Majelis KAHMI Kepulauan Sula Kecam Perlakuan China Terhadap Muslim Uighur

oleh -60 views
Link Banner

Porostimur.com | Sanana: Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kepulauan Sula mengecam tindakan penganiayaan yang dilakukan pemerintah China terhadap Muslim di Uyghur Provinsi Xinjiang. Selain penganiayaan, sebanyak satu juta muslim ditahan tanpa proses pengadilan.

“Kami mengutuk dengan keras perlakuan pemerintah China kepada Muslim Uyghur.

Ini merupakan kejahatan kemanusiaan,“ ucap Sahrul Takim, Wakil Sekretaris KAHMI Kepulauan Sula. Sahrul Takim, S.Pd.I., M.Pd.I kepada porostimur.com, Sabtu (21/12/2019).

Muslim Uyghur menjadi sasaran kekerasan karena dinilai berpotensi melakukan pemberontakan kepada pemerintah. Akibatnya, hak kewarganegaraan, ibadah dibatasi.

“Ini adalah tindakan diskriminatif dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Menolak stigmatisasi terorisme dan radikalisme yang disematkan pemerintah China kepada Muslim Uyghur, hanya karena mereka menjalankan tuntunan Ibadah sesuai dengan ajaran Islam,“ tambahnya.

Baca Juga  Pengurus DWP Kanwil Kemenag Malut Periode 2019/2024 Resmi Dilantik

Olehnya itu kami Mendesak Pemerintah Republik Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia agar mengambil sikap tegas dan langkah konkrit untuk menghentikan tragedi kemanusiaan melalui ASEAN, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan lembaga-lembaga internasional.

Berikut pernyataan mengenai Uyghur:

  1. Mengecam keras penindasan sistematis terhadap Muslim Uyghur di Xinjiang Cina karena bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (HAM PBB).
  2. Mendesak Pemerintah Cina untuk menghentikan perbuatan keji yang tidak berperikemanusiaan ini, agar tidak menyulut kemarahan umat dan dunia Islam secara lebih besar dan luas.
  3. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia agar mengambil sikap tegas dan langkah konkrit untuk menghentikan tragedi kemanusiaan melalui ASEAN, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan lembaga-lembaga internasional lainnya, apalagi Pemerintah Cina mempunyai kepentingan besar secara ekonomi di negeri ini.
  4. Meminta negara-negara Islam anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk berperan aktif menyelesaikan penderitaan Muslim Uyghur.
  5. Mendukung semua usulan yang mendesak PBB mengirim tim monitor untuk menginvestigasi dan menindaklanjuti laporan Lembaga Advokasi HAM Human Rights Watch tentang tindakan diskriminatif dan pelanggaran HAM terhadap Mulism Uyghur.
Baca Juga  Ditreskrimsus Polda Maluku tahap II tersangka dan BB ke Kejati Maluku

Banyak para tahanan yang dipenjara untuk waktu yang tak ditentukan dan tanpa dakwaan. Ironisnya, penahanan tersebut tidak sedikit yang berujung pada penyiksaan, kelaparan, dan kematian.

Melihat kenyataan seperti ini seharusnya pemerintah Indonesia bersuara. Tidak diam seperti sekarang. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia punya tanggung jawab moral lebih atas nasib jutaan muslim Uighur. Sebab jika tidak, ini bisa menjadi bencana kemanusiaan yang lebih besar. (ifo)