Malut Tak Punya Keunggulan

oleh -169 views
Link Banner

Oleh: A. Malik Ibrahim, Politisi Partai NasDem

Dari analisis struktur wilayah Maluku Utara secara spasial daerah kepulauan ini mengalami stagnasi pertumbuhan.

“Bahkan sistem kawasan laut pulau juga tidak terintegrasi. Inilah yang disebut ketimpangan spasial. Akibat dari rendahnya aksesibilitas antarawilayah dan antarpulau.

Pemerintah Daerah pun tak pernah melihat ke laut; lebih condong berkutat pada konsep kontinental. Laut Maluku Utara luas, tapi Ironisnya nelayan tidak memiliki akses pada kekayaan sumber daya laut.

Why; mengapa?
Karena kebijakan Pemerintah Daerah yang tidak visioner dan tidak memahami karakteristik wilayah kepulauan.

Belum pernah ada suatu platform kebijakan Pemerintah Daerah Maluku Utara mendesain dinamika kebijakan publik yang memadukan laut, pulau dan kepulauan.

Baca Juga  Tingkatkan Kompetensi Guru di Tengah Pandemi Covid-19, MTs Miftahul Khair Namlea Selenggarakan MGMP

Padahal secara ekonomis pulau-pulau ini merupakan kawasan potensial yang dapat dikembangkan sebagai penyangga ekonomi kawasan.

Pemerintah Daerah banyak terlalu banyak membuat kebijakan sebagai bagian selera oligarki kekuasaan pemerintah pusat.

Ini era otonomi, tapi mirisnya banyak kebijakan yang tidak berorientasi ke laut. Akibatnya banyak aspirasi publik terabaikan karena yang dibuat adalah kebijakan penguasa.

Sekedar exercise, mari kita bedah semua RPJMD Provinsi maupun Kabupaten/Kota, tidak ada option tentang kebijakan biodiversitas perairan, aspek kesejahteraan teritori bahkan laut sebagai sumber daya yang renewable; terbarukan hingga nasib nelayan?

Pemda kita terjebak oleh halusinasi hiruk-pikuk politik domestik yang membuat mereka tidak fokus dan mengabaikan perencanaan kawasan laut pulau.

Baca Juga  Bupati Usman Sidik Diamanatkan Jadi Korwil Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Se-Indonesia

Birokrasinya lamban, tidak adaptif terhadap isu-isu strategis global. Ketika birokrasi gagal membuat kebijakan yang sesuai dengan karakteristik daerah, maka sudah tentu kita gagal merencana masa depan daerah.

Akibatnya Maluku Utara menjadi daerah yang tidak unggul. Karena kebijakan yang dibuat selama ini sama sekali tidak relevan dengan tuntutan aspirasi publik, apalagi sekedar menjadi bagian kebijakan penguasa.

Bagi saya kondisi ini bakal berlarut-larut, kalau kita tidak dapat membenahi platform perencanaan kita yang berorientasi ke laut.

Lucu kita selalu bicara daerah maritim, tapi banyak pulau-pulau kecil kita terabaikan dan terpinggirkan dari kebijakan nasional. (*)