Mahasiswa & Pedagang Pasar di Ambon Gelar Unjuk Rasa Tolak PSBB

oleh -115 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Puluhan Mahasiswa dan pedagang Pasar Mardika berunjuk rasa menolak penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Kota Ambon, Maluku di Balai Kota Ambon, Kamis (2/7/2020).

Puluhan mahasiswa dan pedagang mulai berunjuk rasa di depan Balai Kota Ambon, di jalan Sultan Khairun, sejak pukul 10.00 WIT hingga pukul 14.00 WIT.

Aksi pun sempat tegang dan hampir ricuh antara Satpol PP, Polisi dengan para mahasiswa dan pedagang.

Para pengunjuk rasa berulangkali menerobos piintu gerbang Balai Kota Ambon namun bisa dihalau oleh Satpol PP.

Link Banner

Unjuk rasa saat PSBB Ambon ini tak menerapkan aturan jaga jarak untuk mencagah penularan virus corona (Covid-19). Selain itu, para mahasiswa dan pedagang maupun Satpol PP terlihat tak mengenakan masker.

Salah satu peserta aksi, Isno Ibrahim meminta wali kota Ambon segera menghentikan penerapan PSBB lantaran angka kasus positif Covid-19 di wilayah Ambon tak menurun.

Isno mengklaim selama PSBB angka terinfeksi positif virus corona semakin bertambah mencapai 521 orang.

“Kami tidak melihat kemajuan sama sekali selama PSBB malahan bertambah, bagaimana tidak bertambah petugas di sejumlah pos check point main-main dan selfie, bahkan pos ditinggal kosong,” kata Isno.

Baca Juga  Bmkg: Gempa Bumi M 4.6 Di Jailolo

Pedagang pasar mendukung kebijakan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Namun, mereka meminta Pemkot Ambon membuat peraturan yang adil bagi pedagang pasar dan pertokoan.

Aksi unjuk rasa pedagang berlanjut di Gedung DPRD Kota Ambon setelah tuntutan mereka tidak direspon Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy.

Aksi Berlanjut ke Gedung DPRD Kota

Setelah tak ditemui oleh satupun pejabat di Lingkup Pemkot Ambon, para peserta aksi melanjutkan unjuk rasa ke Kantor DPRD Kota Ambon.

Di Bailoe Rakyat Belakang Soya, puluhan pedagang dan mahasiswa mengajukan protes terhadap Perwali Nomor 18 tahun 2020, tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Mereka menolak untuk PSBB diperpanjang.

Walaupun diguyur hujan, puluhan mahasiswa dan pedagang ini tetap bertahan dan meminta kepada DPRD sebagai wakil rakyat, untuk melakukan evaluasi terhadap penerapan PSBB.

“Kami meminta DPRD kota untuk melihat hal ini, karena jika PSBB diperpanjang, masyarakat akan semakin susah,” tandas Ishak Rumakat dalam orasinya.

Ia menegaskan, HMI tetap berpegang pada tuntutan yang disampaikan kepada pemkot untuk segera mencabut Perwali Nomor 18 tentang PSBB dan segera mengusut tuntas kasus pelayanan terhadap pasien HK yang meninggal karena dinilai penanganannya tidak sesuai dengan protokol kesehatan.

Baca Juga  Laporkan Perkembangan Desa Kerukunan, FKUB Halbar Temui Kakanwil Kemenag Malut

“Kami ingin bantu rakyat, bapak dewan sebagai wakil rakyat juga harus bantu apa yang menjadi keluhan rakyat,” tandasnya.

Ditegaskan, jika nanti pemkot ngotot untuk memperpanjang PSBB, maka tidak ada jalan lain, pemkot harus berikan jaminan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak dibuat susah.

“Ini masalah kemanusiaan. DPRD harus melihat hal ini, karena dewan juga dipilih oleh rakyat, maka harus berjuang untuk kepentingan rakyat,” tandasnya.

Setelah beberapa menit kemudian puluhan mahasiswa dan pedagang ini diterima oleh Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Ambon Johny Wattimena. Wakil Ketua I DPRD Gerald Mailoa, Wakil Ketua II DPRD Rustam Latupono, Ketua Komisi II Jefri Taihuttu, serta anggota Komisi I  Jeli Toisuta dan anggota Komisi III  Gunawan Mochtar.

Di hadapan para wakil rakyat, perwakilan pendemo Ishak Rumakat membacakan 5 butir tuntutan mereka yakni Pertama, meminta  serta mendesak DPRD Kota Ambon untuk segera memanggil dan mengevaluasi pemkot dan tim gugus karena dinilai melakukan pembodohan secara terang-terangan kepada masyarakat.

Dua, meminta kepada DPRD Kota Ambon untuk melakukan investigasi kepada pasien yang meninggal di RSUD Haulussy dengan inisial HK pada Jumat (26/6) yang divonis Covid-19 agar tidak menjadi polemik di kalangan masyarakat dan terutama kepada keluarga pihak keluarga almarhum.

Baca Juga  Satgas BKO Yonif 136/TS Pos Lokki Ambil Bagian Dalam Pelayanan Kesehatan Di Tanahgoyang

Tiga, meminta kepada DPRD Kota Ambon untuk memanggil dan memberi sanksi kepada tenaga medis yang melayani pasien Covid-19 yang bekerja tidak sesuai SOP. Empat, meminta kepada DPRD Kota untuk mendesak Walikota Ambon untuk transparan, terkait anggaran Covid-19 yang terpakai di masa pandemi dari mulai penerapan PKM hingga PSBB secara terbuka dan terperinci kepada masyarakat.

Kelima, kepada DPRD Kota Ambon agar mendesak pemkot untuk segera mencabut Perwali Nomor 18 Tahun 2020, tentang PSBB yang dinilai bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2011, tentang Peraturan Perundang-Undangan yang tidak memenuhi hak dan kewajiban serta pemenuhan hak masyarakat.

Di depan mahasiswa dan pedagang, Wattimena berjanji akan menyampaikan tuntutan HMI dan pedagang ke Pemkot Ambon untuk menindak lanjutinya.

Usai mendengar penjelasan Ketua Pansus Covid-19 DPRD, para demonstran kemudian menyerahkan tuntutan mereka, setelah itu mereka membubarkan diri meninggalkan Baileo Rakyat Belakang Soya dengan tertib dan aman. (red/rtm/liehu)