MA Bebaskan AHM Dari Pidana Uang Pengganti Rp 2,5 Miliar

oleh -994 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Mahkamah Agung (MA) menghapus pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 2.503.903.000 kepada Ahmad Hidayat Mus pada putusan tingkat kasasi.

MA berpendapat, uang pengganti tersebut telah dikompensasikan kepada terdakwa dalam kasus yang sama yakni, mantan Bupati Banggai, Sulawesi Tengah Zainal Mus.

Namun pidana penjara terhadap Ahmad Hidayat Mus selama enam tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan tetap dijalani sesuai putusan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

“Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI tanggal 17 Juli 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 8 April 2019 tersebut mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa,” sebagaimana dikutip dari Direktori Putusan MA, Jumat (23/10/2020).

Putusan tersebut diadili oleh Ketua Majelis Hakim Surya Jaya. Dalam pertimbangannya, majelis hakim kasasi berpendapat putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor: 21/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI tertanggal 17 Juli 2019 dinilai sudah tepat. Karenanya, MA menolak kasasi mantan Bupati Kepulauan Sula tersebut.

Baca Juga  Bhayangkari Cabang Malra Jahit Ratusan Masker untuk Rakyat Nuhu Evav

Sebelumnya, pada putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta maupun pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Ahmat Hidayat Mus divonis enam tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.

AHM juga divonis pidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 2.503.903.000,00. Dalam perkara ini, AHM terbukti melakukan korupsi pengadaan lahan Bandara Bobong di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara.

Ahmad Hidayat Mus terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (red)