NEGERI MARITIM DI TITIK NOL (Interupsi terhadap Strategi Pembangunan Maluku Utara)

oleh -113 views
Link Banner

Oleh: A. Malik Ibrahim, Politisi Partai Nasdem

“Barang siapa yang menguasai laut, ia akan menguasai dunia” (Alfred Thayer Mahan, Sejarawan, 1840-1914)

Sepintas, setelah membaca buku Menggugat Negara Maritim: Konflik Kebijakan di
Wilayah Perbatasan yang ditulis oleh Dr. Muhlis Hafel, membawa saya pada sebuah imajinasi dalam memahami realitas pembangunan kepulauan dan kelautan.

Belum banyak karya tulis yang menempatkan variasi pendekatan sebagai titik tumpu dan titik acu yang melandasi perencanaan pembangunan wilayah pulau di mana persinggungan antara sumberdaya yang terbatas, negara yang dominan, eksotisme landscape alam, tekanan investasi, dan aspirasi masyarakat berjumpa dan saling tumpang tindih di arena kebijakan.

Link Banner

Sebagai kawasan yang berada dijalur Sutera Maritim (Maritime Silk Road), Maluku Utara
sepertinya belum mampu mentransformasikan perannya sebagai pusat pertumbuhan di kawasan Timur Indonesia.

Salah satu masalah pokok yang dihadapi Provinsi Maluku Utara adalah keterpencilan wilayah. Bagaimana pembangunan wilayah ini dapat dikonsepsikan dalam prespektif dan konteks penerapan pola tata ruang yang sesuai dengan karakteristik alur laut kepulauan.

Lebih jauh lagi selama ini dalam strategi pengembangan kawasan, konsep serta pendekatan yang dipakai tidak mempunyai kemampuan adaptif dan keterkaitan dengan unsur-unsur strategis yang berlaku di suatu wilayah. Karena itu semakin terasa tuntutan teehadap konsep pembangunan yang berakar pada kebutuhan nyata masyarakat (Firman, 1989).

Ironisnya sebagai wilayah yang didominasi oleh laut atau bangsa bahari Maluku Utara hanya menjadi cerita indah yang turun temurun dan tersimpan cukup rapih dalam lembaran buku sejarah.

Pertanyaanya, apakah kekayaan laut tersebut mampu didayagunakan sebagai modal pembangunan untuk mencapai kemajuan ekonomi daerah yang berujung pada kesejahteraan seluruh masyarakat ?

Baca Juga  Biasa Dilakukan di Salon, Perawatan Ini Ternyata Bisa Kamu Lakukan di Rumah!

Orientasi pembangunan selama Indonesia Merdeka juga terfokus pada pembangunan
berbasis daratan. Selain payung hukum yang tidak memadai, hal itu tergambar dari aspek
kelembagaan dan politik anggaran yang mengabaikan pembangunan di sektor kelautan perikanan.

Kelembagaan yang lemah dan politik anggaran yang tidak memadai menyebabkan pembangunan sektor maritim terbengkalai.
Kelemahan politik hukum dan kebijakan pemerintahan terhadap pembangunan laut
berbasis maritime policy menjadikan pembanguna sosial ekonomi bangsa Indonesia jauh dari maksimal. Kekayaan sumberdaya laut yang berlimpah belum mampu memberikan dampak positif yang besar kemajuan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat.

Gambaran paradoks ini sejalan dengan pandangan berbagai kalangan bahwa pengelolaan sektor kelautan kita memang tidak pernah digarap serius akibat visi pembangunan berorientasi daratan. Payung hukum lemah dan politik ekonomi negara tidak melihat laut sebagai kekayaan dan kebanggaan negara bangsa.

Ironinya, terlihat sangat nyata pada potret sebagian besar nelayan Maluku Utara yang
masih bergelut dengan kemiskinan permanen. Padahal terus mengalami peningkatan sejalan
dengan penerapan teknologi tepat guna dan pasar yang semakin terbuka. Daya saing domestik lemah menyebabkan kegiatan pengangkutan (transportasi laut) maupun eksploitasi sumberdaya mineral di wilayah perairan nasional masih lebih banyak dilakukan pihak asing. Kekalahan dalam kompetisi ekonomi berbasis maritim juga terjadi di sektor industri dan jasa kelautan dimulai dari hulu (upstream) maupun hilir (downstream).

Implikasi Teoritis
Dengan merujuk pada halaman 248, tentang aspek maritim dalam sejarah sudah tentu kita
teringat kepada teori Mahan.

Alfred Thayer Mahan, seorang perwira AL Amerika Serikat, mengeluarkan bukunya “The Influence of Sea Power upon History” (diterjemahkan menjadi Teori Mahan dan Sejarah Kepulauan Indonesia. Jakarta: Bharatara, 1974), tentang peranan kelautan
dalam sejarah di tahun 1890. Teori memang tidak asing lagi bagi kaum intelektual menjelang jatuhnya Hindia Belanda. Dr. van Leur dan Dr. F.R.J. Verhoeven pernah membahasnya dalam majalah Koloniale Tijdschrift.

Baca Juga  Lion Air Group Tambah Layanan Rapid Test di Ambon

Maksud kedua sejarawan Belanda itu adalah mengingatkan Pemerintah Hindia Belanda
yang berciri kepulauan itu. Namun dapukan teori Mahan lebih banyak dikenal oleh para politisi yang beraliran ekspansionis. Ekspansi teritorial Amerika Serikat di Pasifik dan peranan negara itu di samudera tersebut selama beberapa dasawarsa sesudahnya, banyak sekali dipengaruhi oleh terori Mahan.

Di era globalisasi sendiri, akses laut semakin memiliki peran krusial terhadap ekonomi negara di dunia. Pada era ketika Mahan menulis buku The Influence of Sea Power Upon History,
hampir seluruh negara di Benua Asia masih terjajah atau belum melakukan sistem ekonomi
terbuka.

Konsekuensi dari pembangunan poros maritim adalah tuntutan akan kapasitas Angkatan
Laut untuk mengontrol, mengawasi, dan melindungi keamanan maritim. Keamanan maritim sendiri memiliki pengertian kegiatan sipil maupun militer untuk mengurangi resiko dan melawan kegiatan ilegal dan ancaman dalam ruangan domain maritim dengan cara penegakan hukum dan aturan demi melindungi warga dan kepentingan nasional.

Peningkatan kekuatan Angkatan Laut berguna untuk menegakkan tertib hukum di perairan Indonesia sekaligus memberi perlindungan
terhadap domain maritimnya, begitu juga perlindungan kedaulatan di perbatasan laut Indonesia.

Visi Poros Maritim
Terlepas dari rumusan visi maritim Indonesia ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan diantaranya Pertama, negara perlu mempunyai kebijakan kelautan yang jelas dan bervisi ke depan karena menyangkut geopolitik bangsa dan dengan demikian berwawasan global
dan menyangkut pula kebijakan-kebijakan dasar tentang pengelolaan sumberdaya alam disamping sumbedaya ekonomi pada umumnya.

Baca Juga  Australia Bilang Kemampuan Indonesia Tangani Virus Corona di Bawah Standar

Kedua, di wilayah perbatasan Maluku Utara terus terjadi prektek keterlibatan pihak asing dalam pencurian ikan (ilegal fishing), yang disenyilir merupakan bagian dari praktek ektraktif komprador Jakarta (pemerintah pusat). Ketiga, banyaknya undang-undang dan regulasi jika dipelajari adalah bagian dari dominansi pemerintah pusat yang memberi
ruang bagi maraknya pencurian ikan. Keempat, Maluku Utara adalah bagian dari subordinasi area bancakan para pemodal asing dengan praktek-praktek ekstraktif. Kelima, proses perencanaan dan perumusan kebijakan daerah masih bersifat kontinental dan mengabaikan aspek laut dan pulau.

Keenam, akibat tidak adanya inovasi dari pemerintah daerah dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan kelautan banyak muncul praktek-praktek pembanguan yang tidak berkembang secara inklusif, merusak lingkungan dan hanya menjadi pertumbuhan semu atau ekonomi gelembung pembangunan yang tidak berkelanjutan (unsuitanaible development).

Akibatnya daya saing daerah kita menjadi lemah dan hanya menjadi kawasan pinggiran untuk selalu di eksploitasi dengan tujuan jangka pendek.

Penutup
Buku yang ditulis Dr. Muhlis Hafel ini bagi saya, paling tidak telah memberi kita gambaran tentang negara, bangsa, dan daerah yang harus bersinergi dalam rangka membangun sinergitas pembangunan problem krusial yang kita hadapi dibidang perencaan wilayah adalah bahwa laut dan segala isinya belum jadi mainstream dalam pembangunan Indonesia.

Ketidakmampuan pemerintah untuk menjaga wilayah keamanan laut selalu menjadi alasan bagi pihak asing untuk mengintervensi perairan di wilayah perbatasan. (*)