Maluku Utara Butuh UU Provinsi Kepulauan untuk Maju

oleh -133 views
Link Banner

@Porostimur.com | Sula : Belum kunjung disahkan menjadi undang-undang (UU) sejak dijadikan sebagai prolegnas 2017, mendapat perhatian Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari PKPI, Safruddin Umahuk, ST.

Menurut lelaki yang akrab disapa Abang Dino ini, Undang-Undang tersebut penting untuk provinsi Maluku Utara yang secara geografis merupakan wilayah kepulauan demi pemerataan pembangunan.

Kehadiran UU Provinsi Kepulauan diharapkan mampu mengisi kekosongan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dinilai belum memenuhi asas kepastian hukum untuk pengelolaan wilayah laut dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kepulauan.

Secara jumlah terdapat delapan provinsi di Indonesia yang dikategorikan provinsi kepulauan dan secara pembangunan belum merata hingga kini.

Link Banner

Calon DPRD Maluku Utara Dapil V ini, menganggap kehadiran payung hukum dalam pengelolaan provinsi kepulauan sangat penting karena sebagian besar pulau-pulau merupakan daerah kawasan tertinggal dan banyak yang tidak berpenghuni, serta keterbatasan pelayanan administrasi pemerintahan, pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya, sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi, termasuk transportasi laut yang menghubungkan antarpulau kecil dan pulau besarnya.

Baca Juga  Satu Bulan Pansus Covid-19 DPRD Malut Kasi Rata Rp3 Miliar

Menurut Dino, Undang-Undang Provinsi Kepulauan sangat penting untuk pemerataan pembangunan Maluku Utara, satu di antara delapan provinsi di Indonesia yang berkarakteristik kepulauan.

“Maluku Utara itu sangat luas. Mulai dari Tanjung Sopi sampai Lifmatola itu terdiri dari ratusan pulau yanh dikelilingi lautan. Jika pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) dengan pendekatan luas daratan tentu sulit untuk menyelesaikan banyak ketertingalan daerah kepulauan,” ujar akademisi UMMU dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (26/03) di Sanana

Budayawan Maluku Utara tersebut menambahkan, UU Provinsi Kepulauan hadir sebagai aspirasi daerah Kepualauan yang punya tantangan tersendiri dalam pembangunan. Serta menuntut keadilan sistem pembagian Dana Alokasi Umum tidak diseragamkan melalaui luas daratan semata.

Baca Juga  Polres Buru Gelar Acara Pisah Sambut Kapolres

Penguatan provinsi kepulauan, terutama dari sektor perekonomian akan memperkuat pertahanan dan keamanan.

Pembagian kewenangan yang proporsional kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota diyakini akan mempercepat pertumbuhan perekonomian dan pembangunan.

“Motivasi besar saya untuk maju di DPRD Provinsi Maluku Utara pada Pemilu kali ini dilandasi aspirasi masyarakat yamg menginginkan percepatan pengesahan UU Provinsi Kepulauan yang mandek sejak 2017. saya kira hal tersebut harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah dan DPRD ke depan,” tutup mantan staf ahli BAPPENAS tersebut. (red)