Komisi VII DPR RI Lakukan Koordinasi Pertambangan Mineral dengan Pemda dan Pemegang IUP

Porostimur.com |Ambon: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara beserta Komisi VII DPR RI kembali melaksanakan kegiatan Koordinasi Pertambangan Mineral Kepada Pemerintah Daerah dan Pemegang IUP, Selasa, (22/10/19), bertempat di ahotel Swiss-Bell, Ambon.

Kegiatan ini dihadiri oleh para pelaku usaha pertambangan yang ada di Provinsi Maluku, Pemerintah Provinsi Maluku, dan Kementrian ESDM serta anggota DPR-RI Periode 2019-2024 dan tamu undangan lainnya.

Dalam laporannya Widiyanto selaku Ketua Panitia menjelaskan bahwa perlu dilakukan koordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi dengan Stekholder terkait dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kegiatan pertambangan di Maluku.

“Perlunya memperkuat koordinasi dari setiap sektor yang terlibat dalam investasi di bidang pertambangan, hal ini diperlukan guna untuk memberi kepastian dalam terbitnya dokumen-dokumen yang menjadi syarat untuk terbitnya Surat Izin Pertambangan,” jelasnya.

Dirjen Pertambangan Mineral RI yang diwakili oleh Kasubdit Dirjen Pertambangan Mineral RI Indra Yustiar dalam sambutannya menyebutkan, berdasarkan data dari Badan Geologi Kementrian ESDM, jumlah cadangan Emas primer dia Maluku mencapai 3 metrik ton bijih dan cadangan Nikel mencapai 3,5 metrik ton bijih.

Namun mineral tersebut merupakan SDA yang tidak terbaharukan sehingga dalam pengolahannya harus dilakukan secara baik agar dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan utamanya bagi perekonomian nasional guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

“Tantangan bagi pelaku usaha pertambangan dan kegiatan pertambangan wajib dikelola dan dilaksanakan dengan menerapkan kaedah pertambangan yang baik dan benar,” tuturnya.

Indra Yustiar menambahkan, tantangan bagi pemerintah adalah penataan izin usaha pertambangan. Oleh sebab itu, Dirjen Pertambangan sebagai wakil pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara sejak bulan Mei 2011 telah melaksanakan rekonsiliasi penataan IUP yang bertujuan untuk mengumpulkan seluruh data IUP yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan daerah sehingga menghasilkan data base IUP yang baik.

“Dalam data yang ada di Direktorat Mineral dan abatu Bara, sampai bulan Oktober 2019 jumlah IUP Nasional yang tercatat adalah sejumlah 3.123 IUP. Khusus Provinsi Maluku per tanggal 1 Oktober tercatat sebanyak 5 IUP mineral logam kewenangan provinsi dan 1 IUP mineral kewenangan pusat.” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno meminta agar pemerintah pusat transparan dalam pembagian hasil pertambangan yang selama ini terkesan merugikan Maluku sebagai daerah penghasil.

Dikatakannya, hasil pertambangan selama ini di setor ke pusat, padahal di dalam Undang-Undang nomor 33 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018, di dalamnya ada dua porsi yang wajib diberikan negara kepada daerah, yaitu iuran tetap dan iuran eksplorasi dan eksploitasi.

“Kenapa saya katakan tidak transparan, hasil bukan pajak itu bisa di setor ke pusat misalnya Rp1 milyar, tetapi setelah di Kementerian Keuangan, karena DPR juga harus punya dana afirmasi untuk mengatur, jadi dilaporkan ke daerah cuma Rp. 500 juta. Akhirnya daerah tertinggal soal ini. Ini salah satu indikator pempus tidak transparan untuk kita. Jadi mesti kita kawal ketat, karena kita ada pendapatan di situ maka wajib bagi pemerintah pusat untuk memberikan ke daerah,” katanya.

Untuk itu, Orno merencanakan untuk membentuk tim kecil dalam rangka mendorong pendapatan dari pertambangan untuk daerah, misalnya galian C yang selama ini tidak maksimal.

Dirinya juga mendesak kepada seluruh perusahaan pertambangan di Maluku untuk membuka Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah seperti di wetar atau di MBD, sehingga bisa diawasi.

“Semua pengelola tambang yang sudah pada tahap eskplorasi, wajib hukumnya harus memiliki kantor di ibukota provinsi Maluku, kalau tidak ada maka tidak usah keluarkan izinnya,” tutur Orno.

Ia menjelaskan, kalau dalam bentuknya investasi saham, maka harus ada dana bagi hasil yang diberikan kepada Pemda, sebab Undang-Undang mengamanatkan hal tersebut.

“Kita punya tambang banyak, kenapa tidak membangun pabrik. Pabrik kabel, tembaga, AC dan lain sebagainya. Kalau itu kita buat maka ada multi player effect bagi masyarakat. Ekonomi akan bertumbuh, sekalipun pertambangan tersebut telah ditutup tetapi rakyat disekitar tetap mendapatkan menfaat. Suplayer bahan baku itu keluar dari investasi pertambangan itu, yang harus diberikan untuk kita,” jelasnya. (ebot)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: