Menanti Militansi Safitri

oleh -147 views
Link Banner

Oleh: Hasan Bahta, Pemuda Buru Selatan

Safitri Malik segera resmi jadi Bupati Buru Selatan setelah dilantik pada 22 Juni mendatang. Artinya fufuheka Ternate itu mulai memimpin rakyat daerah ini dalam lima tahun ke depan. Sebagai bupati perempuan pertama di Provinsi Maluku, Istri Tagop S. Solissa itu tentu akan termotivasi melakukan terobosan baru memacu laju pembangunan daerah. Terobosan apa saja yang akan dilakukan, kita lihat saja nanti?

Sebagai pengingat penulis mengajak menengok kondisi daerah ini 13 tahun silam, akan sangat gampang menemukan alasan mendasar mengapa daerah ini harus dimekarkan menjadi otonom. Aspirasi yang berkembang di masyarakat saat itu didorong oleh keadaan ekonomi dan rentang kendali. Selain itu, wilayah ini memang memiliki potensi daerah, ekonomi, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan, meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Buru, daerah induknya. Buru Selatan dimekarkan melalui undang-undang nomor 32 tahun 2008.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Buku Potensi Buru Selatan menyebutkan Buru Selatan memiliki kekayaan alam yang cukup besar diantaranya adalah potensi perikanan, perkebunan, kehutanan, pertanian, pariwisata, dan pertambangan. Dari sektor perikanan misalnya, selain memiliki potensi ikan laut dalam yang sangat besar, juga memiliki potensi mangrove di wilayah pesisir, namun sayangnya pengelolaan kedua potensi tersebut masih belum maksimal karena keterbatasan peralatan dan biaya. Yang lebih menyedihkan lagi adalah potensi perikanan tersebut lebih banyak dimanfaatkan oleh nelayan dari luar daerah Buru Selatan, sedangkan pemanfaatan oleh nelayan lokal masih rendah.

Pembentukan daerah otonom bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, selain itu juga ditujukan untuk meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah. Diharapkan dengan adanya penyerahan kewenangan tersebut dapat
menjalin hubungan yang lebih dekat antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat disesuaikan dengan aspirasi masyarakat yang ada, di sisi lain masyarakat pun dapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di daerahnya.

Baca Juga  Luncurkan Web Series "Tetanggaku Indolaku" Cara Astra Motor Sulselbartra dan Ambon Bersama Konsumen

Dalam suatu proses pembangunan, akan lebih lengkap bila mempertimbangkan corak kegiatan ekonomi ditinjau secara sektoral dan makro yang meliputi analisa faktor-faktor yang menimbulkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, peran berbagai sektor dalam pembangunan ekonomi daerah, masalah-masalah perekonomian daerah, dan corak strategi dasar maupun kebijakan yang perlu dilaksanakan dalam pembangunan daerah Sukirno (1976:4). Lebih lanjut Sukirno mengemukakan, sesuai dengan corak dari analisa ekonomi regional maka pengertian pembangunan daerah dapat dibedakan ke dalam dua pengertian, (1976 :5) pengertian pertama, pembangunan daerah dimaksudkan untuk menyatakan tentang pembangunan dalam suatu daerah, pengertian yang kedua pembangunan daerah merupakan pembangunan negara ditinjau dari sudut ruang atau wilayah atau yang lebih dikenal dengan istilah pembangunan wilayah.

Dalam hal ini terdapat perbedaan yang sangat prinsipil antara pengertian wilayah dan daerah. Pengertian wilayah yang dianut dan dipahami dalam sistem pemerintahan di Indonesia menunjuk pada area dalam lingkungan suatu negara yang merupakan bagian integral tidak terpisahkan secara administratif dari negara tersebut, karenanya wilayah disebut juga wilayah administratif yang merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah. Sedangkan pengertian daerah adalah kesatuan hukum yang mempunyai batas tertentu dan memiliki wewenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsanya sendiri.

Titi – sapaan akrab Safitri Malik – akan pemimpin wilayah dengan kompleksitas masalah sebagai tantangan sekaligus sebagai ujian integritas dirinya sebagai seorang pemimpin. Karena itu, masyarakat Buru Selatan sangat percaya Safitri akan mampu membawa keluar masyarakat dari sekelumit persoalan yang ada. Persoalan apa saja yang akan dihadapi? Hal yang sangat mendasar dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat adalah ketersediaan infrastruktur sebagai pendukung bagi penyediaan layanan kepada masyarakat dan juga sebagai faktor penggerak bagi sektor lain. Belum memadainya sarana transportasi, listrik, telekomunikasi, irigasi merupakan faktor sangat penting dalam meningkatkan produktivitas sektor produksi dan merupakan salah satu faktor utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang secara berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Buru Selatan. Sebab penguasa memiliki sumber daya kekuasaan, yakni kewenangan dan struktur pemerintahan untuk mengorganisasi berbagai kebijakan.

Baca Juga  AMSO 2019 Siap Menciptakan Generasi Muda Yang Mampu Bersaing

Sumber daya kekuasaan itu semestinya didistribusikan berbasis pada prinsip demokrasi, seperti transparansi, kompetensi, dan penegakkan hukum (Eep Saefullah Fatah : 2014).

Sebagai daerah otonom baru kondisi infrastruktur Buru Selatan masih sangat terbelakang, baik sarana dan prasarana transportasi, listrik, air bersih, maupun fasilitas publik lainnya seperti pelayanan administrasi, kesehatan dan pendidikan. Sampai saat ini ketersediaan jalan yang dapat di akses oleh masyarakat masih terbatas di beberapa kecamatan yang ada di pulau Buru, sedangkan kecamatan Ambalau akses jalan masih sangat minim, begitu pula terhadap pelayanan publik juga masih minim sekali. Keterbatasan akan akses jalan dan pelayanan inilah yang mendorong terjadinya pemekaran wilayah Buru, karena sebelum pemekaran, banyak daerah-daerah di Kabupaten Buru yang belum terhubung dengan jalan darat, akibatnya masyarakat harus menempuh jalan laut.

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang pada hakikatnya membangun manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Kegiatan pembangunan daerah dimaksudkan usaha meratakan dan menyebarluaskan pembangunan untuk menyerasikan, menyeimbangkan, serta memadukan seluruh kegiatan. Pembangunan daerah haruslah dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu. Pencapaian keberhasilan pembangunan daerah harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah serta diperlukan perencanaan pembangunan yang terkoordinasi antar kategori. Perencanaan pembangunan di sini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh tentang potensi-potensi yang dimiliki suatu daerah. Keterbatasan sumber daya di suatu daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya finansial maupun sumber daya lainnya merupakan masalah umum yang dihadapi oleh sebagai besar daerah untuk menggerakkan seluruh sektor sebagai penggerak memacu laju pembangunan, termasuk Buru Selatan.

Memimpin di Era Pandemi

Tantangan baru yang akan dihadapi Safitri adalah harus cepat beradaptasi dalam sistem pemerintahan dan segera mengatasi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Analis Kebijakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Herman N Suparman berpendapat bahwa langkah cepat kepala daerah non-petahana dibutuhkan di tengah krisis ini. Segala perencanaan diharapkan fokus pada pemulihan dampak pandemi sehingga bisa berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah. “Mereka harus belajar pada petahana atau yang tidak lagi maju. Belajar apa yang mereka lakukan, kegagalan apa yang terlihat, dan apa yang berhasil untuk kemudian menjadikan itu titik mulai untuk bekerja” kata Herman (Kompas, 27 Februari 2021).

Baca Juga  GP Ansor Nilai Penyaluran BLT-DD oleh DPMPD Halbar Lambat

Tak hanya itu, persoalan lain yang harus diantisipasi kepala daerah baru adalah perselisihan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebagai pasangan, Safitri dan wakilnya diharapkan solid hingga akhir masa jabatan. Sebab di tengah masa krisis seperti ini solidaritas menjadi fondasi utama. Peneliti Senior Politik LIPI Siti Zuhro mengingatkan, kepala daerah terpilih semestinya menjalankan program dari visi dan misi yang ditawarkan kepada rakyat saat berkampanye. Tahun pertama, kepala daerah baru perlu segera memetakan dan menyelesaikan masalah utama di daerah yang sudah diidentifikasi saat masa kampanye. Dengan demikian, Safitri diharapkan memiliki inovasi dan bisa berpikir di luar kotak dibandingkan bupati sebelumnya. Dan perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak agar yang direncanakan bisa diimplementasikan maksimal sehingga menyejahterakan masyarakat.

Pemimpin harus sadar salus populi suprema lex esto artinya keselamatan rakyat adalah segala-galanya atau hukum tertinggi. Ungkapan Cicero tersebut, menurut pandangan penulis, masih sangat relevan dalam konteks kekinian. Terutama, dalam konteks sikap pemimpin dalam mewujudkan ekspektasi masyarakat. Program kerja yang genuine ditopang oleh sebuah visi besar untuk memecahkan persoalan paling strategis merupakan salah satu cara agar apa yang dilakukan oleh seorang politisi atau pemimpin menjadi ‘abadi’ di memori publik. Semoga ditangan dingin Safitri Malik sebagai Bupati Buru Selatan akan maju dan berkembang melebihi daerah-daerah yang ada di provinsi Maluku, terutama daerah induknya yakni Kabupaten Buru. (*)