Membaca Peta Pilkada Kepulauan Sula 2020

Oleh: Dino Umahuk, Sastrawan dan Jurnalis

Tidak mudah merekonstruksi teori politik elektoral modern untuk membaca peta politik di Kepulauan Sula.

Tesis dan pandangan Prof Williem Lidle, guru besar ilmu politik Ohio State University yang dikembangkan murid-muridnya dari Indonesia seperti Eep Saefulah Fatah dan Saeful Mujani yang memilah kategori pemilih dalam dua kelompok besar, yakni pemilih “nasionalis” dan pemilih “muslim” dengan segala varian turunannya yang lebih detail tidak serta merta dapat diaplikasikan di Kepulauan Sula

Dalam perspektif penulis, kategorisasi rumpun pemilih di atas, tidak memadai untuk instrument analisis dalam kerangka membaca trend elektoral peta politik di Kepulauan Sula dalam konteks Pilkada yang akan berlangsung akhir tahun 2020 nanti.

Perluasan perspektif dengan beragam variabel lain seperti tingkat pragmatisme masyakarat, karakteristik struktur sosial, jaringan kepentingan yang bertali-temali secara struktural dan peta kompetitif pasangan calon dengan konfigurasi partai pengusung menjadi hal yang wajib untuk dihitung secara cermat.

Karena itu, tulisan ini tidak dimaksudkan dengan intensi untuk membaca peta elektoral dalam konteks Pilkada Kepulauan Sula tahun 2020 yang hanya dapat dibaca secara update via data survey profesional dan non partisan, melainkan tulisan diniatkan untuk merekonstruksi pengandaian skenario politik untuk membaca kemungkinan yang akan terjadi dalam proyeksi Pilkada Kepulauan Sula tahun 2020.

Skenario pertama, jika diandaikan partai Demokrat, partai pemenang Pemilu Legislatif 2019 di Kepulauan Sula dengan raihan 5 kursi DPRD Kepulauan Sula mengusung incumbent sebagai calon (siapapun calon wakilnya) dengan atau tanpa koalisi, sedangkan partai-partai lain membentuk formasi koalisi lebih dari satu pasangan calon, sudah tentu pasangan incumbent yang diusung partai Demokrat akan lebih mudah memenangkan kontestasi Pilkada Kepulauan Sula 2020.

Mengapa demikian, sebab di tataran para kandidat non, ada problem akut yang acapkali dialami, yakni susah bersatu untuk “head to head” dengan calon petahana.

Pada skenario ini, sudah pasti petahana “diuntungkan” sebab instrument politik yang dimilikinya, juga fragmentasi politik yang membelah satu sama lain di antara sesama kompetitor non petahana, memungkinkan petahana dengan mudah memfokuskan diri untuk “mendowngrade” citranya sebagai calon dalam kacamata politik tunggal.

Skenario kedua, jika partai-partai di luar partai Demokrat (petahana) bersatu untuk membentuk satu barisan koalisi guna mengusung pasangan calon “head to head”, dengan petahana, tentu persaingannya akan berlangsung keras dan ketat.

Tetapi dengan syarat, calon non petahana yang diusung harus melewati proses kalkulasi, seleksi dan penjaringan dengan peringkat bobot ketokohan, basis elektoral yang terpotret dalam update survey dan jaringan sosial yang saling menguatkan satu sama lain.

Artinya, meskipun calon petahana memiliki sejumlah instrument dan organ-organ struktural yang kuat akan tetapi calon non petahana yang dijaring dengan prinsip dan indikator penjaringan politik elektoral modern sebagaimana dipaparkan di atas dalam soliditas koalisi partai pengusung yang kokoh dalam satu tarikan nafas gerakan yang massif dengan branding pilihan isu lokal secara kontekstual, bukan tidak mungkin calon petahana kedodoran menghadapinya, bahkan berpeluang bisa dikalahkan secara terhormat.

Pertanyaan yang masih menggantung di benak publik: bisakah parpol non Demokrat bersatu menjaring pasangan calon yang terukur secara elektoral dengan bobot figur yang kuat “public effect”nya membentuk satu front “head to head” dengan calon petahana?.

Sementara di Kepulauan Sula kini telah bermunculan sekian banyak figur bakal calon yang bahkan kalau dipaksa agar dikerucutkan pun, barangkali hanya bisa menyusut hingga tiga atau empat pasangan calon.

Di atas kertas, menurut ikhtibar saya, peta kubu politik di Kepulauan Sula bisa dipilah menjadi tiga kubu besar, yakni kubu mantan penguasa (AHM dan simpatisannya), kedua kubu petahana dengan segala perangkatnya dan ketiga kubu diluar kubu pertama dan kedua ((ita sebut saja kubu oposisi) dengan semua selnya.

Pertarungannya pun dapat kita baca sebagai kubu lama yang ingin kembali berkuasa, kubu petahana yang ingin mempertahankan kekuasaannya dan kubu oposisi yang ingin merebut kekuasaan.

Apa pun situasinya, politik punya agadium klasik bahwa “Politik adalah seni mengelola kemungkinan”.

Kemungkinan akhir calon petahana menang atau sebaliknya, bisa dikalahkan tergantung “road map”, yakni desain strategi peta jalan dari hulu ke hilir baik dari calon petahana maupun non petahana.

Akhirnya, kepada kawan-kawan politik di Kepulauan Sula, selamat menikmati proses politik Pilkada tahun 2020 dengan semangat fair play, konstruktif dan riang gembira.

Siapa pun pemenangnya nanti adalah bagian dari garis takdir politik mengemban “amanah mulia” sebagaimana diingatkan Al Mawardi dalam kitabnya “Al Ahkam As sulthaniah”, bahwa politik tujuannya adalah menjaga kehidupan agama dan mengelola kehidupan dunia untuk memajukan kesejahteraan umum diatas kepentingan kelompok, golongan dan lain lain (“tasharruful imam ‘ala arroiyah manutun bil maslahah”). Insyaallah. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: