Masih verifikasi dokumen pasangan jalur independen, KPU didemo LSM MDW

oleh -41 views
Link Banner

@Porostimur.com | Ambon :Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Mollucas Devolitmen Watch (Lembaga Pemantau Pembangunan Maluku), menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor KPU maluku, Rabu (24/1), sekitar pukul 10.40 WIT.

MDW ini meminta agar proses Demokrasi yang ideal dalam mencari dan menyeleksi pemimpin yang terbaik dan dapat menciptkan pembangunan yang berkeadilan dan berkemakmuran, serta bertujuan untuk mengawal dan mengontrol jalannya pentahapan demokrasi oleh pihak penyelenggara Pilkada.

Mengambil inisiatif selaku koordinator lapangan (korlap), Collin Leppuy,S,Sos, yang membawahi massa aksi sekira 30 orang.

Selain menggunakan megaphone sebagai pengeras suara, massa juga membawa pamflet yang bertuliskan KPU Maluku harus Transparan, KPU Harus Jujur, KPU Berintegritas, Kejujuran melahirkan pemimpin beramanat, hindari main mata, DPRD Harus tegas, Panwas meningkatkan pengawasan agar pemilu beribawa, KPU Maluku jangan masuk angin, Maluku butuh pemimpin yang jujur dan KPU Harus jujur.

Link Banner

Sementara orator silih berganti dalam unjuk rasa ini Kristian Sea,S.Pd, Collin Leppuy,S.Sos, Jondri Rodrigues, Sadam Wamir, Jacky Septory, Yunus Jabumona dan Eddy Sopaheluwakan.

Baca Juga  Nyinyirin Anies Terus, Ade Armando Disemprot Netizen

Sekitar pukul 11.40 WIT, perwakilan massa aksi sebanyak 4 orang diundang masuk dan langsung melakukan pertemuan dengan Ketua KPU Prov Maluku, S. R. Kubangun,SH.

Saat bertatap muka dengan pengunjuk rasa inilah Kristian Sea,S.Pd meminta agar Agar KPU melakukan perhitungan dan melakukan pengesahan terhadap administrasi Bakal Calon Gubernur Maluku secara adil dan terbuka, secara khusus pada Bakal Colon Gubernur yang mendaftarkan diri secara Indpenden.

Ia pun meminta agar KPU Maluku tetap melakukan pengawasan terhadap proses atau tahapan-tahapan selanjutnya.

Menanggapi aspirasi ini, Kubangun menegaskan bahwa KPU Maluku akan tetap melakukan pengawasan terhadap proses atau tahapan-tahapan, sehingga proses ini tetap berjalan dengan baik dan secara terbuka mulai dari proses verifikasi hingga proses yang lainnya.

Baca Juga  Bupati Buru: Pancasila Jati Diri Bangsa

Begitupun KPU Maluku bakalan turun langsung ke setiap PPK maupun PPS untuk melakukan pengawasan serta membangun jalur penghubung yang baik sehingga proses ini tetap jujur dan adil.

Usai melakukan pertemuan, perwakilan massa aksi langsung menyerahkan Surat Pernyataan Sikap kepada Kubangun.

Dimana, isi tuntutan antara lain,

1). Mendesak KPUD Maluku untuk mengedepankan independensi dalam melakukan pentahapan pilkada maluku.

2). Mendesak KPUD Maluku untuk memberikan penjelasan secara terperinci terkait dengan KTP yang diperoleh pasangan HEBAT agar kiranya publik tidak menjadi bingung dan bertanya-tanya.

3). Agar tidak terjadi multitafsir dan kecurigaan sebagaimana yang diberitakan di media-media lokal. KPUD Maluku harus mempublikasi tahap pertama rincian per Kabupaten/Kota jumlah dukungan yang dimasukan sebelum melakukan penelitian dan verifikasi, dan publikasi. Tahap kedua adalah hasil perhitungan manual dan penelitian dukungan ganda, keabsahan dokumen, dan lain-lain, publikasi tahap ketiga yaitu hasil verivikasi faktual dan semua tahapan dapat diawasi oleh publik Maluku dan tim setiap pasangan calon.

Baca Juga  Jabat Kajari Kepulauan Sula, HMI titipi Haholongan kasus korupsi

4). Mendesak Bawaslu untuk secara ketat melakukan pengawalan agar proses pentahapan KPU ini menghasilkan output yang baik.

5). Mendesak Komisi A DPRD Provinsi Maluku untuk mengoptimalkan fungsi pengawasannya terhadap jalannya pentahpan di KPUD Maluku.

6). mendesak pihak Kepolisian agar turut mengambil bagian dalam mengawasi proses ini, dan jika ada perbuatan yang didalamnya memiliki unsur-unsur pidana, maka Kepolisian harus mengusut secara tuntas. (katherin)