KPK dan Mabes Polri ikut Pantau Skandal BNI Ambon?

oleh -118 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Kasus pembobolan bank BNI Ambon oleh tersangka FY dan kawan-kawan kini dikabarkan dalam pantauan Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol Firman Nainggolan mengatakan, dari hasil ekspose atau gelar perkara dugaan pembobolan dana nasabah BNI tersebut, disimpulkan layak dilakukan penyelidikan lebih lanjut karena ditemukan potensi tindak pidana yang terjadi.

“Kapolda memerintahkan saya untuk membentuk tim khusus guna mengungkap kasus ini dan saya selaku Dir Reskrimsus memimpin langsung timnya,” katanya kepada media pers di Ambon.

Nainggolan menambahkan, tim ke lapangan dan juga dibentuk lagi tim lain, yakni tim analisis, tim ITE, serta tim tindak dan mencoba mengungkap kasus ini

Hasil audit pihak BNI 46 yang berubah-rubah, dimana pada awalnya bank pelat merah ini merilis angka kerugian merekq sebesar Rp.124 miliar, lalu berubah menjadi Rp.58 miliar lebih dan kini melonjak menjadi Rp.300 miliar lebih, telah memunculkan banyak spekulasi dan tanda tanya.

Padahal dalam suatu tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi, kerugian yang dialami haruslah suatu angka yang pasti dan bukan tebak-tebakan.

Namun bila dilihat dari hasil audit internal BNI Ambon yang berubah-ubah maka patut diduga pihak BNI Ambon sendiri belum tahu pasti angka kerugian yang dialami mereka.

“Angka kerugian BNI Ambon yang berubah ubah ini pastinya akan menyulitkan penyidik dalam membuat berita acara pemeriksaan. Angka kerugian yang mana yang akan dipakai. Oleh karena itu saya kira harus ada suatu lembaga atau auditor independent yang menghitung kerugian yang dialami BNI Ambon guna dijadikan dasar oleh penyidik,” ujar dosen Fakultas Hukunlm Universitas Khairun Ternate, Abdul Kadir Bubu.

Baca Juga  BNPB Sudah Kirim Tim Reaksi Cepat ke Malut

Menurutnya, tidak konsisten dan berubah-ubahnya angka kerugian yang dilansir BNI Ambon ini, sudah tentu akan menimbulkan kecurigaan dan berbagai persepsi ditengah masyarakat.

Ia pun mempertanyakan fungsi dan peran auditor internal yang menurutnya tidak professional. Apalagi sebagian besar transaksi yang bermasalah konon melalui transaksi teller.

“Auditor internal itu tugasnya memeriksa semua arus keuangan baik secara administrasi maupun fisik. Dan jika ditemukan adanya indikasi suatu perbuatan yang dianggap menyalahi aturan perbankan, maka akan dilakukan audit yang lebih mendalam lagi, ” paparnya.

“Dalam kasus BNI Ambon dengan hasil audit internal yang berubah ubah dan yang paling terakhir angkanya mencapai Rp.300 miliar lebih, Saya menduga dengan angka yang begitu besar tentunya melibatkan banyak orang, ” sambungnya.

Baca Juga  Bupati-Wabup Malra dan Walikota Wawali Tual dilantik
Kasus Pembobolan BNI Ambon, Polisi Dalami Peran 5 Nasabah BNI dengan Faradiba Yusuf
Faradiba Yusuf Pejabat BNI 46, Pembobol Rekening Nasabah Hingga Total Rp 315 Miliar 

Sementara itu, informasi yang berhasil dihimpun porostimur.com menyebutkan, akibat kasus ini, sejumlah petinggi dan karyawan BNI Ambon mendapat sanski tidak menerima tunjangan dan hanya menerima gaji pokok. Mereka juga disanksi tidak mendapat promosi pangkat dan jabatan bahkan ada yang dicopot.

Sumber ini juga menyebutkan, jumlah dana yang digelapkan FY dkk, diduga jauh di atas jumlah yang diketahui masyarakat dan beredar di media massa.

Ia juga mengaku pihak Makes Polri tengah memantau dengan cermat perkembangan salah satu kasus kejahatan perbankkan terbesar di Indonesia ini.

“Bukan cuma Rp.124 M bang. Setahu saya, ada di kisaran Rp. 315 M,” ujarnya sambil meminta anonimasi.

KPK Ikut Mementau

Komisi anti rasuah dikabarkan ikut memantau perkambangan kasus ini. Sumber internal porostimur.com di KPK menyebutkan, pihaknya intens memantau perkembangan kasus yang melibatkan dana ratusan milyar ini.

Ia mengatakan, diduga ada tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh lebih kurang 11 orang pengusaha asal Maluku yang menggunakan jaringan FY dan kawan-kawan.

Salah satu indikasi yang menurutnya cukup jelas adalah adanya satu transaksi di BNI Tual yang sudah dikantongi datanya.

“Jadi kita sedang pantau dan telusuri. Dugaan kita mengarah ke situ,” tukasnya.

Baca Juga  Perkuat Konektivitas Antar Pulau, Pelindo IV Transformasi Pelabuhan Ambon

Kasus pembobolan bank di Indonesia memang bukan hal yang baru. Tindakan kriminal yang dikategorikan kejahatan kerah putih atau white collar crime ini memang sangat meresahkan nasabah.

Menurut Hazel Croall, mantan profesor kriminologi di Glasgow Caledonian University, Skotlandia, mengatakan kriteria white collar crime antara lain tidak kasat mata, ketidakjelasan pertanggungjawaban, aturan hukum samar-samar, korbannya kurang jelas, sulit untuk dideteksi dan dituntut, serta sangat kompleks.

Modus pembobolan bank sangat beragam. Namun, kebanyakan kasus tersebut seringkali melibatkan orang dalam. Tanpa ada kerjasama dengan pihak bank, dipastikan sulit untuk membobol bank. Apalagi, bila sistem kontrol berjalan dengan baik.

Keterlibatan orang dalam (bank) pada kasus pembobolan bank yang masuk dalam tindak pidana perbankan juga diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan Laporan Tahunan OJK, disebutkan tindak pidana perbankan umumnya bersumber dari internal bank, seperti kelemahan pengawasan internal, kurangnya integritas pegawai, dan kelemahan sistem bank.

Sehingga perlu peningkatan pengawasan manajemen bank melalui pelaksanaan independent review oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), mengkaji ulang kebijakan internal, serta pengamanan teknologi informasi, dan infrastruktur pendukungnya. (red/rtl)