Masa Reses, Anggota Komisi V FPKS Terima Usulan dari Pemkab Maluku Tenggara

oleh -33 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Syahrul Aidi menerima kedatangan Bupati Maluku Tenggara Muhamad Taher Hanubun, di kediamannya di Jakarta.

Kunjungan tersebut dalam rangka menyampaikan usulan pembangunan dan peningkatan jalan di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara kepada Anggota Komisi V DPR RI tersebut.

Bupati Taher bersilaturahmi dengan Syahrul Aidi dalam rangka mohon dukungan atas perjuangan peningkatan dan pembangunan dua ruas jalan di Maluku Tenggara yang kurang terperhatikan selama ini.

Dua ruas jalan tersebut adalah ruas jalan Elat-simpang Ngurdu-Fako-Holat-Ohoiraut sejauh 71,02 kilometer. Ruas ini merupakan ruas jalan provinsi yang diusulkan menjadi ruas jalan nasional.

Dan ruas jalan simpang Ngurdu-Bombay-Ad-Ohoiraut sejauh 59,70 kilometer. yang merupakan ruas jalan kabupaten diusulkan menjadi ruas jalan nasional. Total yang diusulkan 130,72 kilometer.

Baca Juga  Berlatih Setahun, Ade Mampu Mainkan Ukulele Sambil Bernyanyi

Usulan dua ruas jalan tersebut dalam rangka memperkuat pembangunan jalan trans pulau Kei Besar yang diusulkan masuk dalam major project RPJMN 2020-2024 yang sesuai dengan Perpres nomor 18 tahun 2020.

Syahrul Aidi menyambut baik kedatangan Bupati Maluku Tenggara tersebut. Walaupun di hari libur dan masa pendemi, namun itu tidak menghalangi niatnya untuk membantu daerah.

“Alhamdulillah pagi tadi saya telah menerima kedatangan Bupati Maluku Tenggara di kediaman. Bupati Taher bermaksud minta bantu dukungan atas pembangunan dan peningkatan dua ruas jalan yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Selaku anggota Komisi V saya akan mengkaji hal ini. Jika memang diperlukan dan mendesak maka akan kita sampaikan di Komisi V nantinya” kata Syahrul AidiAidi seperti dilansir dari fraksi.pks.id, Ahad (25/10/2020).

Baca Juga  BMKG: Gempa Maluku Tenggara Barat Berkekuatan Magnitudo 5,1

Saat ditanya Maluku Tenggara bukanlah Dapil dia, Syahrul menyampaikan jika sudah di DPR RI, maka yang harus diperjuangkan adalah kepentingan semua wilayah di Indonesia. Bagaimana caranya dengan anggaran yang ada, semua daerah mendapatkan porsi yang ideal.

“Tidak mesti kita berbicara Dapil terus, walau memang Dapil adalah prioritas. Namun terpenting adalah kita di Komisi V mengatur anggaran agar masing-masing daerah mendapatkan angka yang ideal. Agar pembangunan itu selaras dan seimbang.” tutup Syahrul Aidi. (red)