Lapar Kekuasaan

oleh -43 views

Oleh: Moh Ramli, Kolumnis 

_”Barang siapa diam melihat keadaan negara dan masyarakat dalam kerusakan, niscaya ia telah berkhianat pada tanggung jawabnya kepada kemanusiaan, yang merupakan asas dari kecendekiawanan itu.” Pidato Bung Hatta, pada hari Alumni Pertama Universitas Indonesia, 11 Juni 1957._

ORANG lapar biasanya akan terus makan hingga kenyang. Apalagi santapan itu amat lezat. Sudah kenyang pun ia akan terus mengisi perutnya hingga sulit berdiri dari tempat duduknya.

Demikian dengan orang yang lapar kekuasaan. Ia akan terus mencari cara agar kekuasaan itu terus didudukinya. Jalan pintas dengan kecurangan, dengan melanggar hukum, etika, moral, akan terus dilakukan demi kehormatan palsu tersebut.

Sampai kapan? Jika kemurkaan rakyat tak hendak menghukumnya, maka kematianlah yang bisa menghentikannya. Dan fase itu baru akan disadarinya, meminjam kata-kata terkenal dari KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), bahwa “tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian.”

Jika ditafsirkan dan direnungkan secara mendalam kata-kata dari ulama Nahdatul Ulama (NU) tersebut, bahwa jabatan sejatinya adalah alat untuk memberikan kontribusi secara, meminjam istilah Sudirman Said (2023) “kewajaran”.

Asas kewajaran perlu diteguhkan dalam hati agar jabatan hanya alat untuk kemaslahatan bersama. Asas kewajaran akan membuat diri bisa mempertahankan sebuah jabatan agar tidak menjadi hegemoni kekuasaan. 

Asas kewajaran menjadi sebuah pengendalian agar jabatan yang suatu waktu akan dikembalikan, tak berwujud kerasukan hingga menjadikan kewarasan dan hati nurani tumpul begitu saja. Bila itu yang terjadi, maka kesengajaan melanggar hukum, etika, moral, akan berani dilakukan demi mempertahankan hasrat tersebut.

Sejarah Kelam

Bila sungguh mau belajar dari masa kelam politik Tanah Air, para pemburu atau yang saya sebut lapar kekuasaan tersebut, pemimpin dan elite politik kita harusnya bisa menahan akan keburukan tersebut.

Baca Juga  Buntut Bentrok Warga di Malra: Pelajar 15 Tahun Tewas, Kasat Reskrim Kena Panah

Dalam bukunya: Indonesia, Ideologi dan Martabat Pemimpin Bangsa (2022) Haedar Nashir memberikan semacam gambaran kecil agar pemimpin dan elite politik bisa belajar dari masa-masa suram politik yang pernah dialami di kepemimpinan Indonesia tersebut.

Dalam karyanya tersebut, Haedar memberikan contoh kongkrit bagaimana seorang pemimpin perlu memiliki asas kewajaran dalam kepemimpinan. Adalah Eisenhower. Presiden Amerika Serikat (AS) ke-34 dari tahun 1953 hingga 1961. Sosok yang tak lapar akan kekuasaan.

Ketika reputasi Eisenhower menjulang tinggi dan rakyat AS mengelu-elukannya untuk memimpin kembali AS, dia justru membuat kejutan. Ia justru tak mau lagi mencalonkan diri, bahkan mengajukan pembatasan masa jabatan. Sejak itu periode presiden AS hanya boleh menjabat maksimal dua kali, yang kemudian menjadi pola umum sirkulasi kekuasaan di negara-negara demokrasi modern. 

Itulah, menurut Haedar, kecerdasan sekaligus kearifan selaku negarawan yang dimiliki Eisenhower. Ada peluang berkuasa, tetapi melepaskannya demi masa depan bangsa dan negara. Dia mengajarkan moral berpolitik yang elok, berkuasa untuk melepaskan. Dia memiliki martabat sebagai pemimpin bangsa.

Indonesia mengalami hal sebaliknya. Pengalaman buruk sudah pernah menimpa Bumi Katulistiwa ini perihal melanggengkan kekuasaan. Soekarno, proklamator terkemuka, bahkan harus merancang kekuasaan presiden seumur hidup. Soeharto, menjadi presiden setiap lima tahun sekali hingga 32 tahun. 

Keduanya berjasa untuk bangsa dan negara, tetapi mengakhiri kekuasaannya dengan tragis. Keduanya terhempas oleh revolusi rakyat karena hasrat absolutisme kekuasaan yang tak terbendung.

Menurut Haedar, dua tokoh politik tersebut tak memiliki kearifan kenegarawanan sebagaimana Eisenhower. Di belakang hari, hasrat untuk berkuasa minus kearifan kenegarawanan seolah menjadi watak para elite politik di negeri ini.

Baca Juga  Firasat Orang Tua Septian Sebelum Helikopter Jatuh di Hutan Halmahera

“Jangankan karena keberhasilan, bahkan gagal pun tak malu diri untuk terus menduduki jabatan. Lebih ironis lagi, ketika telah terbukti gagal dan kemudian dilengserkan secara tak terhormat, masih jugu mencalonkan diri untuk menduduki singgasana kekuasaan,” demikian kritik Haedar.

Rezim Jokowi

Dua sejarah tersebut harusnya sudah lebih dari cukup untuk memberikan arti pelajaran bagi pemimpin Indonesia selanjutnya. Namun sayangnya, Presiden Jokowi, seperti yang disebutkan Haedar Nashir untuk potret Soekarno dan Soeharto di atas, sebagai sosok yang tak memiliki kearifan kenegarawanan.

Sudah rahasia umum, Jokowi, yang dari hendak mau meloloskan jabatan Kepala Negara menjadi tiga periode, lalu ingin perpanjangan masa jabatan presiden karena alasan ekonomi yang belum stabil akibat Covid-19. Dua hal itu ternyata sulit dilakukan. 

Suami Iriana itu tak hilang akal, anaknya yakni Gibran Rakabuming Raka yang secara usia tak bisa mencalonkan diri dalam kontestasi politik nasional akhirnya tetap lolos lewat tangan sang paman Anwar Usman di Mahkamah Konstitusi (MK).

Meski harus dibayar mahal karena MKMK akhirnya menetapkan sanksi berat Anwar Usman mundur dari jabatannya sebagai Ketua MK, usai melanggar kode etik berat,  karena sudah meloloskan Gibran. Namun hal tersebut bukan masalah karena motif utama agar Gibran jadi cawapres Prabowo Subianto akhirnya bisa terwujud.

Pasangan Prabowo-Gibran, dengan demikian kata Majalah Tempo, menjadi kandidat paling buruk dalam sejarah Indonesia modern: produk gagal reformasi bersanding dengan anak haram konstitusi.

Belakangan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akhirnya juga memvonis Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres di Pilpres 2024.

Baca Juga  5 Zodiak Karismatik yang Punya Aura Cantik Alami

Barang busuk suatu saat akan terungkap. Deretan keculasan yang dilakukan oleh Rezim Jokowi terus terungkap dan disuarakan oleh mereka yang masih waras. 

Terbaru misalnya, soal Dirty Vote. Ini sebuah film dokumenter dari tiga pakar hukum tata negara mengungkap cara-cara culas untuk menang di Pemilu 2024. Tiga pakar yang dimaksud adalah Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar.

Apa yang dipaparkan di Dirty Vote sebenarnya adalah pengetahuan dan keresahan publik yang sudah terjadi sebelumnya. Namun, kita perlu memberikan apresiasi pada Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal tersebut atas keberanian mereka menyusun dan mengorganisasikan penjelasan hingga subtansinya lebih gampang dicerna oleh akar rumput. 

Mereka dengan berani memberikan pemaparan betapa berbagai instrumen kekuasaan di bawah tangan Presiden Jokowi telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu sekalipun prosesnya dengan cara-cara tak beradab. Dirty Vote akan menjadi rekaman sejarah betapa rusaknya demokrasi yang sudah terjadi di Tanah Air saat ini. 

Rezim Jokowi nampaknya tak bisa lagi diharapkan. Rezim ini bak kapal bocor diperairan dalam, tenggelam dan tak bisa lagi ditolong dan diselamatkan. Dengan segala kontribusinya, rakyat mungkin akan segera memaafkan warga asal Solo ini. Karena mendendam pun tak akan mengembalikan keadaan. 

Namun yang pasti, Rezim Jokowi akan menjadi nestapa, catatan hitam dan potret gagalnya kepemimpinan di Indonesia. Sejarah kelam seperti yang terjadi di Order Lama dan Order Baru itu akan kembali ditulis oleh sejarawan.

Akhirnya saya ingin berdoa: semoga Rezim Jokowi menjadi pelajaran penting yang mampu mengevaluasi diri generasi Indonesia agar berbuat yang terbaik untuk negeri tercintanya ini. (*)

No More Posts Available.

No more pages to load.