KPK Indonesia ‘Digembosi’, di 5 Negara Ini Koruptor Dihukum Mati

oleh -40 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Dalam rapat paripurna pada Kamis (5/9) lalu, seluruh fraksi di DPR menyetujui revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana (UU).

Namun, gelombang penolakan terus mengalir lantaran sejumlah pihak menuding revisi ini sebagai bentuk upaya melemahkan kerja dalam pemberantasan korupsi.

Sejumlah poin yang terkandung dalam draf revisi tersebut dinilai melumpuhkan kewenangan yang selama ini dimiliki . Misalnya saja, draf tersebut menuntut dibentuknya Dewan pengawas untuk memantau kerja .

Nantinya, proses hukum seperti penyadapan, penggeledahan, hingga penyitaan memerlukan izin Dewan Pengawas. Padahal, Dewan Pengawas berpotensi punya kepentingan dalam melakukan tugasnya sehingga proses hukum yang dilakukan rentan diintervensi.

Jika upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dituding sedang ‘digembosi’, lain halnya di negara-negara lainnya. Di sejumlah negara lain, tindakan korupsi, suap, dan penggelapan justru bisa dijatuhi hukuman mati.

Dilansir dari Rappler, inilah 5 negara yang menerapkan hukuman mati untuk para koruptor.

1. China

Chinadaily

Negeri Tirai Bambu ini termasuk salah satu negara yang paling banyak mengeksekusi mati narapidananya. Namun, eksekusi ini sangat dirahasiakan jadi sulit mendapatkan jumlah pastinya.

Baca Juga  Penyiram Novel Dituntut 1 Tahun, Ini Respons Amnesty Internasional Indonesia & Lokataru Foundation

Mereka yang melakukan kejahatan ekonomi dan politik juga tak luput dari hukuman mati. Misalnya saja, di tahun 2011, mantan Wakil Wali Kota Hangzhou, Xu Maiyong, dan Wakil Wali Kota Suzhou, Jiang Renjie, divonis mati akibat menerima suap sebesar USD 50 juta (Rp701 miliar).

Di tahun 2010, Direktur Badan Kehakiman Chongqing juga dieksekusi mati karena suap dan mendukung kejahatan terorganisir. Pada 2008, seorang pejabat kota Chengdu juga divonis mati karena suap. Mantan kepala badan pengawasan obat dan makanan juga dinyatakan bersalah akibat menerima suap dan bernasib serupa di tahun 2007.

2. Korea Utara

UPI

Serupa dengan China, pelaksanaan hukuman mati di Korea Utara juga sangat tertutup. Media internasional pun sulit mengonfirmasi laporan yang ada karena otoritas biasanya tak mengumumkan eksekusi.

Eksekusi yang paling kontroversial sejauh ini di Korea Utara adalah eksekusi mati paman Kim Jong-un sendiri, Chang Song-thaek di tahun 2013. Chang merupakan pejabat tinggi di partai yang berkuasa dan wakil ketua Komisi Pertahanan Nasional. Namun, ia dituduh melakukan korupsi dengan memindahkan proyek konstruksi ke jaringannya, berupaya menggulingkan negara, dan memobilisasi kudeta. Akibatnya, Chang dihukum mati.

Baca Juga  Gorontalo dan Ternate Tidak Dapat Dipisahkan

Korea Utara juga dikabarkan melenyapkan Jenderal Pyon In Son, mantan kepala operasi militer di Tentara Rakyat Korea. Sumber-sumber Korea Selatan menyebut ia dieksekusi di tahun 2015 setelah 2 bulan dipecat dari jabatannya akibat korupsi dan gagal melaksanakan perintah.

O Sang-hon, wakil menteri keamanan publik, dan Chang Ung, anggota Komite Olimpiade Internasional, juga kehilangan nyawanya di tahun 2014 karena tuduhan korupsi.

3. Thailand

Chiang Rai Times

Hukum di Negeri Gajah Putih memungkinkan dijatuhkannya hukuman mati pada pejabat pemerintah, pejabat pengadilan, atau jaksa penuntut karena meminta atau menerima suap. Namun, tampaknya belum ada yang divonis hukuman ini akibat kejahatan semacam itu.

Di bulan Juli 2015, anggota parlemen mengamandemen UU Anti- sehingga hukuman mati bisa dijatuhkan pada pejabat atau staf di organisasi asing yang terlibat suap.

Baca Juga  Kejati Maluku Tahan Enam Tersangka Pembobol Bank BNI Ambon Rp58,9 Miliar

4. Maroko

Middle East Monitor

Suap, terutama agar hakim atau para juri memvonis hukuman mati, bisa dikenakan eksekusi mati di Maroko. Namun, pejabat Maroko yang dieksekusi mati terakhir kali terjadi di tahun 1993, itu pun bukan karena kasus korupsi. Mohamad Tabet, seorang kepala komisaris polisi dihukum akibat berbagai tuduhan, seperti penyerangan yang tidak senonoh, pemerkosaan, penculikan, dan tindakan serta ujaran kebencian untuk menghasut kerusuhan.

5. Vietnam

Koruptor. PRI

Penggelapan bisa dihukum mati di Vietnam, asalkan jumlah dana yang digelapkan minimal 500 juta dong (Rp303 juta). Tak hanya penggelapan, suap minimal 300 juta dong (Rp181 juta) juga bisa dijatuhi hukuman mati.

Itulah 5 negara yang tak segan menghukum mati para koruptor di negerinya. (rtl/red/akurat)