Kompensasi Pengungsi Maluku-Malut Tunggu Juknis

oleh -174 views
Link Banner

Porostimur.com | Baubau: Pemerintah pusat masih berutang ganti rugi sebesar Rp 3,9 triliun kepada pengungsi Maluku dan Maluku Utara (Malut). Belakangan, Petunjuk Teknis (Juknis) masih menjadi kendala belum tersalurnya kompensasi untuk korban kerusuhan 1999 silam itu.

Para pengungsi berhak mendapat kompensasi tambahan setelah Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan pemerintah. Sehingga, pemerintah wajib melaksanakan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memenangkan pengungsi sebagai penggugat.

“Penyaluran ganti rugi ini kan harus ada Juknis. Nah, ini yang belum ada sampai sekarang,” ungkap Kepala Dinas (Dinsos) Baubau, Abdul Rajab, di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas Baubau, Abdul Rajab

Menurut dia, Juknis belum disusun lantaran Kementerian Sosial (Kemensos) belum menerima fisik salinan hasil PK. “Juknis itu bisa diterbitkan kecuali persyaratan-persyaratan seperti fisik putusan PK sudah ada,” ujarnya.

Padahal, kata dia, biro hukum Kemensos sudah cukup siap untuk menyusun Juknis tersebut jika sudah salinan hasil PK. Juknis ini nantinya mengatur mekanisme penyaluran kompensasi kepada korban kerusuhan.

Baca Juga  Danlantamal IX Pimpin Serah Terima Jabatan Asintel dan Kadis Fasilitas Pangkalan

Ia menjelaskan, nama-nama penerima bantuan hampir dipastikan tetap merujuk data penyaluran kompensasi yang dilaksanakan pada 2003 lalu. Dimana, kala itu nilai kompensasi dianggap masih belum mencukupi.

“Yang jelas dananya sekarang masih di Jakarta. Untuk itu, saya harap keluarga-keluarga kita pengungsi Maluku dan Maluku Utara yang ada di Kota Baubau tetap bersabar dan berjuang bersama agar bantuan bisa segera dibayarkan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, gugatan korban kerusuhan Maluku pada 1999 itu dilayangkan pada 2011.

Salah seorang korban kerusuhan bernama Hibani beserta Anggada Lamani, Malia, dan Arif Lamina mengajukan gugatan class action ke pemerintah lewat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Mereka mewakili 213.217 kepala keluarga korban kerusuhan Maluku 1999.

Para perwakilan korban kerusuhan itu menggugat 11 petinggi negara, yaitu Presiden RI, Menko Kesra, Mensos, Menko Perekonomian, Menteri Bappenas, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Menko Polhukam, Menteri Keuangan, Gubernur Maluku, Gubernur Maluku Utara, dan perwakilan Pemda Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara.

Baca Juga  Waktu singkat, Timorason rampungkan 2 piala Pesparani

Gugatan para korban kerusuhan dikabulkan oleh PN Jakarta Pusat pada 18 Desember 2012 dengan perkara bernomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN Jkt.Pst.

Menurut majelis hakim, pemerintah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dengan pertimbangan pemerintah telah lalai dalam menjalankan kewajiban memberi bantuan kepada korban kerusuhan.

Pemerintah dan jajarannya wajib memberikan ganti rugi hingga Rp 3,9 triliun. Rinciannya, uang bahan bangunan rumah (BBR) sebesar Rp 15 juta ditambah uang tunai sebesar Rp 3,5 juta untuk masing-masing pengungsi sebanyak 213.217 kepala keluarga, kecuali bagi mereka yang melakukan pilihan keluar (option out) dari proses gugatan kelompok ini.

Berdasarkan fakta sidang, pemerintah tidak memberikan bantuan sesuai dengan yang dijanjikan, yakni dana bantuan perumahan sebesar Rp 15 juta.

Para korban kerusuhan mengaku hanya mendapatkan bantuan sebesar Rp 3,5 juta sampai Rp 10 juta.

Baca Juga  Kementerian PUPR Rampungkan Renovasi RSUD dan Pasar Tulehu Maluku Tengah yang Rusak Akibat Gempa

Tidak puas dengan putusan PN Jakarta Pusat, pemerintah sempat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta dengan nomor perkara 116/PDT/2015/PT DKI pada tanggal 11 Mei 2015.

Namun, upaya pemerintah membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama gagal. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta justru menguatkan putusan PN Jakarta Pusat.

Kemudian, pihak pemerintah mengajukan kasasi ke MA dengan nomor perkara 1950 K/PDT/2016.

MA pun menolak kasasi tersebut dan meminta pemerintah untuk memberikan ganti rugi kepada korban kerusuhan Maluku 1999 sesuai dengan hasil putusan pengadilan pertama.

Pemerintah kemudian mengajukan PK terhadap putusan kasasi tersebut pada tanggal 20 Mei 2019.

Namun, Menurut Andi, PK dengan nomor perkara 451 PK/PDT/2019 telah ditolak oleh majelis hakim pada 31 Juli 2019 dengan ketua hakim Takdir Rahmadi.

“Tolak,” bunyi amar putusan MA sebagaimana dilansir Kompas.com, Minggu (18/8/2019) tahun lalu. (red/rtm/bp/kcm)