Malra Jadi Target Pemerintah Pusat Sebagai Kampung Rumput Laut

oleh -45 views
Link Banner

Porostimur.com | Langgur: Pemerintah Pusat telah menetapkan Kabupaten Maluku Tenggara sebagai seaweed village atau kampung rumput laut.

Pernyataan ini disampaikan Deputi Tenaga Ahli Dan Sumber Daya Kemaritiman, Kemenko Maritim Infestasi, Dr. Safri Burhanudin, DEA, kepada awak media usai rapat koordinasi dengan Bupati Malra M. Thaher Hanubun bersama jajarannya, Senin (23/8/2021).

Burhanudin menegaskan setelah ditunjuk jadi kampung rumput laut, maka pengelolaanya harus secara integrasi dari hulu sampai ke hilir, termasuk perawatan, pemeliharaan serta pemasarannya.

“Untuk itu kehadiran dirinya bersama tim yang beranggotakan 7 orang ini, akan melakukan survei lokasi mana saja yang akan dijadikan tempat pengelolaan rumput laut, tergantung pemerintah daerah termasuk kesiapan lokasi dan masyarakatnya,” kata Burhanudin.

“Sejujurnya, selaku Deputi Kementrian Kemaritiman sangat mengapresiasi tim percepatan Maluku Tenggara di mana sebelum kami melakukan survei, ternyata tim percepatan Pemda Malra sudah mendahului sejak enam bulan lalu sehingga semua ini akan dikawinkan saja semua upaya ini,” imbuhnya.

Baca Juga  Hanubun: Sriwijaya Air Rute Langgur-Ambon Buka Peluang Sektor Potensial

Burhanudin menjelaskan, penempatan kampung rumput laut di Indonesia hanya ada dua daerah saja, yakni Kabupaten Maluku Tenggara dan Nusa Tenggara Timur yang mana seluruh pembiyayaanya tidak bersumber pada APBD melainkan pinjaman luar negeri serta investasi dari pihak swasta.

Dirinya mengakui, untuk budidaya rumput laut di seluruh wilayah Indonesia memang ada, akan tetapi khusus Kabupaten Mulutku Tenggara ini dilakukan secara terintegrasi, artinya sistim pengelolaanya dari petani langsung ke pabrik agar harganya bisa terjangkau, bukan lagi lewat pengumpul yang suka memainkan harga semaunya.

Untuk itu kata Burhanudin, pabriknya akan di berlokasi di Kabupaten Malra, sehingga saat investor masuk langsung, sehingga mempermudah akses dan petani rumput laut.

Baca Juga  Senin, Menko Marves Dijadwalkan Tinjau Pengembangan SKPT di Maluku Utara

“Semua itu tentu harus didorong oleh sumber daya manusianya, yang dikhawatirkan ketika pemerintah mendorong usaha budidaya untuk diperbesar sementara SDMnya tidak memadai”, tukasnya.

Burhanudin menambahkan, target program ini sudah berjalan namun untuk anggaran, menunggu tahun depan, karena sementara diusulkan ke Bapennas.

“Program budidaya ini tentunya membutuhkan biaya yang bukan sediki, menanggapi hal ini kata Burhanudin, total anggaran yang akan di gunakan oleh kedua daerah yang di jadikan kampung rumput laut oleh pemerintah pusat sebesar tiga puluh $30 atau setara dengan Rp30 milyar sekian, dan di akuinya ini satu sumber dari pemerintah, belum yang bersumber dari para investor yang di perkirakan mencapai Rp500 milyar kalau di rupiahkan,” tegasnya. (saad)

No More Posts Available.

No more pages to load.