Komisi III DPRD Maluku Bahas Perumahan untuk Pengungsi Kayeli

oleh -75 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Komisi III DPRD Maluku menggelar Rapat dengan mitra terkait dalam rangka membahas bantuan perumahan untuk keluarga miskin. Selasa,(1/2/2021) di ruang Komisi III

Usai rapat, kepada Wartawan, Wakil ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Hatta Hehanussa mengatakan, masyarakat Kayeli yang mengungsi pasca konflik kerusuhan tahun 1999 di Maluku, telah menempati Air Manis, Laha Ambon, dengan kondisi rumah apa adanya pasca konflik kerusuhan tahun 1999 di Maluku.

“Jadi sampai saat ini kondisi rumah mereka sudah sangat miris, dan kategori rumah memang sudah tidak layak, juga beberapa infrastuktur seperti jalan dan talud itu sudah tidak layak,” katanya.

Untuk ditindaklanjuti hal tersebut, Komisi III DPRD Provinsi Maluku telah koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku agar masyarakat setempat dapat menempati tempat tinggal yang layak.

“Untuk itu hal ini kita koordinasikan dengan pihak PUPR juga pihak PKP, dan sudah direspon untuk segera ambil langkah-langkah untuk ditindak lanjuti. Bahkan Kadis PUPR akan mengirim eksavator untuk membenahi talud yang sudah rusak parah,” tutupnya.

Baca Juga  Setiap Kali Pencairan, DD 71 Desa di Taliabu Disunat Rp60 Juta
Pengungsi Air Manis, Laha, Pdt.Toni Jamlean

Selain Hatta, warga pengungsi Air Manis, Laha Ambon, Pdt.Toni Jamlean menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada Komisi III DPRD Provinsi Maluku yang telah merespon keinginan mereka untuk memperoleh perumahan yang layak.

“Kami berterima kasih kepada komisi III DPRD Maluku, karena sudah boleh merespon apa yang menjadi keinginan masyarakat pengungsi Air manis, Laha.

“Sebenarnya sudah 20 tahun lebih, kami berusaha untuk mendapat bantuan perumahan. Dan hari ini kami bersama Komisi III serta instansi terkait sudah sepakat bahwa 2022 kami sudah bisa memperoleh perumahan itu,” imbuhnya.

Toni juga sampaikan bahwa mereka sudah siap dengan persyaratan yang diberikan pemerintah.

“Lahan sudah disiapkan, dan memiliki sertifikat. Ini adalah salah satu persyaratan dari pemerintah,” tandasnya. (valen)