Kunjungi Bawaslu, Komisi II DPRD Malut Sebut Pemprov Omong Kosong Soal Pilkada

oleh -48 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah di 8 kabupaten dan kota di Maluku Utara akan bergulir pada 9 Desember 2020 nanti.

Untuk mengetahui kesiapan pengawasan yang dilakukan Bawaslu, pada Jumat (7/8/2020) kemarin, Komisi I DPRD Malut melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke kantor Badan Pengawas Pemilu Maluku Utara (Bawaslu Malut) di Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi I, Ikbal Ruray disampingi oleh salah satu anggota DPRD Malut, M Rahmi Husen yang juga menjabat Koordinator Komisi disambut oleh Ketua Bawaslu Muksin Amrin dan jajarannya.

Muksin pada kesempatan itu memaparkan perkembangan situasi terkini persiapan pelaksanaan Pilkada 2020 di 8 kabupaten/kota di Maluku Utara, minus Pulau Morotai dan Halmahera Tengah (Halteng).

Link Banner

Disampaikannya, berdasarkan hasil pengawasan tahapan Puntarlih (Coklit) sementara per 4 Agustus 2020, Bawaslu menemukan ribuan pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Data Pemilih TMS itu di antaranya Pemilih Ganda, Pemilih meninggal, Pemilih Pindah Domisili, Pemilih Alih profesi TNI/Polri, Pemilih belum 17 tahun/belum menikah pada hari H pencoblosan, Pemilih Tidak Ada Ditempat, Pemilih sedang dicabut hak pilih dan Bukan penduduk setempat.

Baca Juga  Lantamal IX Gelar Nobar Pertempuran Laut Arafura

“Kami menemukan ribuan orang yang tidak memenuhi syarat, tidak terdaftar, belum terdaftar di A.KWK, karena dokumen yang di mutakhirkan itu adalah A. KWK,” ucap Muksin Amrin.

Selain itu, Muksin Amrin juga menyampaikan dukungan anggaran Dana Hibah bagi Bawaslu Kabupaten dan kota yang saat ini masih belum semua pemda merealisaiskan 100 persen, sehingga itu dikuatirkan akan mengganggu pengawasan tahapan pilkada.

Hanya saja Muksin Amrin menyampaikan hingga per 4 Agustus belum seluruhnya Pemda yang telah merealisasikan 100 persen anggaran ke Bawaslu. Dan yang baru merealisasikan 100 persen diantaranya, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Kepulauan Sula.

Sementara kabupaten Halmahera Timur baru 52 persen, Kabupaten Halmahera Barat baru realisasi 50 persen dan yang paling terkecil realisasinya adalah kabupaten Halmahera Utara sebesar 42 persen.

Muksin Amrin menyampaikan, jelang pelaksanaan Pilkada memasuki tahapan pendataan Pemilih sudah terdapat 89 kasus dugaan pelanggaran yang ditangani Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu di delapan kabupaten dan kota.

Baca Juga  BREAKING NEWS: Gempa 7,1 Guncang Barat Daya Ternate, BMKG: Berpotensi Tsunami di Sulut dan Malut

“Ini calonnya saja belum ada tetapi dugaan pelanggaran kasus yang ditangani Bawaslu sudah mencapai 89 kasus. Dan paling tertinggi soal dugaan pelanggaran netralitas ASN,” kata Muksin Amrin.

Dari 89 kasus yang ditangani Bawaslu saat ini kata Muksin Amrin, dihentikan karena tidak memenuhi unsur sebanyak 14 kasus sementara 85 kasus yang merupakan kasus netralitas ASN telah ada rekomendasi dari KASN yang kemudian harus ditindaklanjuti oleh kepala daerah.

“Dari 85 kasus netralitas ASN dan Kepala Desa, baru 5 kasus yang telah dieksekusi oelh Walikota Tidore Kepulauan. Dan daerah yang lain belum ada eksekusinya sampai hari ini dan Bawaslu beradasarkan ketentuan telah melaporkan ke Mendagri,”kata ketua Bawaslu.

Ketua Komisi I M. Ikbal Ruray mengaku prihatin tingginya kasus netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) jelang pelaksanaan Pilkada di delapan kabupaten dan kota di Maluku Utara pada tahun 2020. Ia mengatakan, tingginya ASN terlibat politik praktiks mengindikasikan jelang pelaksanaan Pilkada merupakan contoh yang kurang terpuji.

Baca Juga  Dirkrimsus Polda Maluku Serahkan Tersangka Penyebar Konten Pornografi ke Kejari Ambon

Sebab menurut politisi partai Golkar itu, ketentuan dan aturan telah mengatur ASN dilarang ikut terlibat dalam politik praktis. Ia mengatakan, ketentuan netralitas ASN sebagaimana merujuk pada Undang-Undang nomor 10 tahun 2016.

“Karena itu, butuh ketegasan dari pimpinan OPD maupun kepala daerah. OPD atau pejabat daerah harus cepat merespons isu yang berkembang terkait netralitas PNS dalam pilkada,” katanya.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD selaku coordinator Komisi, M Rahmi Husen mengaku, belum ada niat tulus dari pemerintah daerah untuk menyukseskan Pilkada. Hal ini dibuktikan dengan belum seluruhnya anggaran dicairkan bagi KPU dan Bawaslu, padahal tahapan Pilkada sudah berjalan.

M Rahmi Husen menyebut, omong kosong pemda dalam komitmen mendukung terlaksananya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.

“Omong kosong itu Pemda kalau mau dukung pelaksanaan Pilkada. Kemarin kami di KPU Provinsi, Pemda Provinsi sampai saat ini tidak memberikan dukungan anggaran ke KPU Provinsi,”kata Rahmi Husen. (red)