Korupsi ADD/DD Negeri Noloth pun dimasukkan ke Kejati

oleh -93 views
Link Banner

@Porostimur.com | Ambon : Guna mempercepat penanganan dugaan penyelewengan Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa (ADD/DD) di Negeri Noloth, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, para tokoh masyarakat Negeri Noloth pun melaporkannya ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dan juga perwakilan KPK di Ambon.

Dan memaksimalkan pengawalan kasusnya, laporan ini juga disampaikan ke Ombudsmen Provinsi Maluku.

Hal ini dibenarkan tokoh masyarakat Negeri Noloth, S. Huliselan, dalam rilis berita yang diterima redaksi kemarin.

Selama laporan kasus dugaan korupsi ini dimasukkan pihaknya kepada Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua, akunya, penanganannya dinilai sangat lamban.

Link Banner

Dijelaskannya, indikasi terjadinya praktek korupsi DD/ADD Negeri Noloth tahun 2017 ini, diketahui Raja Negeri Noloth, Mesakh Huliselan.

Baca Juga  Soal TKA, Ini 7 Tuntutan PMII Halsel. Salah Satunya Copot Kadis Nakertrans Provinsi & Kabupaten

Keresahan dalam masyarakat mulai timbul ketika beberapa program yang direncanakan tidak sesuai dengan pekerjaan dan realisasinya di lapangan, bahkan terkesan berbau mark-up.

Program DD/ADD 2017 yang hingga saat ini belum terealsiasikan, akunya, yakni pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) dengan mengalokasikan anggaran Rp 100 juta.

Untuk kasus ini, tegasnya, ada indikasi terjadi mark-up anggaran.

Begitupun dengan program pengadaan ratusan anakan pohon cengkih yang dalam laporan realisasinya menelan anggaran Rp 20 ribu/anakan.

Sayangnya, harga satuan anakan cengkeh di pasaran hanya berkisar Rp 7.500 rupiah.

Sementara untuk proyek pengadaan alat tangkap ikan berupa perahu ketinting, jelasnya, tidak diserahkan kepada masyarakat, namun kepada pihak Staf Pemerintah Negeri Noloth.

Baca Juga  Guru Besar Fakultas Kedokteran UI Pamit dari Satgas Covid-19, Kecewa Hal Pokok Tak Digarap Serius

Saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua, Senin (15/10) lalu maupun adanya pemanggilan Raja dan Staf Pemerintahan Noloth oleh Inspektorat Malteng, masih belum membuahkan hasil apa-apa.

Pihaknya juga menerima informasi bahwa pihak Kecamatan Saparua Timur sudah memanggil Raja dan Staf Pemerintah Noloth.

Malahan, jelasnya, kondisi ini mengesankan bahwa aparat penegakan hukum maupun aparat pemerintahan yang berwenang seolah menutup mata akan kasus dugaan korupsi dimaksud.

”Tetapi hasilnya seperti apa? Hingga kini tidak ada perkembangannya, bahkan diduga ada unsur rekayasa strategi untuk mengelak dari jebakan hukum terhadap terduga para koruptor DD Noloth,” tegasnya.

Berangkat dari kondisi ini, tambahnya, tokoh masyarakat Negeri Noloth memutuskan untuk melaporkan masalah dimaksud kepada Kejati Maluku, unsur perwakilan KPK di Ambon maupun Ombudsmen Provinsi Maluku.

Baca Juga  5 Inspirasi Dress Kondangan ala Influencer

”Kami telah melaporkan kasus dugaan korupsi ADD/DD dari tahun 2016-2017 yang terjadi di Noloth ke Kejati Maluku, pihak perwakilan KPK di Maluku dan juga kepada Ombudsmen. Laporannya kemarin (Senin, 19/11-red). Karena kami menilai jaksa di Kejaksaan Cabang Saparua lamban mengusut kasus ini. Maka, langkah selanjutnya kami lapor ke Kejati Maluku dan perwakilan KPK di Ambon, bahkan tembusannya juga ke Polsek Saparua,” pungkasnya. (indah)