KPK Tetapkan Menteri KKP Edhy Prabowo Tersangka Suap Ekspor Benih Lobster

oleh -101 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: KPK menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait ekspor benih lobster (benur). Selain Edhy, KPK juga menetapkan Direktur PT DPP (Dua Putra Perkasa), Suharjito (SJT) sebagai tersangka pemberi suap.

“Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (25/11/2020).

Kasus bermula setelah Edhy Prabowo menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster. Andreau Pribadi Misata (APM) selaku staf khusus menteri ditunjuk sebagai ketua pelaksana. Sedangkan Safri (SAF) yang juga staf khusus menteri menjabat sebagai wakil ketua pelaksana.

Baca Juga  Dua Wagub Akan Hadiri Pembukaan Sidang Sinode III Keuskupan Amboina

“Salah satu tugas dari tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur,” ujar Nawawi.

Selanjutnya pada awal Oktober 2020, Suharjito menyambangi kantor KKP dan bertemu Safri. Dalam pertemuan itu, diketahui bahwa ekspor benur hanya dapat dilakukan melalui forwarder PT ACK dengan biaya angkut Rp 1.800/ekor.

PT DPP diduga mentransfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total Rp 731.573.564.

“Berdasarkan data kepemilikan, pemegang PT ACK terdiri dari AMR dan ABT yang diduga merupakan nominee dari pihak EP serta YSA. Atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut, selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening AMR dan ABT masing-masing dengan total Rp 9,8 Miliar,” ujar Nawawi.

Pada 5 November 2020, Ahmad Bahtiar diduga mentransfer uang ke salah satu rekening atas nama Ainul Faqih selaku staf istri menteri Edhy Prabowo, Iis Rosyati Dewi senilai Rp 3,4 M. Uang tersebut diduga diperuntukkan untuk keperluan Edhy Prabowo, Iis Rosyati, Safri dan Andreau Pribadi dengan rincian sebagai berikut:

Baca Juga  Curigai Tonjolan Besar di Celana Jeans Pengunjung Toko, Manajer Wanita ini Segera Lakukan Penggeledahan. Ternyata...

1. Penggunaan belanja oleh Edhy Prabowo dan Iis Rosyati pada 21-23 November sekitar Rp 750 juta berupa jam tangan rolex, tas Tumi dan LV serta baju old navy.
2. Uang dalam bentuk US$ 100.000 dari Suharjito yang diterima Safri dan Amiril Mukminin.
3. Safri dan Andreau menerima uang sebesar Rp 436 juta.

Atas hal tersebut, KPK menetapkan tujuh orang tersangka.

Diduga sebagai penerima:
1. Edhy Prabowo
2. Safri
3. Andreau Pribadi Misata
4. Siswadi selaku pengurus PT ACK (Aero Citra Kargo)
5. Ainul Faqih
6. Amiril Mukminin

Diduga sebagai pemberi

1. Suharjito

EdhyPrabowo dan sejumlah penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP junto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Baca Juga  Meriahkan HUT RI dan HUT Provinsi Maluku ke 74, Bappeda Gelar Lomba Hias Ruangan

Sedangkan Suharjito disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP junto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (red/dtc)