Menentang Hukum, Jokowi Diam-diam Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

oleh -95 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan resmi diberlakukan.

Dengan demikian, iuran premi BPJS Kesehatan untuk Kelas I dan II dipastikan naik per 1 Juli 2020 mendatang.

Sedangkan iuran premi BPJS Kesehatan Kelas III menyusul pada 2021 mendatang.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyesalkan penerbitan perppu dimaksud.

Menurutnya, pemerintah juga terkesan tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Perpres 75/2019 yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Padahal, warga masyarakat banyak yang berharap agar putusan MA itu dapat dilaksanakan dan iuran tidak naik lagi.

“Sejak awal, saya menduga pemerintah akan berselancar. Putusan MA akan dilawan dengan menerbitkan aturan baru. Mengeluarkan perpres baru tentu jauh lebih mudah dibandingkan melaksanakan putusan MA,” ujarnya, Rabu (13/5/2020).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menduga pemerintah sengaja menaikkan iuran BPJS itu per 1 Juli 2020.

Baca Juga  SKK Migas - INPEX Masela Bantu Pemkab Kepulauan Tanimbar Hadapi Tanggap Darurat Covid19

Dengan begitu, ada masa di mana pemerintah melaksanakan putusan MA mengembalikan besaran iuran kepada jumlah sebelumnya.

Yaitu Kelas I sebesar Rp80 ribu, Kelas II sebesar Rp51 ribu, dan Kelas III sebesar Rp25.500.

Artinya, lanjutnya, pemerintah mematuhi putusan MA itu hanya tiga bulan, yaitu April, Mei, dan Juni. Setelah itu, iuran dinaikkan lagi.

“Dan uniknya, iuran untuk kelas III baru akan dinaikkan tahun 2021. Pemerintah kelihatannya ingin membawa pesan bahwa mereka peduli masyarakat menengah ke bawah,” ulasnya.

Jokowi Menentang Hukum karena Naikkan Kembali Iuran BPJS yang Dibatalkan MA

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari menilai keputusan Jokowi justru menentang hukum.

Baca Juga  Kivlan Bongkar Kelakuan Wiranto saat Masih Jadi Pangab, Anggaran Rp8 Miliar Dikasih Cuma Rp400 Juta

Menurutnya, aksi Jokowi dapat dikatakan sebagai pengabaian terhadap hukum atau disobedience of law.

“Tidak boleh lagi ada peraturan yang bertentangan dengan putusan MA. Sebab itu sama saja dengan menentang putusan peradilan,” kata Feri kepada Kompas.com, Rabu (13/5/2020).

Menurut Feri, putusan MA bersifat final dan mengikat terhadap semua orang, termasuk kepada presiden.

Hal itu tertuang dalam Undang-undang tentang MA dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

“Pasal 31 UU MA menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibatalkan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.”

“Artinya dia tidak dapat digunakan lagi, termasuk tidak boleh dibuat lagi,” ujar Feri.

Feri mengatakan bahwa putusan MA bernomor 7/P/HUM/2020 itu pada pokoknya melarang pemerintah menaikkan iuran BPJS kesehatan.

Baca Juga  Polda Maluku apresiasi pengumuman hasil Pilgub lancar

Politisi Partai Demokrat, Rachland Nashidik pun ikut menyoroti kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

“Suka suka Bapak sajalah. Besok harga diri mau diturunkan lagi tidak, Pak?” cuitnya dalam akun Twitternya, seperti dikutip, Rabu (13/5/2020).

Selain itu, ia juga membagikan tautan artikel Iuran BPJS Kesehatan yang sempat dinaikan Jokowi, kemudian dibatalkan Mahkamah Agung kemudian dinaikan lagi. (red/rtm/pojoksatu)