Kunker Wakil Ketua DPD-RI, Bawaslu Malut Sampaikan Progres Pengawasan Pilkada

oleh -37 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara, Iklab Ali memaparkan proges pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di 8 kabupaten/kota di Maluku Utara, Kamis (19/11/2020) saat pertemuan dengan Wakil Ketua DPD-RI DR.Nono Sampono M.Si bertempat di ruang VIP Royal Resto Ternate.

Dalam paparan Koordinator Divisi penyelesaian sengketa Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyampaikan, selain kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu dan jajarannnya di 8 kabupaten dan kota yang melaksanakan Pilkada tahun 2020.

Dimana jumlah SDM di Bawaslu Provinsi sebanyak 50 orang terdiri dari komisioner dan Sekretariat, untuk di 8 kabupaten dan kota sebanyak 152 personil, dan tingkat kecamatan sebanyak 1.010 orang, untuk tingkat kelurahan dan desa sebanyak 1.032 orang, sedangkan untuk pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) sebanyak 2.406 orang.

Baca Juga  DPRD Buru: Kami Akan Ajukan Perda Inisiatif untuk Petani Plasma Perkebunan Karet

“Saat ini seluruh pengawas TPS telah dilantik sehingga untuk pengawas jumlah keseluruan SDM yang dimiliki sebanyak 4.650 yang siap mengawasi Pilkada di 8 Kabupaten dan kota,” kata Ikbal Ali.

Link Banner

Selain itu terkait kerawanan dalam pilkada, Ikbal Ali menuturkan berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IPK) terdapat 4 daerah dengan kategori rawan tinggi yakni, Kabupaten Kepulauan Sula berada pada level 5 dengan prosentase 58,94 persen, Kota Ternate berada di urutan kedua dengan 56,07 persen, posisi ketiga Kabupaten Halmahera Timur dengan 55.80 persen dan keempat Kota Tidore Kepulauan dengan 55,46 persen.

“Selanjutnya Halmahera Selatan, Halmahera Barat, Halmahera Utara berada pada kategori rawan sedang dan hanya Kabupaten Pulau Taliabu kategori rawan rendah,” tukas Ikbal Ali.

Baca Juga  Harga "Barito" di Pasar Mardika Ambon Stabil

Sementara untuk temuan dan laporan dugaan pelanggaran, kata Ikbal Ali terdapat 199 temuan dan 40 laporan. Dan kata dia, kabupaten Kepulauan Sula tertingi dengan jumlah 37 temuan dan 13 merupakan laporan. Posisi kedua kota Ternate dengan jumlah 33 temuan. “Kota Ternate dari 33 kasus merupakan temuan jajaran Bawaslu,” tutur Ikbal Ali.

Kabupaten Halmahera Selatan terdapat 7 laporan dan 24 temuan, sementara kabupaten Halmahera Timur dari 29 kasus semuanya merupakan temuan. Kota Tidore Kepulauan 19 temuan dan 4 laporan, Halmahera Utara 6 laporan dan 16 temuan, Halmahera Barat 4 laporan dan 15 temuan.

Dikatakan Ikbal Ali meskipun dua kabupaten yakni Pulau Morotai dan Halmahera Tengah tidak melaksanakan Pilkada akan tetapi terdapat kasus yang merupakan temuan jajaran Bawaslu diantaranya, 1 di Pulau Morotai dan 4 kasus di Halmahera Tengah.

Baca Juga  Hanura Dukung Fachri Alkatiri di Pilkada SBT

“Bawaslu Provinsi juga menangani 2 kasus dugaan pelanggaran yang merupakan laporan,” katanya. (red)