Koalisi Pemerintah Runtuh, PM Timor Leste Mundur

oleh -95 views
Link Banner

Porostimur.com | Dili: Perdana Menteri (PM) Timor Leste Taur Matan Ruak mengajukan pengunduran diri, Selasa (25/2/2020) setelah anggaran negara gagal disahkan di Parlemen. Pengunduran diri Ruak terjadi ketika koalisi pemerintah yang berkuasa runtuh.

PM Ruak mengatakan dia akan menjalankan sisa tugasnya sampai presiden menyetujui pengunduran dirinya.

“Kami juga tidak bisa meninggalkan negara kami tanpa arah seperti mobil tanpa sopir,” katanya kepada wartawan di kantor kepresidenan, seperti dikutip AP.

Dia mengatakan keputusan apakah akan mengumumkan pemilu lagi atau meminta partai politik untuk membentuk pemerintahan baru akan berada di tangan Presiden Francisco Guterres Lu Olo.

Pemerintah koalisi yang dipimpin oleh Matan Ruak telah runtuh karena anggaran untuk tahun 2020 telah diblokir oleh pihak oposisi dan pemerintah.

Baca Juga  Bagaimana Cara Membedakan Gejala Corona dengan Flu Biasa? Ini kata Ahli

Presiden Lu Olo mengatakan pada 10 Februari lalu bahwa pemilu baru menjadi jalan terakhir dan meminta partai-partai politik yang memiliki kursi di Parlemen untuk bergerak secara politis guna memberikan solusi yang baik untuk kebuntuan.

Menanggapi seruan itu, Partai Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor Leste yang dipimpin oleh Kay Rala Xanana Gusmao membentuk koalisi dengan lima partai politik lain untuk membentuk pemerintahan baru.

“Kami percaya bahwa 34 kursi ini akan menjamin stabilitas pemerintahan baru,” kata Gusmao, Sabtu pekan lalu.

Proses penandatanganan koalisi itu dihadiri oleh pemenang Hadiah Nobel Perdamaian 1996 Jose Ramos Horta, kandidat terkuat saat ini untuk menjadi perdana menteri.

Baca Juga  Ali Roho Talaohu Terpilih Sebagai Koordinator Regional PKH Teladan Tingkat Nasional

Gusmao mengatakan jika kebuntuan dibiarkan, itu akan membawa kerusakan besar pada perekonomian negara.

Jika perjanjian koalisi menghasilkan pembentukan pemerintahan baru, Partai Front Revolusioner untuk Timor-Leste Merdeka dan Partai Pembebasan Rakyat dilaporkan akan berada dalam kubu oposisi. Kedua partai itu mengusasi 31 kursi di Parlemen.

Koalisi akan melanjutkan rencana strategis 2030 pemerintah masa lalu untuk pembangunan. Ini akan memberikan perhatian penuh kepada orang-orang di daerah pedesaan untuk meningkatkan kehidupan mereka, menjamin stabilitas nasional sebagai faktor penentu untuk pembangunan nasional dan melanjutkan negosiasi perbatasan darat dan laut dengan Indonesia.

Presiden Lu Olo pada hari Senin mempertanyakan apakah koalisi baru akan mencalonkan kembali sembilan anggota kabinet yang ditolak sejak Juni 2018.

Baca Juga  PIT XVI ISOI Gelar Kegiatan Aksi Bersih Pantai

Koalisi tidak mengomentari sembilan kandidat tersebut, tetapi Gusmao sebelumnya menyatakan partai tidak akan menggantikan orang-orang yang pelantikannya masih tertunda, mengutip prinsip-prinsip dan kredibilitas partainya. (red/rtm/sindo)