Kota Ambon Jalankan PPKM Mikro Level 3, Afifudin: Kebijakan dan Aktivitas Perekonomian Publik Harus Berjalan Seimbang

oleh -90 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Terhitung mulai 26 Juli hingga 8 Agustus 2021, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon resmi melaksanakan PPKM berbasis Mikro level 3. Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Wali Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2021, yang didalamnya terdapat kelonggaran bagi aktivitas pelaku usaha.

Menanggapi kebijakan tersebut, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku, Rovik Akbar Afifuddin, mengatakan, kebijakan pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19 dan aktivitas perekonomian publik harus bisa berjalan seimbang.

“Intinya adalah kebijakan untuk menghambat penyebaran Covid-19 juga harus diikuti dengan kelonggaran terhadap aktivitas perekonomian publik. Itu yang paling penting sehingga keduanya bisa berjalan seimbang”, ujarnya kepada watawan di Kantor DPRD Provinsi Maluku, Senin (26/7/2021).

Afifudin juga mengatakan, dengan diberlakukannya PPKM mikro level 3 berarti pemerintah menghargai keinginan masyarakat sehingga ada kelonggaran bagi pelaku usaha.

“Dalam PPKM level 3, pembatasan tetap dilakukan tapi sudah ada kelonggaran. Jadi dari 25 naik ke 50% untuk makan di rumah makan, di rumah kopi. Aktivitas di kantor juga yang sebelumnya diberlakukan 75 persen bekerja dari rumah (WFH) diubah menjadi 50 persen WFH serta jam operasional juga sudah diperpanjang sampai dengan jam 9 malam. Artinya ini menurut saya, pemerintah appreciate terhadap keinginan masyarakat dengan kemudian memberikan kelonggaran terutama terhadap ekonomi-ekonomi menengah kita”, jelasnya.

Baca Juga  Rofik: Tarif Parkir Naik, Fasilitas & Keamanan Harus Jadi Prioritas

Ia berharap, masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas, agar supaya Kota Ambon bisa keluar dari zona orange masuk ke zona kuning, ataupun masuk ke zona aman yaitu zona hijau sehingga PPKM ini tidak lagi dibutuhkan.

Aleg dapil Kota Ambon ini pun meminta, pemerintah agar mengevaluasi kebijakan terkait penggunaan kartu vaksin yang menjadi salah satu syarat dalam pengurusan publik. Hal ini dikarenakan belum semua masyarakat sudah divaksin, sehingga menurutnya
surat vaksin tidak bisa menjadi salah satu faktor yang determinan, kebijakannya harus lebih fleksibel yang diikuti dengan sosialisasi ke publik.

“Misalnya orang mau berurusan dan belum ada kartu vaksin, jangan langsung ditolak, tapi harus ditanyakan dahulu, karena ada orang yang tidak bisa divaksin karena mempunyai penyakit bawaan, ada juga yang belum divaksin karena kuota vaksin yang terbatas, atau mungkin ada yang takut sehingga perlu diberi edukasi dan penjelasan lagi. Jadi saya kira surat vaksin tidak menjadi syarat yang determinan karena bisa menjadi masalah dan membuat masyarakat kesulitan dalam melakukan aktivitas”, tukasnya.

Baca Juga  Rofik Afifudin: Wajib Aplikasi PeduliLindungi Tak Rasional

Disinggung apakah PPKM ini efektif ataukah tidak? Ia berujar bahwa PPKM ini efektif. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya angka penyebaran terkonfirmasi Covid-19 dan ini menggambarkan
masyarakat juga sudah banyak yang sadar terhadap prokes.

“Kita mengapresiasi soal penurunan angka terkonfirmasi Covid-19 di Kota Ambon. Ini merupakan kerja sama semua pihak pemerintah kota, pemerintah provinsi dan juga masyarakat yang ada di Kota Ambon dan kita mengharapkan sama-sama kedepannya di tanggal 8 Agustus ini sudah tidak ada PPKM lagi, karena memang ekonomi publik ini kalau langsung dipukul, itu bisa berdampak pada aktivitas sosial kita yang berimplikasi terhadap pendapatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu kami memberikan dorongan agar supaya 8 Agustus ini bisa jadi hari terakhir untuk PPKM di Kota Ambon”, pungkasnya. (alena)

No More Posts Available.

No more pages to load.