KPK Telisik Tersangka Lain Kasus Suap Alfred Hongarta

oleh -77 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak akan pandang bulu menyeret pihak lain dalam  kasus penerimaan hadiah dalam proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2016. KPK masih menunggu perkembangan penyelidikan kasus ini. 

“Semuanya sama di hadapan KPK tidak melihat dia kepala ini lah, menteri, tidak ada kendala bagi kami untuk kemudian tindak,” kata Wakil Ketua KPK Nuruh Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Hingga saat ini KPK belum menemukan bukti aliran dana ke pihak lain dalam kasus itu. Ghufron telah memastikan itu ke tim penyelidik.

“Belum ada laporan dari penyelidik,” ujar Ghufron.

Dalam kasus ini, sejumlah elite Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diduga kecipratan aliran dana dari Hong Arta. Dugaan permainan elite PKB ini pernah diungkap oleh eks politikus PKB Musa Zainuddin saat mengajukan surat justice collaborator ke KPK. Surat itu diterima Lembaga Antirasuah akhir Juli 2019.

Baca Juga  Ambon Terpilih Sebagai Kota Musik Dunia, Menteri Wishnutama: Harus Ada Even Musik Skala Besar Disana

Musa Zainuddin divonis 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan, Rabu, 15 November 2017. Politikus PKB ini terbukti menerima suap Rp7 miliar terkait proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara.

Alfred Hongarta alias John Alfred alias Hong Artha diduga memberikan uang kepada sejumlah pihak terkait proyek di lingkungan Kementerian PUPR. Fulus Rp10,6 miliar diberikan kepada Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary pada 2015.

Mantan anggota DPR RI 2014-2019 dari Fraksi PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti turut menerima fulus Rp1 miliar. Amran berstatus terpidana dan divonis enam tahun penjara. Sedangkan Damayanti dibui 4 tahun lima bulan.

Hong Artha disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (red/rtm/medco)