Latumahina : Tuntaskan kemiskinan, mekarkan Kabupaten Malteng

oleh -139 views
Link Banner

@Porostimur.com | Ambon : Salah satu penyebab masih tingginya kemiskinan di Kabupaten Maluku tengah (Malteng) adalah rentang kendali.

Karenanya, solusi yang paling tepat dalam menyelesaikan masalah itu yakni dengan memekarkan Kecamatan Leihitu, Leihitu Barat, Salahutu dan kepulauan Lease menjadi satu daerah otonom baru (DOB).

Hal ini ditegaskan salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Maluku, Fredy Latumahina, kepada wartawan, di Hotel Mutiara Ambon, Selasa (15/1).

DOB yang baru dimekarkan dari Kabupaten Malteng itu, akunya, sedianya bernama Kabupaten Pulau Ambon dan Pulau Lease.

”Kalau saya tak salah ingat, Malteng merupakan salah satu kabupaten di Maluku sesudah MBD, sebagai kabupaten penyumbang angka kemiskinan terbesar bagi Provinsi Maluku. Nah untuk keluar dari kemiskinan, maka solusinya adalah memekarkan daerah-daerah yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tengah, salah satunya yang saya sebutkan di atas” ujarnya.

Baca Juga  Rombongan Bus Karyawan Freeport Ditembaki OTK

Baik Jazirah Leihitu maupun Salahutu berikut desa-desa atau negeri-negeri yang berada di dalamnya, jelasnya, selama ini bertumbuh sendiri tanpa ada campur tangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malteng.

”Tanpa jamahan ataupun bantuan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, tak ada campur  tangan pemerintah untuk menumbuhkan desa-desa ini selama puluhan tahun, bagaimana masyarakatnya mau keluar dari kemiskinan?” herannya.

Meski demikian, akunya, salah satu program pemerintah pusat yang mampu menyentuh masyarakat dan desa tertinggal yakni Dana Desa.

Alhasil, desa/negeri yang masuk dalam kelompok tertinggal yang berada dalam wilayah Kabupaten Malteng pun bisa bertumbuh selang 3 tahun terakhir, berkat adanya Dana Desa dimaksud.

Konsep pemekaran wilayah sendiri, tegasnya, menjadi solusi paling tepat memecahkan masalah kemiskinan dan keterlambatan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Malteng.

Untuk itu, dirinya sangat mendukung ide pemekaran Kabupaten Pulau Ambon dan Pulau Lease tadi.

Baca Juga  Pasien Positif COVID-19 di Maluku Melonjak Jadi 12 Kasus

Tentang letak ibukota kabupaten maupun siapa figur bupatinya, terangnya, adalah urusan berikutnya yang akan dituntaskan secara bersama, namun yang terpenting soal pemekaran wilayah dimaksud harus menjadi prioritas.

”Saya sangat-sangat mendukung apa yang telah digagas oleh berbagai elemen masyarakat guna pemekaran Lehitu, Salahutu dan Lease menjadi daerah otonom baru. Kita jangan pikirkan soal dimana ibukota, siapa bupatinya. Itu soal nanti. Yang terpenting saat ini, bagaimana kita berjuang bersama untuk daerah ini mekar. Hilangkan semua perbedaan terkait kedudukan ibukota dan sebagainya. Tapi marilah berjuang bersama untuk memekarkan daerah ini, karena dengan daerah ini mekar maka rentang kendali yang tadinya menjadi persoalan masyarakat Lease, Leihitu dan Salahutu bisa teratasi,” terangnya.

Diakuinya, penentuan kedudukan ibukota kabupaten juga dilengkapi dengan syarat-syaratnya.

Baca Juga  Sejarawan Peter Carey Patahkan Klaim Film Jejak Khilafah di Nusantara

Diantaranya, kedudukannya srategis dan berada pada wilayah paling mudah dijangkau oleh semua wilayah, juga memiliki fasilitas yang memadai untuk sebuah ibukota termasuk syarat-syarat yang lainnya.

”Karena itu, marilah masyarakat di tiga wilayah ini, duduk bersama bicara secara baik dan berjuang bersama untuk kesejahteraan rakyat dan kesejahteraan anak-cucu kita ke depan. Jangan pikirkan diri kita, tapi pikirkan generasi kita yang akan hidup di wilayah ini. Saya siap berjuang di pusat apabila Tuhan berkenaan saya terpilih menjadi anggota DPD RI periode 2019-2024,” pungkasnya.

”Diharapkan tercapai 8.000 orang Relawan Lalu Lintas Indonesia yang beranggotakan para Kaum Millenial, juga yang ada di Kota Ambon. Karena itu, kami mohon dukungan dan kerja samanya,” pungkasnya. (keket)