KPK Periksa Legislator Hanura Terkait Kasus Jhon Alfred

oleh -77 views
Link Banner

[carousel_slide id=’12211′]

@potostimur.com | Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Anggota DPR dari Fraksi Hanura Fauzih H Amro. Dia akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pekerjaan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HA (Komisaris PT Sharleen Raya, Hong Arta John Alfred),” kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin, 12 Agustus 2019.

Belum diketahui kaitan Fauzih dalam kasus ini. Yang jelas, politikus Hanura itu diketahui sempat bertugas di Komisi V yang membidangi perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal.

Link Banner

Hong Arta John Alfred merupakan tersangka ke-12 dalam kasus dugaan suap di Kementerian PUPR. Sebelumnya KPK sudah lebih dulu menetapkan 11 orang sebagai tersangka.

Baca Juga  Tim Ops Resnarkoba Tarsius Bitung Tangkap Empat Orang Pengedar Obat Keras

Ke-11 tersangka itu ialah Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir, mantan anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti, Julia Prasetyarini, Dessy A Edwi, Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng. 

Kemudian mantan anggota Komisi V DPR Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, Musa Zainudin, Yudi Widiana, mantan Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary, serta Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan. 

Dalam kasus ini, Hong Arta John diduga memberikan suap kepada sejumlah pihak terkait proyek-proyek PUPR. Pihak yang disinyalir menerima kucuran uang haram itu yakni mantan Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary sebesar Rp8 miliar dan Rp2,6 miliar pada pertengahan 2015 dan mantan anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti sebesar Rp1 miliar pada November 2015.

Baca Juga  Warga Desa Tumalehu Barat Semprot Disinfektan

Atas perbuatannya, Hong Arta dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (red)