Memaknai Kehadiran UU 3/2022, Ibukota Negara Nusantara

oleh -261 views
Link Banner

Oleh: Velix Wanggai, Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas

Semakin menurun dari ketinggian 33.000 kaki dpl, memasuki langit di atas pulau Kalimantan, terlihat hamparan dataran di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, yang indah. Pergerakan kapal yang lalu lalang di seputaran Teluk Balikpapan menandakan roda ekonomi berputar, barang dan jasa bergerak dalam lintasan konektivitas. Tepat pukul 8.31 WITA waktu Balikpapan, 16 Februari 2022, roda pesawat mendarat di Bandar Udara Sepinggan.

Perjalanan rombongan Ketua DPR RI, Puan Maharani, menuju Titik O IKN Nusantara berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dengan luas wilayah kurang lebih 6.671 ha terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Adapun beberapa desa yang beririsan dalam area KIPP ini adalah desa yang terletak pada Kecamatan Sepaku, yaitu Desa Pemaluan, Desa Bumi Harapan, dan Desa Bukit Raya.

Ketika di titik O IKN, Ketua DPR RI Puan Maharani, mengungkapkan, “Ini adalah satu titik yang menentukan di mana pusat Istana Presiden beserta seluruh lembaga lain. Tentu saja ini satu kesempatan bagi kita gotong-royong membuktikan bahwa IKN akan bisa dibangun dari awal sesuai kebutuhan”.

Sehari sebelumnya, Selasa, 15 Februari 2022 adalah hari yang bersejarah dalam proses perjalanan Indonesia, yang ditandai dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), setelah proses penandatanganan oleh Presiden RI Joko Widodo.

Selanjutnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pembangunan Ibu Kota Negara yang mengusung “Kota Dunia untuk Semua” menjadi awal peradaban baru bagi Indonesia.

“Dengan nama Nusantara, IKN Republik Indonesia merepresentasikan konsep kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajemukan Indonesia. Realitas kekayaan kemajemukan Indonesia itu menjadi modal sosial untuk memajukan kesejahteraan rakyat, untuk Indonesia maju, tangguh, dan berkelanjutan (www.antaranews.com, 17/2/2022)

IKN, Melanjutkan Kejayaan Peradaban Nusantara

Perjalanan sejarah peradaban bangsa di dunia, ditandai dengan sebuah peristiwa besar yang melatarinya. Di era lampau, kejayaan Nusantara merupakan warisan bagi generasi saat ini untuk melanjutkan kebesaran Nusantara.

Baca Juga  Amerika Minta China dan Hong Kong Bebaskan Jurnalis Stand News

Sementara itu, Nusantara adalah sebuah konsep kesatuan yang mengakomodasi
kekayaan kemajemukan Indonesia. Dengan nama Nusantara, Ibu Kota
Negara Kesatuan Republik Indonesia merepresentasikan realitas tersebut. Realitas kekayaan kemajemukan Indonesia itu menjadi modal sosial untuk
memajukan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, menuju masa depan
Indonesia maju, tangguh, dan berkelanjutan.

Kini, Tanah Kalimantan menjadi saksi sejarah dalam perjalanan pembangunan peradaban Indonesia ke depan. Babak baru peradaban bangsa yang ditandai dengan realisasi dari visi Indonesia-sentris melalui perpindahan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kertanegara (Kukar).

Dalam semangat visi besar itu, kehadiran IKN Nusantara memiliki 3 tujuan kunci, baik IKN Nusantara sebagai simbol identitas nasional, sebagai kota berkelanjutan di dunia, dan sebagai penggerak ekonomi Indonesia pada masa depan.

Kehadiran UU IKN semakin menegaskan keberpihakan visi Indonesia-sentris. Sebuah pilihan kebijakan penting dengan ditetapkannya Ibu Kota Nusantara sebagai superhub ekonomi ( economic superhub) sebagai salah satu faktor penting menuju Visi Indonesia 2045.

Demikian pula, didorong strategi tiga kota (lbu Kota Nusantara, Balikpapan, dan Samarinda) serta kerja sama dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur, yang menjadi penggerak perekonomian di Kalimantan Timur, serta menjadi pemicu yang memperkuat rantai nilai domestik di wilayah bagian Timur dan seluruh Indonesia. Bersamaan dengan pendekatan Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara, di desain pula pengembangan 6 klaster ekonomi yang strategis, resilien, dan inovatif di Kalimantan Timur, dan tentu saja, klaster industri lain yang tumbuh.

Mengurai Isi UU 3/2022 IKN

Apa saja kandungan dari UU 3/2022 terkait IKN? Regulasi ini memuat 11 Bab dan 44 Pasal yang memuat:

Bab I Ketentuan Umum, Bab II Pembentukan, Kekhususan, Kedudukan, Cakupan Wilayah dan Rencana Induk, serta BAB III Bentuk, Susunan, Kewenangan dan Urusan Pemerintahan.

Selanjutnya, Bab IV Pembagian Wilayah dan Bab V Penataan Ruang, Pertanahan, dan Pengalihan Hak Atas Tanah, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan Pertahanan dan Keamanan.

Baca Juga  Buka UNBK, Gubernur Maluku Minta Siswa Fokus Kerjaan Soal

Terkait kedutaan asing, diatur dalam Bab VI Pemindahan Kedudukan Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara, Perwakilan Negara Asing, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional.

Demikian pula, diamanatkan dalam Bab VII perihal Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Ibukota Negara Nusantara.

Di bab akhir, memuat Bab VIII Partisipasi Masyarakat, Bab IX Pemantauan dan Peninjauan, maupun Bab X Ketentuan Peralihan, serta Bab XI Ketentuan Penutup.

Demikian pula, dalam bagian Penjelasan, diuraikan apa makna dari kata Nusantara dan apa peran dari Nusantara.

Kata Nusantara telah dikenal luas tidak hanya di Indonesia. Secara semantik historis pemaknaan Nusantara beragam, namun pada umumnya diartikan sebagai lautan di antara pulau dan pulau. Dalam berbagai versi sejarah, Nusantara masuk dalam lingua franca dan menjadi bahasa ikonik yang dikenal dunia sebagai kata ganti kepulauan Indonesia.

Nusantara di dalam Undang-Undang ini dideskripsikan sebagai konseptualisasi atas wilayah geografi Indonesia dengan konstituenta pulau-pulau yang disatukan oleh lautan. Terbesit di dalamnya pengakuan kemajemukan geografis yang disertai kemajemukan budaya.

Sementara itu, Nusantara adalah sebuah konsep kesatuan yang mengakomodasi
kekayaan kemajemukan Indonesia. Dengan nama Nusantara, Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia merepresentasikan realitas tersebut.
Realitas kekayaan kemajemukan Indonesia itu menjadi modal sosial untuk memajukan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, menuju masa depan Indonesia maju, tangguh, dan berkelanjutan.

Mengelola Transisi Perpindahan IKN

Pertanyaan publik muncul kemudian, adalah kapan perpindahan kedudukan dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara.

Jawaban atas soal ini dijelaskan dalam UU No 3/2022, yang menguraikan bahwa kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan
Keputusan Presiden.

Demikian pula, Otorita Ibu Kota Nusantara mulai menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sejak
tanggal penetapan pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara sesuai Keputusan Presiden.

Baca Juga  Dikejar Anjing, Biawak Ini Panjat Pagar Rumah Karena Ketakutan

Demikian pula, pelayanan publik harus terus berjalan di wilayah Ibu Kota Nusantara yang meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 256.142 ha dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 ha.

Hal ini sesuai dengan UU No. 3/2022, menegaskan, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tetap
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di wilayah Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali kewenangan dan perizinan terkait kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, sampai dengan penetapan pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara, sesuai dengan Keputusan Presiden.

Akhirnya, di sebuah kesempatan acara pada 29 Januari 2022, Presiden RI Joko Widodo, menegaskan program IKN bukan sekadar pindah gedung pemerintahan. Pindah ibu kota adalah pindah cara kerja, pindah mindset, dengan berbasis pada ekonomi modern dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif.

Sekali lagi, marilah semua anak bangsa, mendoakan agar berkah dalam perpindahan IKN ke Kalimantan.

“Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak, Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Ibukota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya” (Pidato Presiden RI Joko Widodo di Sidang DPD dan DPR, 16 Agustus 2019).

Mari kita bergandengan tangan dengan perasaan gembira untuk menyambut sebuah babak baru dalam melanjutkan kebesaran peradaban Nusantara.

Matraman, Jakarta, 18 Februari 2022.

No More Posts Available.

No more pages to load.