Dengan membentuk unit atau lembaga internal yang khusus bertugas mengawasi dan menegakkan standar etika, pemerintah dapat memastikan bahwa tindakan dan keputusan para pegawai diawasi secara efektif.
Pengawasan internal yang ketat dapat mencegah terjadinya pelanggaran etika dan memberikan rasa aman bagi masyarakat bahwa pemerintahan dijalankan dengan integritas.
Selain itu, lembaga ini dapat melakukan audit etika secara berkala untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap standar etika yang telah ditetapkan.
Pelaporan dan whistleblowing adalah mekanisme penting lainnya dalam penerapan etika pemerintahan.
Menciptakan sistem pelaporan yang aman dan terpercaya bagi pegawai yang ingin melaporkan pelanggaran etika, adalah langkah penting untuk mengidentifikasi dan menindak pelanggaran tersebut.
Sistem ini harus menjamin kerahasiaan dan perlindungan bagi whistleblower, sehingga mereka merasa aman untuk melaporkan tanpa takut akan adanya pembalasan.
Dengan adanya sistem pelaporan yang efektif, pemerintah dapat mendeteksi pelanggaran etika secara dini dan mengambil tindakan korektif dengan cepat.
Sanksi dan penghargaan juga memainkan peran penting dalam penerapan etika pemerintahan. Memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggaran etika adalah cara efektif untuk menegakkan standar etika dan mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan.
