Masalah SMAN 29 Halsel Tak Kunjung Selesai

oleh -45 views
Link Banner

Porostimur.com | Labuha: Permasalah yang terjadi di SMAN 29 Halmahera Selatan take kunjung selesai.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai saat ini hilang tanpa jejak untuk mengatasi masalah.

Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Laromabati (IPMAL) M. Taufan Yamin, Kamis (11/12/2019) mengatakan, janji yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di hadapan mahasiswa beserta alumni SMA-N 29 Kayoa Utara Halsel pada hari Senin (11/11) pekan lalu di ruang rapat kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa akan secepatnya menyelesaikan polemik yang terjadi di sekolah usai melaksanakan aksi selamatkan pendidkan. Namun sampai saat ini tidak ada progres penyelesaian.

Walaupun sudah ada langkah yang diambil oleh Dikjar dalam membentuk tim investigasi di sekolah. Ia menuturkan bahwa sampai saat ini belum ada kepastian dalam bentuk kebijakan dan putusan yang diambil dari masalah pengangkatan kepala sekolah baru dengan rekam jejak dinilai bermasalah sehingga siswa, guru, mahasiswa dan alumni melakukan pemboikotan (pemalangan) Sekolah hingga mengakibatkan libur sekolah.

Dikatakan, sebagai seorang alumni yang mengingkan masa depan generasi SMA-N 29 Halsel agar lebih baik, sudah tentunya tetap berkomitmen menunggu keputusan kepala dinas untuk menyikapi masalah ini. Hal ini dikarenakan pihaknya butuh siapapun yang diangkat sebagai kepala sekolah asalkan jangan memiliki rekam jejak bermasalah.

Baca Juga  Ketum JMSI Sarankan Jokowi Kawal Pemberian Nama Laut Natuna Utara di IHO

Ia juga menegaskan, apabila Kadikbud tidak mampuh mengindahkan tuntuan yang sudah di janjikan sebelumnya maka, pihaknya akan mengkonsoludasi seluruh mahasiswa Halmahera selatan terkhusunya kayoa utara datang kembali dan melakukan pemboikotan.

“Kadikbud jangan mencoba-coba mendiami masalah ini, jika tidak, akan berimbas pada siswa yang sebentar lagi menghadapi ujian. Kami juga akan selalu mengawal dan mengikuti perkembangan sekolah yang katanya akan di normalisaikan,” Ucapnya.

Dijelaskan dia, Kadikbud Provinsi ini hanyalah pelaksana tugas (PLT) bukan seenaknya saja mengangkan dan memberhentikan, karena itu adalah kebijakan gubernur bukan Dikbud. Bahkan dari pengangkatan tersebut tidak sepengetahuan BKD Provinsi Maluku Utara.

Pengangkatan dan Pemberhentian kepala sekolah merupakan wewenang PPK dalam hal ini Gubernur berdasarkan Permendikbud no 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah yang tertuang pada pasal 10 dan 19.

Baca Juga  Buntut Ketum PG, Tinggapy Akui Keretakan Dengan Umasugi

Selain itu, pihaknya juga berharap Kadikbud jangan jadikan sekolah SMA-N 29 sebaga instrumen politik meraup keuntungan kelompok. Sehingga sistem penerapannya pendidikan jangan adanya tendensi apapun, bagaimana berbicara soal mutu pendidikan dan angka prestasi kalau masalah pendidikan tidak kunjung tuntas.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Jafar Hamisi Saat di konfrimasi media ini tidak menjawab atau berada di luar jangkauan. (adhy)