KPK Temukan 7 Asrama Bernilai Rp100 Milyar Tidak Atas Nama Pemda Halteng

oleh -41 views
Link Banner

[carousel_slide id=’12211′]

@porostimur.com | Jakarta: Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan potensi penyelamatan aset senilai total Rp100 miliar di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Aset tersebut berupa tujuh bidang tanah dan bangunan asrama mahasiswa yang dibangun di atasnya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, asrama mahasiswa dibangun oleh Pemda Halmahera Tengah untuk menunjang mahasiswa yang sedang berkuliah di sejumlah kota di luar Halmahera Tengah.

“Ketujuh gedung asrama mahasiswa tersebar di tujuh provinsi, yakni DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Selatan,” kata Febri melalui keterangan tertulis.

Link Banner

Febri menjelaskan, bangunan asrama tersebut tidak terdata karena dokumen legal diatasnamakan pegawai pada saat pengadaan. Berdasarkan hal itu, menurut dia, potensi pendapatan daerah dari biaya sewa asrama tidak diterima Pemkab.

Baca Juga  Warga Muslim Pulau Buru Rayakan Malam Idul Adha Dengan Pawai Obor

“Terkait hal ini, KPK mendorong BPKAD Pemkab Halmahera Tengah untuk berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat proses legalisasi aset-aset tersebut, dengan harapan ke depan aset ini dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat,” katanya.

“Terkait hal ini, KPK mendorong BPKAD Pemkab Halmahera Tengah untuk berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat proses legalisasi aset-aset tersebut, dengan harapan ke depan aset ini dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat,” katanya.

Halbar-Halut: Puluhan Mobil dan Motor Dinas Ghoib

Sementara itu, di Kabupaten Halmahera Barat. KPK, ujar dia, menemukan potensi kerugian dari pengelolaan aset bergerak, yakni 62 kendaraan roda empat dan 331 kendaraan roda dua.

Baca Juga  Akibat Hujan Lebat, Rumah Warga di Skip Tertimbun Longsor

Sebagian aset itu, kata Febri, dalam penguasaan mantan pejabat, tidak diketahui keberadaan fisiknya, maupun dalam kondisi rusak.

“KPK memberikan tenggat waktu sampai akhir tahun 2019 kepada Pemkab Halmahera Barat untuk melakukan proses penyelamatan aset tersebut untuk dikembalikan ke pemda dan selanjutnya dilakukan proses lelang,” ujarnya.

Sementara itu, di Kabupaten Halmahera Utara tim Korsupgah KPK turut menemukan 19 kendaraan roda empat yang tidak diketahui keberadaan fisiknya. Kemudian, sebanyak 248 kendaraan roda dua maupun roda empat tidak dilengkapi dokumen BPKB. Tim, imbuh Febri, juga menemukan kendaraan dinas yang mesinnya hilang.

Selain aset bergerak, Febri menyatakan bahwa pihaknya menemukan aset lainnya berupa tanah yang berada dalam penguasaan pihak ketiga. Bahkan, di atas tanah tersebut sudah dibangun sejumlah bangunan permanen dan semi permanen.

Baca Juga  Sosialisasi P4GN, BNNP teken MoU dengan SMAN 1 Manokwari

Untuk hal ini, Febri berujar kalau pihaknya memberikan tenggat waktu kepada Pemkab Halmahera Utara untuk menertibkan aset-aset tersebut paling lambat akhir tahun ini. Hal itu guna mengembalikan aset kendaraan bermotor kepada pemda, menerbitkan ulang BPKB, dan menarik kembali aset yang berada dalam penguasaan pihak ketiga.

Lebih lanjut, KPK menemukan aset tanah seluas lebih dari 1.000 hektare yang akan diserahkan PTPN XIV kepada Pemkab Halmahera Utara. Tanah tersebut, terang Febri, saat ini ditempati oleh komplek Pemda dan instansi vertikal lainnya.

“KPK mendorong penyelesaian mekanisme penyerahan tanah tersebut segera agar tidak terjadi potensi masalah di kemudian hari,” tukasnya. (red}