KPK Endus Masalah Birokrasi di Papua: ASN Diangkat karena Nepotisme

oleh -23 views

Porostimur.com, Sorong – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus sejumlah permasalahan dalam birokrasi di Papua. Salah satunya yang diungkap, yakni terkait isu nepotisme di lingkungan birokrasi Papua.

Hal tersebut disampaikan Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK Wilayah V Dian Patria seusai menggelar rapat koordinasi MCP dengan jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) se-Papua Barat Daya dan pendampingan lapangan di Kota Sorong, Rabu (3/7/2024), serta dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi di Kejaksaan Republik Indonesia (Kejari) wilayah Sorong, Kamis (4/7/2024).

“Ada patologi birokrasi atau penyakit birokrasi di Papua, di mana aparatur sipil negara (ASN)-nya diangkat karena kedekatan, nepotisme kekeluargaan. Itu sangat kental di wilayah timur,” kata Dian.

Baca Juga  Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Meningkat, DPRD Maluku Harap Cakada Punya Visi Gender

Dian menilai persoalan nepotisme tersebut berpotensi menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang tidak kompeten. Tidak hanya itu, pihaknya juga mengendus dugaan praktik suap dan gratifikasi oleh pegawai Bappenda Kota Sorong dari wajib pajak, dengan nilai Rp 130 juta setiap bulan. Praktik tersebut diduga sudah berlangsung lama.

“Jelas-jelas ini masuk gratifikasi, tetapi yang bersangkutan malah dipertahankan di Bappenda karena ada unsur kedekatan,” ungkap Dian.

No More Posts Available.

No more pages to load.