Komunitas Pers Tolak Pembahasan Pasal Pers di RUU Ciptaker

oleh -71 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Sejumlah komunitas pers telah menyampaikan pandangannya tentang beberapa pasal pers yang tertera di Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Dewan Pers, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menginginkan, pembahasan pasal tentang pers dihentikan.

Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Agung Dharmajaya menegaskan, pihaknya menolak pembahasan pasal pers di RUU Omnibus Law jika tidak disertakan unsur kebebasan pers yang tertera jelas dalam UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

“Karena UU Pers merupakan sebuah Peraturan yang bersifat Lex Primaat yang artinya diutamakan atau didahului sehingga sepanjang sebuah peraturan diatur dalam UU Pers maka UU Pers harus diutamakan atau didahului dibanding UU lainnya,” kata Agung saat menyampaikan pandangan Dewan Pers dalam agenda rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Legislasi DPR RI, Kamis (11/6/2020).

Berdasarkan analisa Dewan Pers, beberapa pasal dalam RUU Omnibus Law telah merubah ketentuan yang tertera dalam UU Pers. Salah satunya tentang penambahan pasar modal asing.

Dalam RUU Omnibus Law, Pasal 11 berbunyi “Pemerintah Pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal”.

Baca Juga  Jokowi Kian Ngawur, Mudik Dilarang TKA China Malah Selamat Datang, Eh...Bagi-bagi Sembako di Jalan

Ketentuan tersebut, menurut Dewan Pers, adalah bentuk campur tangan pemerintah dalam urusan bisnis pers. Hal tersebut dianggap tidak perlu dan tidak menjawab tantangan pers masa kini.

“Kami melihat, tidak ada korelasinya,” ujar Agung.

‎Sementara Ketua AJI Indonesia Abdul Manan yang juga turut dalam RDP mengatakan, modal asing sudah diatur dalam UU Pers agar mengacu pada ketentuan pasar modal yaitu Undang Undang No. 25 tahun 2007. Untuk media penyiaran, diatur dalam Undang Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta.

AJI juga menyoroti ketentuan tentang naiknya denda bagi pihak-pihak yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU Pers, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500 juta. Di RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada Pasal 18 itu diubah mengenai denda yang diberikan menjadi Rp 2 miliar.

Baca Juga  Melalui Program Transformer, Kapolres Halsel Sambangi Pangkalan Ojek

Manan mengatakan, kenaikan jumlah denda terlalu berlebihan sehingga bersifat memberangus.

“Perubahan hendaknya mengusung semangat yang lebih baik dan lebih demokratis dari undang-undang awal,” ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Umum IJTI Yadi Hendriana yang hadir dalam RDP juga meminta penghentian pembahasan Pasal Pers dalam RUU Omnibus Law.

“Kami memintan Badan Legislasi mencabut semua pasal terkait pers yang ada di RUU Cipta Kerja, terutama pasal 18 ayat 3 dan ayat 4. Kami melihat ada upaya intervensi pemerintah dalam urusan pers, dan ini membahayakan kebebasan pers yang saat ini telah terjaga dengan baik,” ujat Yadi, Selasa (9/6/2020) lalu.

Untuk diketahui, sejak 12 Februari 2020, pemerintah telah menyerahkan draf RUU Cipta Kerja ini ke DPR. Empat hari kemudian, empat organisasi pers, yaitu AJI, IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI, dan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Pers langsung menolak campur tangan pemerintah pada pers lewat RUU ini.

Baca Juga  9 Tipe Mantan yang Membuat Pria Kerap Rindu hingga Susah Move On

Selain intervensi lewat PP, RUU Cipta Kerja itu menambah denda bagi perusahaan pers dari Rp 500 juta menjadi Rp 2 miliar. Denda diberikan, salah satunya perusahaan pers melanggar Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 UU Pers saat ini.

Pasal 5 ayat 1 ini berbunyi, “Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Sementara ayat 2 berbunyi, “Pers wajib melayani hak jawab.”

Ketua AJI Jakarta, Asnil Bambani mengingatkan bahwa kebebasan pers tanpa campur tangan pemerintah saat ini, merupakan perjuangan sejak 1994, di masa Orde Baru. Sehingga, reformasi yang lahir pada 1998, menghasilkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang memiliki semangat self regulatory.

Kini, pers tetap diawasi, bukan oleh pemerintah, tapi oleh organisasi independen, yaitu Dewan Pers.(red/rtm/ljc)