan menambah cakupannya.

“Operasionalisasi peta okupasi yang sudah dibuat dilakukan secepat-cepatnya dan seefektif mungkin sehingga upaya merevolusi sistem pendidikan dapat tercapai,” tegasnya.

Link and Match
Di sisi lain, Ketua BNSP, Kunjung Masehat mengatakan, hambatan penyerapan SDM kelautan dan perikanan di dunia kerja terjadi karena tidak adanya link and match antara implementasi sistem pendidikan dan pelatihan di hulu yakni dunia pendidikan, dengan apa yang dibutuhkan dunia usaha/industri.

Peta okupasi ini menurutnya dapat menjadi gambaran bagi BNSP untuk menyiapkan SDM unggul. Selain itu, peta okupasi juga dapat mencegah terjadinya kejadian-kejadian rudapaksa dan/atau perbudakan pelaut Indonesia di luar negeri. Jika telah dibekali dengan sertifikasi dan keahlian yang sesuai, pelaut memiliki perlindungan yang berkekuatan hukum karena sertifikasi ini menjadi bukti autentik kemampuan tenaga kerja.

“Mekanisme penilaian sertifikasi selama ini menggunakan angka. Namun sekarang tidak bisa begitu. Jika satu sertifikasi ada 10 jenis kompetensi, maka tenaga kerja harus lulus semuanya,” bebernya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Yugi Prayanto menyampaikan dukungan terhadap pengembangan SDM kelautan dan perikanan. Menurutnya, pihaknya akan membantu menjembatani SDM yang sudah disertifikasi ke dunia usaha/dunia industri. 

“Potensi pekerjaan di industri perikanan masih sangat besar dan terbuka mulai dari aspek teknis hingga level manajerial. Kami siap bantu jembatani tetapi tentu harus terbukti berkualitas dan bagus,” tandasnya.

(red/validnews)