KPU canangkan Pilkada Serentak jilid III di Maluku

@Porostimur.com | Ambon : Peraturan KPU No 1 tahun 2015, mengatur tentang penyelenggaraan proses pemilihan kepala daerah beserta wakil kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak di Indonesia hingga tahun 2024 nanti.

Sebelumnya, KPU RI sudah berhasil menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak sebanyak dua kali yakni tahun 2015 (jilid I) dan tahun 2017 (jilid II).

Untuk Pilkada Serentak jilid III, KPU RI merencanakan jadwal pelaksanaannya pada tanggal 27 Juni 2018 nanti.

Di Maluku sendiri ada 3 daerah yang akan ikut ambil bagian dalam Pilkada serentak Jilid II yakni Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) dan Kota Tual.

Memenuhi tahapan rangkaian Pilkada Serentak jilid III ini, KPU Maluku menggelar peluncuran yang dilakukan di Convention Hall, lantai II Maluku City Mall (MCM) Tantui, Sabtu (2/12).

Acara peluncuran dan penetapan tahapan Pilkada Serentak jilid III ini turut dihadiri perwakilan partai politik, Bawaslu, maupun perwakilan DPRD Maluku.

Saat membacakan sambutan Gubernur Maluku Said Assagaff, Asisten bidang Pemerintahan, Marice Lopulalan, menegaskan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antara KPU dan Bawaslu dalam menyukseskan agenda politik lima tahunan ini.

Begitupun kedua instansi penyelenggara dan pengawas wajib menjalin kerjasama yang baik dengan pihak kepolisian dalam hal menjaga keamanan saat penyelenggaraan even politik dimaksud, terlebih padai hari pencoblosan dan penghitungan suara nanti.

Bahkan, partisipasi aktif masyarakat pada 11 kabupaten/kota sangat diharapkan untuk turut berpartisipasi memberikan suara dan menyukseskannya.

”Penyelengaraan pemilihan kepala daerah yang dimotori KPU ini kiranya berjalan lancar dengan didukung dengan baik dari segala pihak yang bertanggung jawab dan seluruh masyarakat, khususnya untuk memilih kepala daerah yang bisa membina daerah dan membangun daerah ini kedepannya.

Kita bukan baru melaksanakan pemilihan ini, jadi harapan kedepannya agar warga Maluku bisa memilih pemimpin yang bijak,” ujarnya.

Dijelaskannya, untuk anggaran pemilihan gubernur (Pilgub) Maluku nanti, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku bersepakat menyediakan sebesar Rp 200 milyar.

Dimana, pada tahun 2017 ini Rp 32 milyar sudah direalisasi, sedangkan sisanya direalisasikan tahun anggaran 2018 nanti.

Diharapkannya, baik KPU, Bawaslu, pejabat pemangku kepentingan, hingga para calon dan tim suksesnya, dapat menyelenggarakan dan menjalankan proses pemilihan ini dengan ketenangan dan kejujuran.

Sehingga, pemimpin yang terpilih nanti, tegasnya, bisa bertanggung jawab dengan semua kinerja kerja yang telah dijanjikan untuk kesejahteraan masyarakatnya kedepan.

”Karena itu persiapan harus di siapkan secara baik agar perencanaan tersusun dengan konsisten kedepannya,” jelasnya.

Kesempatan yang sama anggota KPU RI, Wahyu setiawan, menegaskan bahwa pihaknya saat ini tidak membuat indeks kerawanan pemilu.

Pasalnya, akunya, pihaknya sudah memberikan standar yang sama dalam penyelenggaraan pemilu di semua daerah.

”Jadi Potensi kerawanan kita asumsikan di setiap daerah, itu mendapatkan perlakuan yang sama.

Hal ini menimbulkan bahwa kita justru bersungguh-sungguh di semua daerah. Menurut saya, publik juga harus mengetahui apa indikatornya. Ternyata indikatornya adalah petahana yang mencalonkan kembali, atau ada satu petahana di daerah yang menjadi calon, maka secara otomatis masuk dalam tingkat rawan,” terangnya.

Ditambahkannya, bercermin pada penyelenggaraan Pilkada 2015 lalu, maka bisa disimpulkan pilkada di Provinsi Maluku berlangsung secara damai dan demokratis.

”Tidak ada konflik, kalau kemudian ada gugatan itu merupakan hak konstitusional mereka sebagai peserta pemilu,” pungkasnya. (team)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: