Dalam konteks tata negara, etika memainkan peran sangat penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas pejabat publik. Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara atau pemerintahan.
KPK, KPU, dan MK tentu saja sebagai lembaga tinggi memiliki pandangan yang relevan mengenai pentingnya etika jabatan dalam administrasi publik.
Dalam doktrinya, KPK menekankan bahwa etika jabatan merupakan benteng utama dalam pencegahan korupsi.
Tanpa etika yang kuat, pengawasan dan penegakan hukum saja tidak cukup untuk mencegah korupsi. Etika jabatan membantu membentuk karakter dan integritas, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan jujur dan berintegritas tinggi.
Sedangkan dari perspektif doktrin KPU, etika jabatan sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan keadilan dalam proses pemilihan umum.
Etika yang kuat memastikan semua pegawai KPU bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan non-partisanship.
Apalagi MK, pastilah doktrinnya memiliki pandangan bahwa etika jabatan adalah fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan konstitusional.
Etika yang kuat memastikan bahwa hakim dan staf MK menjalankan tugasnya dengan objektivitas, integritas, dan tanpa pengaruh dari luar.
