Porostimur.com, Piru — Konflik antara warga Negeri Lisabata dan Patahuwe, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), tidak hanya meninggalkan persoalan keamanan. Di tengah upaya meredakan ketegangan, masa depan pendidikan anak-anak dan mahasiswa yang terdampak konflik juga harus menjadi perhatian pemerintah.
Ketua KNPI SBB, M. Fahrul Kaisuku, mendesak Pemerintah Provinsi Maluku tidak berhenti pada penanganan keamanan, tetapi segera memastikan kondisi pendidikan generasi muda yang terdampak konflik tersebut.
Desakan itu disampaikan Fahrul kepada Porostimur.com, Sabtu (12/9/2026).
Menurut Fahrul, dampak konflik tidak boleh hanya diukur dari kerusakan fisik maupun situasi keamanan di lapangan. Ada dampak sosial dan psikologis yang juga harus dihitung, terutama terhadap anak-anak sekolah dan mahasiswa yang aktivitas pendidikannya ikut terganggu.
Ia meminta Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa melihat langsung kondisi masyarakat terdampak atau memastikan adanya pendataan menyeluruh terhadap anak-anak sekolah dan mahasiswa korban konflik.
Pendataan itu, kata Fahrul, penting untuk mengetahui siapa saja yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal, kehilangan akses belajar, maupun mengalami gangguan dalam menjalani aktivitas pendidikan akibat konflik.
