Masyarakat Sagea-Kiya Menolak Rencana Pengembangan Pemukiman dalam RDTR Kabupaten Halmahera Tengah

oleh -31 views
Link Banner

Porostimur com | Weda: Dokumen presentasi Kementrian ATR/BPN tentang RDTR di Kawasan Industri (KI) Teluk Weda, menjadikan desa Desa Sagea, Desa Kiya, Desa Fritu, dan Desa Waleh, sebagai wilayah penunjang Kawasan Industri. Seluas 3.826,82 Hektar akan dijadikan wilayah pengembangan pemukiman dan pertanian.

Dimana seluas 647,38 hektar direncanakan untuk pengembangan pemukiman berada di Desa Sagea dan Kiya. Dalam peta lampiran, pengembangan pemukiman ini akan dibangun rumah susun untuk tempat tinggal para pekerja industri (IWIP).

Sayangnya pembahasan dan konsultasi publik RDTR dilakukan di Weda dan hanya melibatkan pemda, kepala desa, camat dan ormas.

Sementara masyarakat tidak dilibatkan sama sekali, padahal masyarakatlah yang paling terdampak dari rencana ini. Bahkan, hingga kini pemerintah juga tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Tokoh muda Halmahera Tengah yang juga aktivis lingkungan, Masri Anwar melaui keterangan tertulisnya, Selasa (12/1/2021) mengatakan, seharusnya pemerintah melakukan dialog dengan mengedepankan prinsip HAM sebelum membuat rencana yang akan berdampak besar bagi kehidupan masyarakat.

Baca Juga  Sahroni Hirto: Keretakan Gubernur & Wagub Malut Akibat Monopoli Kebijakan

Mari bilang, lokasi yang direncanakan menjadi kawasan pemukiman masuk dalam areal perkebunan pala masyarakat yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat, serta kawasan mangrove.

“Lokasi tersebut juga berada di antara kawasan Gua Bokimoruru dan Danau Legaelol, dua spot geowisata andalan,” ujarnya.

Masri menjelaskan, selain akan menghancurkan sumber penghidupan masyarakat, mengubah kehidupan kultural masyarakat, rencana ini akan merusak ekosistem penyangga geowisata Gua Bokimoruru dan Danau Legaelol yang dimana saat ini menjadi wisata kebanggaan Halmahera Tengah.

“Maka dari itu masyarakat Sagea-Kiya secara tegas menolak rencana “kota industri” pengembangan pemukiman dalam RDTR Kabupaten Halteng. Kami menilai, RDTR tersebut syarat dengan kepentingan investor (IWIP) dibanding kepentingan masyarakat,” tukas Masri.

Baca Juga  Bupati Malra Janji Percepat Perbaiki Jembatan yang Terputus

“Sebaliknya, kami menuntut pemerintah harus serius dalam mengembangkan kawasan geowisata Bokimoruru yang akan diusulkan menjadi kawasan Geopark Nasional. Artinya, eksositem aliaran sungai, hutan dan karst di wilayah Weda Utara harus dilindungi, dan dibebaskan dari berbagai konsesi Ijin Pertambangan (IUP) yang berada di hulu sangai Sagea,” pungkasnya. (alfian)