KPK Periksa Wakil Ketua Dewan Syura PKB dalam Kasus Suap PUPR di Maluku

oleh -74 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Ghofur, Selasa (28/1/2020) kemarin.

Abdul Ghofur diperiksa sebagai saksi untuk tersangka  Hong Artha John Alfred, Direktur atau Komisaris PT Sharleen Raya (JECO Group) dalam kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah terkait proyek di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2016.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HA,” ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

KPK sebelumnya juga telah memanggil Abdul Ghofur pada 25 November 2019. Namun, yang bersangkutan saat itu tidak memenuhi panggilan.

Dalam kasus ini, KPK juga pernah memanggil Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar sebagai saksi pada 19 November lalu. Muhaimin juga akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Hong Arta John Alfred. Namun pria yang akrab disapa Cak Imin ini juga tidak hadir.

Baca Juga  Gempa 5.1 Magnitude Guncang Maluku Tengah

Hong dalam kasus ini diduga menyuap sejumlah pihak antara lain Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary serta Anggota DPR Damayanti terkait pekerjaan proyek infrastruktur Kementerian PUPR. Hong adalah tersangka ke-12 dalam kasus ini.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan 11 tersangka lainnya. Yakni, Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir (AKH), Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary (AHM). Kemudian, komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng (SKS), Julia Prasetyarini (JUL) dari unsur swasta, Dessy A Edwin (DES) sebagai ibu rumah tangga.

Selain itu, lima anggota Komisi V DPR RI seperti Damayanti Wisnu Putranti, Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, Musa Zainudin, Yudi Widiana Adia, serta Bupati Halmahera Timur 2016-2021 Rudi Erawan.

Baca Juga  Jaga Kamtibmas Sat Samapta Polres MTB Gelar Patroli Ditengah Pandemi Covid-19

Kasus ini sendiri bermula dari tertangkap tangannya anggota Komisi V DPR RI periode 2014 2019 Damayanti Wisnu Putranti bersama tiga orang lainnya di Jakarta pada 13 Januari 2016 dengan barang bukti total sekitar 99 ribu dolar AS.

Uang tersebut merupakan bagian dari komitmen total suap untuk mengamankan proyek di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2016. (red/rtm)