Korban Berjatuhan, Setara Pertanyakan Keseriusan Pemerintah Atasi Konflik Papua

oleh -53 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Setara Institute for Democracy and Peace mempertanyakan keseriusan pemerintah mengatasi konflik di Papua karena korban jiwa di sana terus bertambah.

Melalui rilis yang diterima Sabtu (28/11/2020), Setara menyebut kasus penembakan terhadap warga sipil kembali terjadi di Papua. Penembakan terjadi dua kali pada hari yang sama, namun berbeda waktu.

Berdasarkan informasi yang didapat, penembakan pertama terjadi pada Jumat (19/11/2020), sekitar pukul 11.00. Adapun yang menjadi korban berinisial AT dan MM yang merupakan dua pelajar SMAN 1 dan SMKN 1 Ilaga.

Penembakan kedua terjadi selang sejam berikutnya, pukul 12.00 siang, tak jauh dari lokasi pertama. Korban penembakan berinisial AA seorang pegawai Dinas Pertanian, WT (17), dan WM (12). Dua korban terakhir merupakan siswa Sekolah Alkitab Eromaga dan siswa SD YPPK Mudidok. Mereka hendak merayakan Natal bersama orang tua di ibu kota Ilaga.

Kasus penembakan ini semakin memperpanjang catatan penembakan di Papua, bahkan belum lama terjadi, yakni penembakan terhadap pendeta Yeremia Zanambani di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu (19/9).

Baca Juga  Mutasi di Tubuh Polri, Kapolda Maluku dan Malut Berganti

Beberapa waktu sebelumnya, pada 18 Juli lalu, dua warga sipil berinisial EK (40) dan putranya SK (20) juga menjadi korban penembakan aparat di Nduga. Kemudian pada 13 April, EAB (19) dan RW (23) juga menjadi korban penembakan yang oleh aparat di Distrik Kwamki Narama, Timika Papua.

Rentetan kasus penembakan ini seharusnya membuat tindakan pemerintah dalam penanganan kasus di Papua lebih terukur, kontinyu, solutif, dan berkesinambungan.

Dalam konteks kasus penembakan Pendeta Yeremia misalnya, sampai sekarang belum terdapat informasi terkait tindak lanjut pemerintah atas hasil investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta yang menemukan ada dugaan keterlibatan aparat dalam penembakan tersebut di Distrik Hitadipa, Intan Jaya, Papua.

Termasuk tindak lanjut atas hasil investigasi Komnas HAM yang eksplisit menyebut nama terduga pelaku penembakan.

Baca Juga  Kejutan dan Drama di Kualifikasi Piala Dunia 2022

Lambannya pemerintah dalam menindaklanjuti pelbagai laporan dan hasil investigasi beberapa pihak tersebut berimplikasi terhadap tersendatnya penegakan hukum terhadap terduga pelaku. Sehingga, pelbagai kasus penembakan di Papua akan menguap begitu saja tanpa ada kejelasan siapa pelaku dan penegakan hukumnya.

Pelbagai kasus penembakan yang memakan korban jiwa, terutama dari masyarakat sipil, semakin memperlihatkan pendekatan keamanan tidak menjadi jawaban atas persoalan konflik di tanah Papua.

Pendekatan keamanan hanya akan menjadi api dalam sekam, karena perspektif keamanan dan stabilitas negara hanya mengedepankan cara bagaimana membuat kondisi yang tengah bergejolak kembali stabil dan kondusif, sementara substansi permasalahan luput.

Pendekatan keamanan juga hanya akan semakin menambah daftar korban jiwa, terutama masyarakat sipil yang tidak bersalah.

Dalam penyelesaian konflik di Papua, pemerintah pusat seharusnya mengedepankan bagaimana cara untuk memastikan rasa aman dan keamanan masyarakat Papua terlebih dahulu, mengingat warga sipil juga menjadi korban penembakan.

Baca Juga  Glenn Fredly Rilis Lagu 'Ada' di Hari Pattimura

Upaya ini dapat dilakukan dengan meminta aparat dan pihak kelompok bersenjata untuk melakukan kesepakatan penghentian permusuhan (cessation of hostilities) agar dialog mencari jalan damai dapat dilakukan, sehingga korban jiwa tidak ada lagi.

Selain itu juga dapat dilakukan pendekatan kenegaraan dengan mengirimkan utusan khusus (special envoy) ke Papua untuk membangun komunikasi yang konstruktif dan menyelesaikan persoalan sampai keakar-akarnya dengan pihak-pihak terkait di Papua.

Special envoy ini juga harus dipastikan merupakan utusan yang dapat dipercaya dan diterima dengan baik oleh masyarakat Papua, sehingga utusan ini tidak dianggap bersifat formalitas atau politis dari pusat. Dengan demikian, upaya menjaga Papua tetap di NKRI dapat dilakukan tanpa senjata, karena upaya-upaya ini dapat mengeliminasi kekuatan bersenjata sebagai sarana solutif, penyelesaian, atau pun pemecah masalah keamanan. (red)

Sumber: BeritaSatu.com