Komisi III DPRD SBB Gelar Rapat Bahas Penggusuran Lahan di Dusun Pohon Batu

oleh -570 views
Link Banner

Porostimur.com | Piru: Komisi III DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menggelar rapat untuk membahas persoalan penggusuran tanah warga di Dusun Pohon Batu, Desa Kawah, Kecamatan Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) oleh PT Spice Island Maluku.

Rapat tersebut berlangsung di Ruang Sidang Komisi III DPRD SBB. Sidang dipimpin oleh Sekretaris Komisi III, Yanto Samanery dari Partai Amanat Nasional, Arif Pamana dari fraksi PKB, dan Melky Sedek dari fraksi PDIP dan dihadiri oleh pimpinan PT Spice Island Maluku yang diwakili oleh Manejer Oprasional, Lili Aprianto dan Control Manejer Lapangan, Riko Silaban beserta puluhan masyarakat Dusun Pohon Batu, pada Selasa (27/7/2021).

Dalam rapat tersebut, salah satu perwakilan masyarakat Dusun Pohon Batu, Lahadia mengatakan, bahwa telah terjadi penggusuran lahan masyarakat oleh PT Spice Island Maluku tanpa adanya pemberitahuan oleh pihak masyarakat.

“Kami tidak pernah diberitahukan sebelumnya tentang penggusuran tanah kami, oleh PT Spice Island Maluku yang akan ditanami pisang, pohon cengkeh dan kebun kami digusur begitu saja. Jelas kami marah sedangkan pihak PT Spice Island Maluku tidak mau tahu dengan itu. Semua harus digusur”, tutur Lahadia.

Di tempat yang sama, Lili Aprianto perwakilan PT Spice Island Maluku menuturkan bahwa permasalahan mengenai penggusuran lahan tersebut, masyarakat harus menanyakan kepada Umar, salah satu tokoh adat Desa Kawah.

Baca Juga  Jumlah Korban Tewas Akibat Gempa Ambon Bertambah Jadi 20 Orang

“Jika masyarakat mau komplain dengan tanahnya yang digusur, silahkan berurusan dengan Pak Umar” ucap Aprianto kepada masyarakat Dusun Pohon Batu.

Aprianto mengatakan, dalam kontrak pertama luas lahan yang akan dikelola seluas 632,25 hektar dan yang sudah beroperasi seluas 1,5 hektar dan masih ada kontrak keduanya. Ia pun mengakui sampai saat ini, izin resmi dari pemerintah belum dikantongi dan masih dalam tahap pengurusan.

Hal itu pun dibenarkan oleh perwakilan dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten SBB.

“Sampai saat ini mereka hanya datang berkonfirmasi dengan pihak kami mengenai izin lokasi dan izin lingkungan dan belum mendapatkan izin”, tutur perwakilan Lingkungan Hidup SBB.

Baca Juga  PJU Polda Maluku ”Mangente Kamtibmas” di Waihaong

Sedangkan anggota DPRD SBB, Melky Sedek mengatakan, bahwa PT Spice Island Maluku sudah melakukan pelanggaran hukum agraria, merujuk Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 dan Pasal 18b yang berbunyi bumi air dan kekayaan alam dan yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

“Masyarakat harus dilibatkan, karena tidak ada konstitusi yang terlepas dari masyarakat, karena kemakmuran rakyatlah yang harus diutamakan”, pungkasnya.

Melky juga menambahkan, berdasarkan penilaian yang dia telusuri dari keterangan-keterangan yang didapatinya, Ia menyimpulkan bahwa korporasi yang bergerak dibidang penanaman pisang ini telah melanggar Undang-Undang Hukum Agraria karena prosedurnya tidak sesuai, serta tahapnya belum mengantongi izin resmi dari pihak pemerintah SBB.

“Korporasi sudah menggusur lahan perkebunan warga ini sudah masuk dalam kategori delik hukum positif dan ancamannya adalah pidana. Kami DPRD tidak melarang korporasi untuk berinvestasi, tapi harus melalui prosedur dan aturan pemerintah yang telah diatur dalam aturan agraria”, terangnya.

Baca Juga  Surat izin bodong, Subu Bersatu-Kawan AHM hearing dengan Ditjen Otda Kemendagri

Senada dengan Melky, Yanto Samanery juga menyayangkan penyerobotan lahan oleh korporasi karena belum bermusyawarah dan mufakat kepada masyarakat dan belum mengantongi izin dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan tapi sudah beroperasi.

“Ini termasuk pelecehan bagi kami sebagai perwakilan masyarakat yang ada di DPRD SBB. Kami pihak komisi III akan melakukan rapat internal dan jika memang perbuatan penyerobotan lahan sudah masuk dalam delik aduan dan jika perlu kami akan membuat rekomendasi untuk dilakukan tindak lanjut oleh pihak yang berwajib”, tegasnya.

Yanto menambahkan, komisi III akan mengapresiasi jika ada perusahaan yang ingin berinvestasi, namun tetap harus mengikuti prosedur dan langkah-langkah secara aturan hukum agar pihak masyarakat ataupun perusahaan tidak ada yang dirugikan. (kabar)