Kutni Tuhepaly: Rp 5,1 Milyar untuk Rumah Pribadi Murad Ismail Tabrak Aturan

oleh -227 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Ketua Transparasi Anggaran Dan Pembangunan Maluku, Drs. Darul Kutni Tuhepaly sangat menyayangkan adanya anggaran sebesar Rp 5,1 miliar yang digunakan untuk renovasi rumah pribadi Murad Ismail dengan nomenklatur Rehabilitasi Rumah Jabatan Sementara Gubernur dalam APBD 2020.

Mantan anggota DPRD Maluku ini mengatakan Anggaran sebesar Rp 5.1 miliar tersebut menabrak aturan dan sungguh bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005,

“Ini telah menyalahi aturan dan bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan atau penyimpangan keuangan negara,” kata Kutni Tuhepaly kepada Porostimur.com di Ambon. Senin (7/12/2020).

Menurut Tuhepaly, mestinya DPRD Maluku tegas mempertanyakan anggaran sebesar itu, karena sangat bertentangan dgn PP 31 Thn 2005.

“Kalau itu untuk renovasi rumah Dinas Gubernur Maluku, diperbolehkan, karena aturan hukum dibolehkan. Karena rumah Dinas Gubernur akan lebih fokus untuk kinerja gubernur dan tamu-tamu yang datang sehingga rumah dinas harus disesuaikan dengan kerja gubernur,” jelas Tuhepaly.

Baca Juga  Twenty2 One, Year of Clinch?

Sementara itu, politisi senior Bitto Temmar mengatakan, Diksi “hubungan intim terlarang” antara eksekutif dan legislatif di Maluku memang patut dieksplanasi lebih jauh.

Bitto bilang, dari perspektif kausalitas, ini berawal dari atmosfir internal parpol dalam rangka rekrutmen politik.

“Rupanya pimpinan parpol di Jakarta sana doyan dengan security approach dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah, memilih “politisi tanpa kepala” di daerah-daerah. Politisi tanpa kepala ini yang sekarang berseliweran di DPRD-DPRD se-Maluku ini,” katanya.

Menurut Bitto, type politisi seperti ini hampir tidak menalar dan menakar problem-problem pemerintahan lokal secara kohern dalam rangka pilihan kebijakan pembangunan.

“Jadi umpamanya seperti beberapa periode DPRD terakhir dengan “dana aspirasi” atau yang belakangan kuatir dipersoalkan secara hukum dan karena itu secara eufemistik diubah dan disamarkan. Dana aspirasi inilah yang menjadi sarana transaksional politik antara eksekutif dan legislatif. Pihak DPRD karena habis-habisan mengamankan dana aspirasi tersebut, eksekutif kemudian memenfaatkan situasi itu untuk mendesakan berbagai agenda subjektifnyasubjektifnya,” bebernya.

Baca Juga  Honda Rilis Motor Baru Harga di Bawah BeAT Cuma Rp 11 Jutaan

Bitto Temmar menambahkan, kkasus pinjaman Rp 700 milyar rupiah tanpa proses politik di DPRD Maluku merupakan cerminan dari keadaan yang Ia gambarkan tadi.

Soal lain yang menurutnya tidak tuntas adalah rencana pemindahan ibukota provinsi Maluku di masa lalu yang juga tidak mengindahkan kaidah normalitas proses politik, juga cermin dari relasi timpang eksekutif legislatif akibat DPRD tersandera dengan dana aspirasi tadi.

Apalagi pimpinan DPRD memiliki sejumlah masalah seperti yang baru-baru ini dilansir tapi kemudian ditutup-tutupi, jelas merupakan strategi penyanderaan politik oleh eksekutif.

“Oleh karena itu, sangat sulit kita mengharapkan bahwa prinsip check and balances bisa berjalan dalam kesetaraan hubungan pemda dan DPRD untuk menghasilkan kebijakan atau keputusan politik bermutu yang problem solving terhadap berbagai pelik persoalan rakyat dan dan daerah yang makin menggunung dari waktu ke waktu,” ungkapnya.

Baca Juga  Pemkab Halbar Cairkan Rp.19 Miliar untuk Pembayaran Siltap Pemdes

Situasi ini menurut Bitto Temmar makin diperparah oleh krisis sistemik lainnya, seperti penegakkan hukum yang tebang pilih, mandulnya pers kritis karena supporting subsidi dari pemda, kemacetan fungsi kritik intelektualisme, situasi hidup segan mati tak mau elemen-elemen masyarakat madani dan seterusnya yang membuat situasi Maluku benar-benar buruk dan memalukan.

“Jadi daripada kemanusiaan teraniaya seperti sekarang, saya berpendapat sebaiknya Maluku ini dilikwidasi dan bagian-bagiannya diintegrasikan ke provinsi lain. Atau barangkali diintegrasikan saja ke provinsi sang adik Maluku Utara. Mengapa ke Maluku Utara? ujarnya dengan nada tanya.

“Hari ini situasi turbulensi Maluku Utara telah selesai karena provinsi kembar kita itu sudah menemukan kembali vitalitasnya pada pengalaman menegara warisan kerajaan-kerajaan Ternate, Tidore, dan seterusnya,” pungkasnya. (tim)