LSM Rorano Minta Gubernur Malut Tegas. Tutup Pelabuhan dan Larang Orang Luar Masuk

oleh -171 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Lembaga Swadaya Masyarakat, Rorano Maluku Utara mendesak Gubernur Maluku Utara untuk tidak lagi mengeluarkan keputusan yang bersifat himbauan, namun sudah harus memaksa seperti larangan bagi siapa saja memasuki wilayah Malut kecuali mereka yang ber KTP Malut yang ingin pulang dan orang-orang yang memiliki kepentingan medis.

“Untuk menekan potensi penularan, penutupan pintu masuk jalur laut khusus bagi manusia sudah harus diberlakukan seperti yang dibikin Pemda Sula hingga sebulan ke depan”, ujar Direktur Rorano Malut, Asghar Saleh melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi porostimur.com, Jumat (17/4/2020)

Sedangkan untuk bandara, Asghar bilang tetap dibuka dengan catatan dibatasi sesuai dengan edaran Mendagri. “Dengan begitu kontrol dan pengawasan terhadap orang yang masuk lebih mudah, karena hanya lewat satu pintu yakni bandara,” katanya.

Baca Juga  Distrupsi Politik

Menurut Asghar, munculnya dua pasien Covid-19 di Maluku Utara (Pasien 03-04) dinilai sebagai akibat dari belum ketatnya pembatasan akses masuk ke Maluku Utara (Malut) oleh pemerintah daerah.

Ini mengingat, dua kasus baru itu adalah Orang Dalam Pengawasan (ODP) yang memiliki riwayat perjalanan dari luar Malut. “Ini juga tak lepas dari tidak adanya transparnsi data penanganan pandemic oleh gugus tugas provinsi,” tukasnya.

Asghar juga meminta gubernur dan para bupati/ walikota agar segera melakukan pertemuan secara virtual untuk menyamakan langkah penanganan.

“Sejauh yang kami amati penanganan di lapangan masih bersifat sektoral. Langkah ini untuk mengantisipasi analisa pandemik sebagaimana disampaikan Prof. Ridwan Amiruddin,” katanya.

Asghar mencontohkan kasus banyaknya penumpang KM Dorolonda yang lolos dari pemeriksaan medis di pelabuhan Ahmad Yani Ternate kemarin sebagai langkah gagap dan sektoral.

Baca Juga  HUT Ke-75 TNI, Irwasda Polda Maluku Berikan Surprise Kepada Danlanud Pattimura Ambon

“Memperkuat penjagaan (SDM dan APD petugas) dan akses pendataan di pintu masuk yang online sehingga data orang masuk bisa diperoleh otoritas pemerintahan level terbawah untuk mempermudah pengawasan di setiap lingkungannya,” ucapnya.

Mereka yang datang pun harus diberlakukan karantina selama 14 hari yang dilakukan oleh masing masing Kabupaten/Kota dibawah koordinasi masing masing Gugus Tugas. “Untuk pembiayaan karatina bisa dibuatkan kesepakatan bersama antara Bupati/Walikota dengan Gubernur,” ucapnya.

Asghar juga sependapat dengan penegasan Kapolda Brigjen Pol Rikhwanto bahwa informasi bagi OTG, ODP, PDP dan kasus positif harus dibuka. Ini agar masyarakat menjadi waspada dan saling berbagi dukungan untuk kesembuhan mereka yang sakit.  “Menutup informasi sama dengan terus memelihara ketakutan,” tegasnya sembari mengatakan tracking harus secepatnya dilakukan secara massif.

Baca Juga  Wakapolda Papua Berikan Arahan Kepada Personel Brimob Maluku yang Akan Ditugaskan ke Kabupaten Nduga

Kemudian, fasilitas-fasilitas di rumah sakit terutama yang berhubungan dengan kedaruratan seperti ventilator dan ruang ICU khusus Covid-19 harus secepatnya disiapkan. “Keselamatan dokter dan petugas kesehatan harus diprioritaskan,” katanya.

Menindaklanjuti SK Gubernur tentang RS dukungan dia menilai perlu dipertegas tentang kewenangan dan batasan penanganan Covid-19 sesuai  alasan klinis. Dengan begitu tidak semua pasien yang bergejala mesti dirujuk ke RS Chasan Boesoerie Ternate terkecuali PDP yang butuh perawatan.

Untuk mempecepat proses pemeriksaan speciment, perlu disediakan layanan swab test di RS dukungan di kabupaten/Kota yang telah ditetapkan. “Dan dalam situasi wabah seperti ini, penegakan diagnostic sangat menentukan penanganan kasus maka kebutuhan laboratorium tetap harus menjadi prioritas untuk mempercepat hasil swab test,” pungkas Asghar. (red)